Menggagas Penataan Ruang Dari Desa: Cerita Dari Desa Tanjung Rangas

Lokasi Desa Tanjung Rangas yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Tanjung Puting, 
Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Setiap pembangunan yang memanfaatkan ruang mutlak membutuhkan satu sistem penataan ruang yang menyeluruh, selaras, berkeadilan dan berkelanjutan sehingga pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan lingkup peruntukannya. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (“UU 6/2014”), dijabarkan setidaknya empat komponen utama kewenangan desa, yakni kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka, praksis desa diberi ruang untuk secara otonom menjalankan agenda pembangun desa dalam lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan ini sebetulnya termaktub dalam aturan turunan dari UU 6/2014, yakni Peraturan Menteri Desa No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (“Permendes 1/2015”). Legitimasi hukum ini pun membawa konsekuensi bagi desa untuk bisa menyusun dan menyelenggarakan penataan ruang secara mandiri berbasis desa, contohnya Desa Tanjung Rangas, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Partisipasi Dari Bawah: Studi Kasus Desa Tanjung Rangas

Penulis bersama perangkat dan warga Desa Tanjung Rangas berdiskusi mengenai usulan tata ruang desa

 

Desa Tanjung Rangas merupakan contoh desa yang sudah dan sedang melakukan rencana penataan ruang dengan berbasiskan pada model pemetaan partisipatif. Secara administrasi, desa ini masuk dalam wilayah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Desa Tanjung Rangas berbatasan langsung dengan Taman Nasional Tanjung Puting dimana masuk dalam wilayah yang dilindungi. Desa Tanjung Rangas ini juga terletak di wilayah bantaran sungai sehingga memiliki potensi untuk pengembangan ekonomi di bidang perikanan dan peternakan. Mengingat potensi ekonomi desa tersebut dan letaknya yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Tanjung Puting, maka perlu dilaksanakan proses penataan ruang partisipatif yang melibatkan perangkat dan warga desa sebagai bentuk penyadaran masyarakat desa dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan, sejak September 2018, proses pemetaan partisipatif mulai dilakukan di desa Tanjung Rangas dan saat ini proses penataan ruang desa sudah dalam tahap konsultasi publik di level perangkat dan masyarakat desa. Konsultasi publik ini bertujuan untuk memastikan secara jelas tentang pembagian pemanfaatan ruang wilayah desa berdasarkan fungsi kawasan lindung dan fungsi kawasan budidaya.

Dalam kesempatan memfasilitasi proses konsultasi publik tersebut, penulis mencatat beberapa hal penting yang menjadi poin kesepakatan yang muncul dari hasil silang pendapat. Warga Desa Tanjung Rangas menyepakati model pemanfatan lahan yang tidak menambah kerusakan lingkungan. Hal ini tampak dari beberapa kesepakatan yang dicapai oleh warga Desa Tanjung Rangas, yaitu: (1) pembukaan lahan dengan metode bakar yang wajib didahului dengan pembuatan kanal parit pembatas, (2) mencanangkan pengembangan pemukiman dan perumahan ternak dengan jarak di atas dari 100 meter sempadan sungai, (3) menjadikan wilayah desa yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) sebagai kawasan lindung, (4) menanam lima pohon sejenis pada setiap penebangan satu pohon, (5) dan mendorong pengembangan tiga sektor ekowisata utama yakni: wisata pengembalaan ternak, wisata berburu dan wisata pemancingan yang lokasinya telah ditentukan masing-masing oleh warga desa sendiri.

Dari segenap kesepakatan tersebut nantinya akan akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Desa (RTRWDes) dan dijadikan pedomaan bagi penyelenggaran penataan ruang tingkat desa dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. Menyaksikan dari dekat potret dinamika urun rembuk terkait penataan ruang yang dilakukan oleh warga Desa Tanjung Rangas, seolah membuktikan bahwa sesungguhnya pembicaraan tentang penataan ruang yang berbasiskan ekologis dan keberlanjutan bisa dilakukan dari level bawah (baca: desa). Meskipun dibahas dalam kualitas bahasa yang tergolong sederahana, namun hal tersebut sama sekali tidak menghilangkan intisari dari usulan warga desa yang mengindikasikan keperdulian masyarakat desa terhadap pembangunan yang berkelanjutan melalui penataan ruang dalam ruang lingkup Desa Tanjung Rangas.

Dari desa, oleh desa dan untuk desa…

Penelitian yang dilakukan INOBU di Desa Tanjung Rangas, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah didukung oleh Earth Innovation Institute melalui Forests, Farms and Finance Initiative (didanai oleh Norwegian Agency for Development Cooperation), danthe David and Lucile Packard Foundation serta the Sustainable Tropics Alliance (didanai oleh German International Climate Initiative). *Gregorius Retas Daeng