Yurisdiksi Berkelanjutan bagi Kepala Daerah Terpilih

 

HIRUK pikuk pilkada 2020 usai sudah. Kini kepala daerah terpilih dituntut untuk membawa daerahnya agar ‘laku’ dalam persaingan mendapatkan pasar tujuan hasil produksi dari wilayah mereka. Diproyeksikan bahwa pasca pandemi, produk pertanian dan perkebunan merupakan andalan.

Namun, tuntutan pasar negara-negara maju terhadap hasil pertanian dan perkebunan Indonesia makin bertambah. Saat ini, instrumen utama Uni Eropa adalah sertifikasi produk untuk mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Standar untuk minyak sawit atau CPO (Crude Palm Oil) adalah salah satunya.

Uni Eropa sudah mengeluarkan revisi mengenai standar energi terbarukan terhadap bahan bakar nabati pada Februari 2019. Kriteria untuk minyak sawit diperketat, antara lain tidak berasal dari wilayah terdeforestasi dan terindikasi pelanggaran HAM. Kebijakan ini akan mempengaruhi grafik ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa. Padahal UE masih merupakan tujuan strategis ekspor minyak sawit. Pada 2020 ini, Uni Eropa adalah pengimpor minyak sawit kedua terbesar dari Indonesia, sebanyak 2 juta ton CPO, di belakang China 2,1 juta ton.

Namun, perbedaan rezim hukum dan kedaulatan yurisdiksi negara tidak serta merta mendesakkan syarat-syarat EU menjadi hukum di negara-negara produsen seperti Indonesia atau Malaysia. Sertifikasi keberlanjutan yang mengikuti mata rantai pasok minyak sawit adalah pilihannya. Bagaimanapun juga produsen tidak bisa mengelak dari tuntutan konsumen di negara tujuan akhir, jika ingin produknya laku.

Dalam hal ini, berkembanglah sertifikasi sukarela berbasis pasar seperti RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil). Walaupun Indonesia sudah berusaha mengembangkan skema sertifikasi mandatori berbasis negara berupa ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), pembeli global masih belum beranjak dari sertifikasi pasar. Alasannya tentu macam-macam. Itu sepenuhnya hak pembeli.

Isu domestic
Masalahnya adalah banyak sorotan dan tuduhan ditujukan pada sertifikasi keberlanjutan. Yang mengemuka adalah agenda atau titipan asing. Mungkin dalam prinsip kehati-hatian, ada benarnya.

Namun dalam kenyataannya, keberlanjutan adalah obyektif keperluan dalam negeri. Keberadaannya mengamplifikasi isu-isu lingkungan dan sosial yang telah menggurat akar dalam hukum. Namun sayangnya, penerapan ketentuan-ketentuan itu terseok-seok.

Di bidang lingkungan, misalnya, kebakaran hutan dan lahan 2015 yang mencapai 2.611.411,44 (KLHK, 2020), kembali muncul pada 2019. Kebakaran memang tidak semata-mata ulah manusia. Faktor alam juga ikut berkontribusi antara lain musim kering yang ekstrim akibat el nino. Masalah itu pada akhirnya tidak dibatasi yurisdiksi domestik Indonesia. Tetapi menjelma menjadi kekisruhan regional dan global.

Di bidang sosial, konflik lahan masih terus marak tiap tahun. Pada 2020 ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, misalnya, mencatat 1.201 kasus sengketa pertanahan yang sedang dalam proses penanganan. Laporan dari berbagai organisasi independen pun mengafirmasi tren konflik lahan yang tidak kunjung menurun tiap tahun.

Karena itu, terlepas dari motif pasar dan kepentingan politik sejumlah negara dalam memobilisasi isu-isu keberlanjutan, tuntutan keberlanjutan pada kenyataannya ada di depan mata kita, dan menjadi menu persoalan sehari-hari.

Para pemimpin terpilih, dituntut untuk menjawab tantangan domestik dan global itu dengan menggerakan daya saing produk pertanian dan perkebunan agar lebih kompetitif dalam hal indikator keberlanjutan di pasar global.

**Bernadinus Steni, Sekretaris Inovasi Bumi [INOBU].

Tulisan ini sudah dimuat di Mongabay dan dapat dilihat pada link berikut ini:

https://m.mediaindonesia.com/opini/371299/yurisdiksi-berkelanjutan-bagi-kepala-daerah-terpilih

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Share on whatsapp