Potret Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Sektor Kehutanan: Telaah Hukum Atas Putusan Kasus-kasus Illegal Logging di Indonesia

Penulis bersama perangkat dan warga Desa Tanjung Rangas berdiskusi mengenai usulan 
tata ruang desa terutama ruang hijau, sebagai salah satu pencegahan kerusakan hutan dalam skala desa.

Sejak awal reformasi, permasalahan perusakan hutan akibat legal logging dan illegal logging di Indonesia menjadi kejahatan yang cukup mendapat sorotan publik. Hal ini mendorong pemerintah untuk membentuk berbagai aturan hukum guna pencegahan dan penindakannya, seperti UU №18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Meski demikian, illegal logging tetap menjadi isu yang menonjol karena eskalasinya terus meningkat, contohnya di Propinsi Aceh. Aceh banyak disoroti terkait konversi hutan di wilayah ekosistem Leuser, tempat perlindungan terbesar dari hutan hujan Malesian. Mongabay dan beberapa media cetak nasional seperti Kompas dan Tempo kerap memaparkan pemberitaan mengenai kasus illegal loging dan kerusakan ekosistem Leuser. Kompas (24 Juli 2018) melaporkan bahwa pada bulan Januari-Juni 2018, kerusakan kawasan ekosistem Leuser mencapai luas 3.290 hektar. Kerusakan paling parah terjadi di Kabupaten Nagan Raya seluas 627 hektar, disusul Aceh Timur seluas 559 hektar, dan Gayo Lues 507 hektar. Penebangan liar dan perambahan hutan menjadi pemicu utama kerusakan.

Salah satu upaya untuk menekan laju pelanggaran pengrusakan hutan adalan mekanisme penegakan hukum melalui pengadilan. Cara ini dipakai setidaknya untuk tiga hal: (1) menciptakan iklim kepastian hukum pidana di bidang kehutanan; (2) memberikan efek jerah kepada para pelaku; dan (3) memberikan pembelajaran kepada publik agar tidak melakukan pembalakan atas hutan. Artikel ini hendak memeriksa sejauh mana penegakan hukum telah menjangkau kasus-kasus yang terkait illegal logging dengan caara memeriksa kuantitas kasus yang masuk ke pengadilan, melakukan analisis karakter putusan, kemudian membandingkan jumlah kasus tersebut dengan laporan yang dipantau oleh sejumlah media massa.

Sumber utama kasus yang diperiksa adalah catatan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Data dari direktori ini menyebutkan bahwa sejak tahun 2007–2018 terdapat 202 kasus illegal logging yang sudah memiliki putusan majelis hakim di berbagai tingkatan pengadilan. Namun, tidak semua data putusan kasus-kasus illegal logging tersaji secara komprehensif. Artikel ini spesifik hanya akan menelaah 55 kasus illegal logging dengan data putusan yang lengkap.

Tipologi Penjeratan Pidana

Berdasarkan pencermatan yang mendalam atas putusan-putusan tersebut, setidaknya terdapat varian vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim, diantaranya 3perkara diputus bebas, 1perkara diputus lepas, 51 perkara diputus pidana penjara, dan 47 perkara dikenakan pidana denda. Khusus untuk perkara yang diputus pidana kurungan penjara, vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim maksimal tiga tahun masa tahan, dan minimal tiga bulan.

Fakta ini tentu tidak lepas dari kehadiran Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang cukup maksimal dalam memainkan perannya sebagai pengendali perkara (dominus litis). Peran sentral tersebut antara lain dalam tiga hal berikut: (1) membangun konstruksi hukum berbasis teoritikal-faktual dalam dakwaannya untuk menjerat pelaku/terdakwa; (2) menjalankan strategi dalam pembuktian perkara seperti pengajuan alat bukti, saksi dan keterangan ahli untuk meyakinkan majelis hakim tentang sifat melawan hukum pelaku/terdakwa; (3) mengajukan nota tuntutan perihal vonis pidana apa saja yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim kepada pelaku/terdakwa.

