Menuju Keseimbangan Supply-Demand dengan Kajian Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup

Lingkungan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam mendukung kebutuhan hidup manusia.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia dan jumlah penduduknya terus meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan tersebut tentu diiringi dengan meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk menunjang kehidupan manusia, utamanya pemukiman dan infrastruktur untuk perkembangan ekonomi. Namun, karena luas lahan yang terbatas, maka peningkatan luas lahan untuk fungsi tertentu harus dilakukan dengan mengorbankan fungsi lainnya.

Dalam pembangunan suatu wilayah, tentu diharapkan adanya keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya bagi para penghuninya, baik itu manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Laju pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, diikuti dengan pembangunan, akan mengakibatkan penurunan ketersediaan ruang dan sumber daya bagi makhluk hidup lain, yang ironisnya, juga dibutuhkan oleh manusia.

Pemerintah Indonesia, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah mengamanatkan penerapan kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam proses perencanaan pemanfaatan ruang.

Secara umum, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dapat digambarkan dengan konsep supply & demand (ketersediaan & kebutuhan). Ketersediaan (supply) dalam konsep ini menggambarkan seberapa besar lingkungan mampu mendukung kebutuhan hidup manusia (dapat berupa air, pangan, dan lain-lain), baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain jenis bentang alam, vegetasi, dan tutupan lahan pada wilayah yang diamati. Sebagai contoh, untuk ketersediaan sumber daya air, jenis bentang alam seperti danau tentu dapat menyediakan air lebih banyak dibanding dataran berpasir. Atau, penutupan lahan berupa rawa pastinya menyediakan air lebih banyak dibandingan pertambangan. Setiap faktor ini kemudian diberi skor dan bobot untuk menilai kemampuan suatu area menyediakan jenis kebutuhan manusia yang sedang diteliti.

Di sisi lain, kebutuhan (demand) menggambarkan seberapa besar kebutuhan hidup yang diperlukan dalam suatu area. Besarnya kebutuhan dapat dipengaruhi oleh faktor yang berbeda-beda, tergantung pada jenis kebutuhannya. Kembali mengambil contoh sumber daya air, selain tentunya faktor konsumsi air per individu manusia yang menghuni suatu area, juga perlu diperhatikan kebutuhan air dari beberapa tutupan lahan, seperti lahan pertanian dan perkebunan yang membutuhkan pengairan. Kemudian, dilakukan penghitungan kebutuhan air dari masing-masing faktor dalam jangka waktu yang ditentukan (umumnya tahunan), yang kemudian dijumlahkan menjadi total kebutuhan air dalam area tersebut.

Setelah besarnya ketersediaan dan kebutuhan didapatkan, kedua nilai tersebut dihitung selisihnya, untuk mengetahui status ketersediaan sumber daya pada area yang diteliti. Jika nilai ketersediaan (supply) lebih tinggi, atau sama dengan nilai kebutuhan (demand), maka status ketersediaan dapat dikatakan “belum terlampaui”. Sebaliknya jika nilai kebutuhan lebih tinggi dari nilai ketersediaan, maka status ketersediaan pada area tersebut dapat dikatakan “terlampaui”. Dari hasil ini pula dapat dilakukan berbagai jenis proyeksi untuk masa yang akan datang seperti jumlah penduduk yang masih dapat ditampung di wilayah tersebut, atau bagaimana status ketersediaan di wilayah tersebut jika tren pertumbuhan penduduk tetap sama seperti saat ini.

Ilustrasi perhitungan status ketersediaan air per grid 30’x30’ di Provinsi Kalimantan Tengah

Melihat besarnya pengaruh tutupan lahan dalam analisis ini dan sifatnya sebagai salah satu faktor yang dapat mengalami perubahan dalam waktu yang relatif singkat, maka pengaturan tutupan lahan menjadi salah satu upaya yang dinilai paling efektif dalam mencapai keseimbangan supply & demand. Hal ini tentunya sangat mendukung peran analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagai salah satu muatan kajian yang penting dalam penyusunan atau evaluasi kebijakan yang terkait dengan pengaturan tata ruang dan penutupan lahan di Indonesia, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). *Cokorda Gde Wisnu Wiratama