Mengadministrasikan Konflik Sawit Melalui Pendekatan Yurisdiksi

Konsultasi publik terkait standard operating procedure (SOP) pendataan konflik di Desa Tanjung Hanau

Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Pada 2018, negara ini menghasilkan lebih dari 40 juta ton minyak kelapa sawit, setara dengan lebih dari setengah total produksi dunia dan lebih dari dua kali lipat dari hasil produksi Malaysia yang merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit kedua terbesar di dunia [1]. Setahun sebelumnya (2017), Indonesia diperkirakan mengekspor 75 persen minyak kelapa sawit, utamanya ke negara-negara di Asia — Tiongkok, Vietnam, India, dan Pakistan adalah pasar terbesarnya — diikuti dengan negara-negara di Afrika dan Uni Eropa [2].

Produksi minyak kelapa sawit Indonesia diproyeksikan akan meningkat pada tahun-tahun mendatang jika pemerintah mampu mendongkrak secara maksimal produksi B-20 hingga B-100 dan sejalan dengan permintaan sejumlah negara Asia, khususnya China dan India [3]. Sementara permintaan dari Uni Eropa (UE) terus menurun seiring dengan makin ketatnya kebijakan UE untuk produk-produk pertanian yang dipandang memicu deforestasi dan degradasi hutan serta persoalan hak asasi manusia. UE telah mengumumkan pagu semua impor minyak kelapa sawit untuk bahan bakar nabati (biofuel) pada 2019 hingga 2023, dan penghentian total pada tahun 2030 [4]. Standar keberlanjutan UE saat ini sejalan dengan wacana yang berlangsung di tingkat global, antara lain melalui perundingan perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Desakan menuju keberlanjutan juga diresonansi oleh organisasi-organisasi pembangunan PBB antara lain UNDP dan UNEP dan organisasi-organisasi internasional lainnya, seperti Bank Dunia dan IFC. Secara perlahan, isu keberlanjutan juga mulai mempengaruhi pasar negara lain. Kalaupun belum menjangkau standar impor negara untuk produk hilir pertanian, ukuran keberlanjutan sudah mulai berkembang dalam lembaga-lembaga pembiayaan dengan menambahkan ukuran tersebut pada standar pengajuan pinjaman. Bank Pembangunan China dan Eximbank China, misalnya, memiliki standar sosial dan lingkungan untuk pinjaman-pinjaman mereka [5].

Dalam kenyataannya, produksi minyak kelapa sawit memang telah menimbulkan sejumlah dampak. Berbagai laporan menyebut dampak lingkungan seperti hilangnya tutupan hutan hujan hingga jutaan hektar [6] dan dampak sosial seperti konflik lahan yang dipaparkan berikut ini.

Data Ombudsman RI menyebutkan, perkebunan kelapa sawit berkontribusi terhadap jumlah konflik tertinggi di semua sektor dalam rentang waktu 2016–2018. Dari total 450 laporan konflik terkait lahan yang diadukan ke lembaga tersebut, 163 di antaranya melibatkan perkebunan kelapa sawit.

Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai provinsi terluas kedua di Indonesia (setelah Papua) merupakan daerah yang memiliki areal perkebunan sawit cukup besar. Sampai dengan tahun 2019, total luas perkebunan sawit di wilayah ini mencapai 1.532.734 ha. Jika melihat pada trend 5 tahun terakhir, maka luas perkebunan sawit di daerah ini terus meningkat, dimana pada tahun 2017 total luasnya 1.480.988 dan tahun 2015 seluas 1.142.004 ha [7]. Hal itu menempatkan Kalteng sebagai provinsi dengan luas kebun kelapa sawit terbesar ke-4 di Indonesia setelah Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat.

Peningkatan luas lahan hampir sejalan dengan peningkatan laporan konflik. Data dari Ditjenbun Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 439 konflik di sektor perkebunan sawit. Hal tersebut ditengarai akibat agenda perluasan lahan untuk perkebunan sawit seluas ±1.000.000 ha pada periode 2015–2017 [8]. Sementara untuk Provinsi Kalteng sendiri, berdasarkan rekapitulasi data Dinas Perkebunan menyebutkan, sampai dengan tahun 2018, ada 76 kasus konflik perkebunan sawit yang terdata, dimana 52 kasus dilaporkan oleh petani/kelompok tani, 8 kasus dilaporkan oleh komunitas adat, 7 kasus dilaporkan oleh koperasi, 6 kasus dilaporkan oleh LSM, dan 3 kasus sisanya dilaporkan oleh perusahaan sawit . Menyadari hal itu, Pemerintah Provinsi Kalteng telah mengeluarkan berbagai kebijakan daerah, salah satunya adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penanganan dan Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan di Provinsi Kalteng.