Sementara itu, dari aspek pasal pidana yang digunakan, baik JPU maupun majelis hakim, mengambil rujukan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU khusus (lex specialis) yang terkait dengan kejahatan di sektor kehutanan itu. Sebagai misal, untuk kepentingan menjerat pelaku penyerta dalam kejahatan illegal logging, hakim dan JPU menggunakan pasal 55 dan pasal 56 KUHP sebagai pasal pemberatnya. Sedangkan untuk unsur pokok kejahatannya, menggunakan pasal-pasal yang tercantum dalam aturan khusus seperti, UU №41/1999 tentang Kehutanan (2 pasal), UU №18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (8 pasal) dan UU №39/2014 tentang Perkebunan (1 pasal).

Lebih lanjut berkenaan dengan rumusan delik pidananya, paling banyak digunakan JPU dan hakim adalah rumusan yang tercantum dalam Pasal 12 huruf c jo Pasal 82 huruf © UU №18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan UU PPPH). Dari 55 putusan yang ada, 35 diantaranya menggunakan dua rumusan delik pidana tersebut. Berikut bunyi rumusan kedua pasal tersebut : Pasal 12 huruf c — “Setiap orang dilarang : melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”. Pasal 82 huruf c — “Orang perseorangan yang dengan sengaja : melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”

Sedangkan untuk kategori pelakunya, dari data yang dianalisis terdapat jenis pelaku utama, pelaku pembantu dan pelaku intelektual (intelectual dader). Fakta ini apabila lebih diperjelas dari latar belakang pekerjaan, maka terbanyak berasal dari kalangan buruh/tani yang berjumlah 57 orang. Mereka ini rata-rata adalah warga desa yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Di tempat kedua datang dari sektor swasta perseorangan dengan jumlah 15 orang, dan terakhir berasal dari kalangan birokrasi (PNS/TNI/Polri) dengan jumlah 3 orang.

Lalu bagaimana dengan persebaran kasusnya? Kasus illegal logging yang di data dan dianalsis ini, dari aspek kewilayahan, banyak terjadi di daerah-daerah yang memiliki basis kawasan hutan seperti Sumatera, Jawa, Kalimatan, Sulawesi, dan Bali-Nusra. Pulau Jawa memiliki data kasus terbanyak dengan 28 putusan, kemudian disusul pulau Sumatera dengan 11 putusan, pulau Kalimantan dengan 7 putusan, pulau Sulawesi dengan 6 putusan dan kepulauan Bali-Nusra sebanyak 3 kasus.

Situasi Empirik dan Catatan Kritis Pemidanaan

Dalam level mikro, jika mengambil contoh kasus yang terdata di Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dari 213 putusan perdata yang tercatat dari periode 2009 s.d. 2017, hanya ada satu kasus lingkungan. Sementara pada pengadilan Tata Usaha Negara, dari 197 Putusan yang tercatat sejak 2009 hingga 2019, hanya empat kasus yang terkait gugatan terhadap izin konversi hutan. Semuanya berupa legal standing dari organisasi linkungan hidup.

Sementara laporan-laporan media menunjukan sebaliknya. Menurut Mongabay (12 Maret 2019) setiap tahun, Taman Nasional Gunung Leuser kehilangan tutupan hutan akibat perambahan dan berbagai kegiatan ilegal lainnya terus meningkat. Hasil perhitungan HAKA (Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh) yang dikutip Mongabay, pada tahun 2016 luas tutupan hutan TNGL yang hilang mencapai 460 hektar, pada tahun 2017 naik menjadi 624 hektar, lalu pada tahun 2018, TNGL kehilangan tutupan hutan mencapai 807 hektar. Dalam laporan 18 November 2015, Mongabay menyebutkan bahwa sejak Januari hingga Oktober 2015, KPHA memantau aktivitas ilegal di 19 kabupaten/kota. Ditemukan 345 kegiatan illegal logging seperti penebangan kayu, pembukaan lahan dalam kawasan hutan, pengangkutan kayu dari hutan ke industri pengolahan tanpa dokumen yang sah. Dari 345 kasus tersebut, 245 pembalakan liar terjadi di areal penggunaan lain (APL) dan 95 titik berada di hutan lindung dan hutan produksi.