Pergub tersebut secara tegas mengatur proses dan mekanisme penanganan konflik di sektor usaha perkebunan. Pasal 3 menyebutkan 6 (enam) ruang lingkup Pergub 42/2014, yakni [1] Pencegahan Konflik, [2] Penanganan Konflik, [3] Mediasi, [4] Pemulihan Pasca Konflik, [5] Sistem Informasi Penanganan Konflik; dan [6] Pembinaan dan Pengawasan Konflik. Enam komponen ini menjadi payung hukum bagi perangkat pemerintahan terkait di bawah Gubernur (termasuk Bupati/Walikota) dalam menyusun kerangka kerja birokrasi untuk penanganan dan penyelesaian konflik usaha perkebunan.

Penulis (berbaju hijau) tengah mewawancarai salah seorang juru bicara perusahaan sawit (berbaju 
batik merah) terkait jumlah dan pola konflik lahan sawit yang terjadi di Desa Tanjung Hanau

 

Mendata Konflik

Pergub 42/2014 telah meletakkan langkah-langkah prosedural penyelesaian konflik perkebunan di Kalteng. Namun, mekanisme tersebut hanya bisa berjalan dengan dukungan data yang memadai. Dalam hal ini, teori manajemen konflik menyebutkan bahwa langkah pertama yang wajib dilakukan sebelum menangani konflik adalah memahami secara jelas persoalan (konflik) yang terjadi. Karena itu, data konflik amat diperlukan. Ruang lingkupnya antara lain terdiri dari latar belakang konflik, aktor yang terlibat, waktu kejadian, tempat kejadian, dan pola atau model penyelesaian konflik yang sudah dilakukan (jika ada). Pengumpulan data-data ini dapat dilakukan melalui metode investigasi maupun metode-metode lain yang secara kontekstual tepat untuk mengambil data-data tersebut.

Metode investigasi dilakukan dengan mendatangi langsung pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi sebanyak dan sedetail mungkin tentang konflik yang dihadapi. Karena itu, metode ini efektif pada studi kasus konflik. Rujukan pertanyaannya pun menggunakan format umum, yakni 5 W (What, Who, Where, When, dan Why) dan 1 H (How), dengan mencantumkan konteks sosio-kultural di dalamnya.

Metode pendekatan berbasis kasus inilah yang sedang dilakukan di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalteng. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU Pemda), Pemerintah Kabupaten diwajibkan untuk mengurus persoalan konflik usaha perkebunan secara berkeadilan. Karena itu, Seruyan pun bergegas mempersiapkan infrastruktur penanganan konflik. Secara faktual, penanganan itu perlu dan mendesak karena di kabupaten ini banyak beroperasi perusahaan sawit skala besar, yang tidak jarang berkonflik dengan sesama perusahaan maupun dengan masyarakat lokal/adat. Salah satu sebab utamanya adalah klaim hak atas kepemilikan dan penggunaan lahan.

Salah satu wilayah di Kabupaten Seruyan yang cukup serius persoalannya terkait konflik usaha perkebunan adalah Desa Tanjung Hanau. Di wilayah ini, terdapat 3 (tiga) perusahaan perkebunan sawit skala besar yang beroperasi. Selain itu, terdapat juga Kawasan Konservasi Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) yang lokasinya beririsan dengan Desa Tanjung Hanau.

Mayoritas warga Desa Tanjung Hanau berprofesi sebagai nelayan sungai, pedagang kayu dan pekebun (karet). Namun aktivitas sebagai pekebun relatif mulai ditinggalkan oleh warga seiring dengan masuknya tiga perusahaan sawit di desa itu pada tahun 2006. Alih pekerjaan ini ditengarai disebabkan oleh 2 hal. Pertama, tidak menentunya penghasilan di sektor usaha kayu yang saat itu digeluti warga karena ketersediaan tegakan yang terus menipis. Kedua, area kebun karet warga sudah habis diambil alih oleh perusahaan-perusahaan sawit dengan dalih sebagai area Hak Guna Usaha (HGU). Proses peralihan ini pula yang menjadi alasan pokok timbulnya sejumlah konflik lahan yang berlangsung hingga kini.

Sengkarut konflik perkebunan terjadi di banyak desa, sehingga mendorong Pemerintah Daerah menginisiasi pendataan konflik dengan dibantu oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil. Pada akhir Juni 2019 lalu, Desa Tanjung Hanau secara mandiri dan partisipatif telah melakukan pendataan atas konflik-konflik lahan perkebunan. Desa ini dipilih, karena dua alasan, pertama, eskalasi sengketa lahan yang tinggi, dan kedua, sebagai representasi wilayah yang berbatasan dengan lebih dari satu perusahaan sawit di Kabupaten Seruyan. Saat ini data-data yang telah terkumpul tengah diklasifikasikan oleh tim independen dari Yayasan Inobu dan selanjutnya akan diserahkan kembali ke tingkat desa, kecamatan dan kabupaten terkait sebagai arsip data konflik.

Lalu, apakah tujuannya hanya untuk arsip teknis semata? Tentu tidak. Data konflik yang telah terklasifikasi tersebut juga memiliki tujuan yang substantif. Yaitu, membangun infrastruktur data konflik yang valid, terukur dan terintegrasi mulai dari tingkat tapak (desa) hingga ke tingkat kabupaten. Data juga akan bermanfaat saat melakukan update penanganan kasus/konflik di masa yang akan datang, apakah hendak diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi.

Bersama salah seorang warga, penulis membaca dokumen-dokumen kepemilikan lahan 
milik warga Desa Tanjung Hanau

 

Pendekatan Yurisdiksi Sebagai Jalan Keluar

Kenapa menggunakan pendekatan yurisdiksi? Secara literasi, pendekatan berbasis kewilayahan ini merupakan terobosan baru untuk mengatasi konflik di sektor usaha perkebunan. Sebab, di sini misi utamanya tidak hanya sampai pada konflik itu terselesaikan, tetapi juga mendorong adanya konsep keberlanjutan di dalamnya. Pada level ini, regulator (Pemerintah Daerah) sebagai pemegang otoritas wilayah di mana konflik terjadi menjadi pemimpin strategis dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Melalui pendekatan kewilayahan ini juga peran otoritas negara difungsikan, sekaligus merajut kembali korelasi antara aktor pasar dan negara dalam penyelesian konflik lahan secara berkelanjutan [9].

Jika selama ini persoalan konflik hanya menjadi urusan antara perusahaan sawit dan warga/komunitas pemilik lahan, maka melalui pendekatan yurisdiksi ini, negara hadir untuk memastikan segala sesuatu terkait pendataan, penanganan dan pencegahan konflik secara berkeadilan.

Dengan hadirnya negara di sini, bukan berarti entitas swasta (perusahaan sawit) dan warga/komunitas pemilik lahan kemudian diabaikan begitu saja. Tentu tidak. Perannya tetap ada dan justru diperkuat dalam skema kelembagaan yang independen. Teknisnya, baik negara (kabupaten), perusahaan sawit, warga/komunitas lokal akan berada dalam satu level forum yang sama untuk menangani konflik secara dialogis dan partisipatif. Selain itu, untuk mendapatkan keseimbangan, peran organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organization/NGO) juga layak dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam unit kelembagaan yang independen tersebut sehingga proses menuju keberlanjutan dapat berjalan secara maksimal.

Apa yang sudah dan sedang dilakukan di Kabupaten Seruyan, merupakan bentuk konkret dari cara kerja Pendekatan Yurisdiksi. Selain pendataan jumlah dan jenis konflik di level tapak (desa), pada skala kabupaten pun akan diperkuat dengan kebijakan daerah (Peraturan Bupati) sebagai payung hukum. Proses yang dilalui pun sama, yakni menggunakan mekanisme dialogis dan partisipatif, dimana pelaku usaha sawit, dan warga lokal terlibat di dalamnya untuk menyusun konten dan konsep tentang skema kebijakan terkait pendataan, penangan, dan pencegahan konflik sawit secara holistik.

Pendataan konfik adalah tahap awal. Akan ada tahapan selanjutnya, baik itu model penanganan maupun pencegahannya. Dengan data yang akurat dan valid, niscaya konflik akan didudukkan sesuai porsinya. Dengan mendata pula, maka jalan keluar menuju penyelesaian konflik yang berkeadilan dan pencapaian keberlanjutan dapat terwujud.* Gregorius Retas Daeng

Referensi:

[1] Ihttps://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil (diakses pada 10 Juli 2019).

[2] https://www.bps.go.id/publication/2018/11/13/b73ff9a5dc9f8d694d74635f/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2017.html. (diakses pada 10 Juli 2019).

[3] https://www.fas.usda.gov/data/indonesia-oilseeds-and-products-update-10 (diakses pada 10 Juli 2019).

[4] https://www.reuters.com/article/us-eu-biofuels/eu-singles-out-palm-oil-for-removal-from-transport-fuel-idUSKBN1QU1G9 & https://www.transportenvironment.org/news/palm-oil-not-green-fuel-says-eu (diakses 11 Juli 2019).

[5] Inclusive Development International, 2016, Making Inroads: Chinese Infrastructure Investment in ASEAN and Beyond, lihat www.inclusivedevelopment.net/resources/publications/

[6]https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN?category=summary&economicImpact=eyJ5ZWFyIjoyMDA1fQ%3D%3D(Diakses 11 Februari 2019).

[7] Luas Areal Kelapa Sawit Menurut Provinsi di Indonesia, 2015–2019 https://www.pertanian.go.id/home/index.php?show=repo&fileNum=229 (diakses tanggal 11 juli 2019)

[8] https://elsam.or.id/mengupas-hambatan-hambatan-resolusi-konflik-perkebunan-sawit/ diakses tanggal 11 Desember 2019)

[9] Bernadinus Steni, 10 Alasan Mengapa Diperlukan Pendekatan Kewilayahan Dalam Sertifikasi Komoditas,(Jakarta, 2018), hal. 1