Berbagai laporan ini nampaknya tidak selalu diikuti dengan penegakan hukum. Demikian banyak kejahatan yang lolos atau diabaikan karena berbagai alasan. Sebut saja mental korup di lingkungan aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) yang begitu gampang disuap oleh pelaku illegal logging, lalu keseriusan (tidak maksimal) polisi dalam mencari dan menggali bukti kejahatan, kemudian politik mutasi birokrasi yang menempatkan aparat penegak hukum (APH) tidak sesuai ruang lingkup kemampuannya, serta kompetensi jaksa dan hakim yang tidak maksimal mendakwa dan menjatuhkan vonis kepada pelaku. Hal-hal tersebut adalah sederatan alasan yang dapat dijumpai dalam masalah penegkan hukum di sektor kehutanan.

Kondisi yang ada ini sejatinya perlu masukan dan catatan kritis untuk perbaikan pada sistem penegakan hukum yang dijalankan. Pertama, mengedepankan prinsip right man on the right place dalam sistem mutasi birokrasi. Prinsip ini tepat untuk diterapakan dalam model birokrasi di internal APH. Sebab, langkah ini akan menempatkan penegak-penegak hukum terbaik di lokasi-lokasi yang memang banyak terjadi kasus kejahatan illegal logging. Sebagai contoh, hakim, jaksa ataupun polisi yang telah memiliki lisensi khusus untuk penanganan kejahatan kehutanan akan akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang secara fakta dan potensialnya memiliki banyak kejahatan illegal logging.

Kedua, pemberlakuan mekanisme rigid dalam penyidikan dan penuntutan. Pola ini penting untuk diterapakan, karena acap kali APH “gemar” mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dalam kasus-kasus illegal logging. Hal ini makin parah apabila tersangka/terdakwanya adalah korporasi atau orang memiliki hubungan kuat dengan elite pemerintahan. Jika mekanisme rigid ini dijadiakan acuan, maka APH tentu akan lebih giat untuk mencari bukti kesalahan para pelaku serta terhindar dari praktek suap dan manipulasi kasus yang berujung SP3.

Ketiga, upaya maksimal pemidanaan. Jika dilihat dari data vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim, maka paling tinggi pidana kurungan yang diterima oleh para pelaku/terdakwa adalah tiga tahun. Padahal ancaman pidana penjara paling tinggi di sektor kejahatan kehutanan itu adalah lima belas tahun (lihat Pasal 94 Ayat (1) huruf a UU PPPH). Hal ini tentu menjadi catatan kritis tersendiri bagi jaksa penuntut umum dan majelis hakim untuk harus lebih cermat dalam menyajikan bukti-bukti dan fakta hukum sehingga para pelaku dapat divonis maksimal. Maka, peningkatan kapasitas dari kedua unsur penegak hukum menjadi hal penting agar perspektif tentang illegal logging sebagai bentuk Graviora Delicta (kejahatan yang serius) menjadi lebih baik.

Keempat, perbaikan sistem informasi putusan perkara/kasus. Pasca lahirnya UU №14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), termaktub bahwa putusan pengadilan masuk sebagai kategori dari informasi publik yang tidak dikecualikan. Artinya, ketersediaan data dan informasi harus bisa diakses atau dijangkau oleh publik kapan pun. Definisi “mudah akses”, “transparansi” dan “data yang lengkap” mengenai putusan pengadilan menjadi evaluasi penting bagi MA RI.

Sebagai kejahatan yang terkategori khusus, illegal logging cukup erat kaitanya dengan illegal deforestasi, sebab keduannya berdampak langsung terhadap eksistensi hutan dan beban ekologi yang tinggi. Selain reformasi penegakan hukum di sektor kehutanan yang harus terus didorong, hal lain yang juga mesti menjadi perhatian adalah sistem pencegahan berbasis partisipatif yang sebaiknya melibatkan masyarakat, terkhususnya mereka yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Masyarakat sebaiknya dilibatkan dalam perencanaan tata ruang dan sebagai early warning system dalam penjagaan hutan sebagai aset masa depan . * Gregorius Retas Daeng