Mendorong Pola Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Inisiatif Lokal

Staff Inobu bersama dengan para perangkat masyarakat adat dari Kabupaten Fakfak berdiskusi 
mengenai metode pemetaan dari masyarakat adat Kabupaten Fakfak di Denpasar, Bali.

Masyarakat hukum adat (MHA) dapat diartikan sebagai entitas lokal yang tumbuh dan berkembang di dalam suatu tatanan sosial dan budaya. Sebagai entitas yang unik, karakteristik dari keberadaan MHA adalah (1) adanya sejarah, (2) adanya perangkat hukum yang mengatur, (3) adanya wilayah adat, (4) adanya harta kekayaan/benda-benda adat dan (5) adanya kelembagaan atau sistem pemerintahan adat (Simarmata dan Steni, 2017).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Permendagri 52/2014) menunjukkan pengakuan negara terhadap keberadaan MHA. Permen ini tegas menyebutkan bahwa mandat untuk mengurus perlindungan dan pengakuan MHA terletak pada pemerintah kabupaten/kota. Tugas utama yang dijalankan pemerintah kabupaten/kota pun cukup terperinci dalam hal ini, seperti melakukan identifikasi terhadap masyarakat hukum adat, melakukan verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat dan yang terakhir melakukan penetapan Masyarakat Hukum Adat melalui kebijakan hukum di tingkat daerah. Fungsi pemerintahan kabupaten/kota dalam hal MHA tersebut sebetulnya merupakan justifikasi dari konsep pendekatan jurisdiksi. Sebab, pada tahapan ini otoritas lokal (kabupaten/kota) didorong untuk untuk mengurus entitas lokal (MHA) dengan berbasiskan wilayah kekuasaan pemerintahanya. Dan ini merupakan bagian dari pengejawantahan lanjutan dari dari rezim UU Pemerintahan Daerah yang baru (UU 23/2014).

Pemetaan Wilayah Adat

16 Mei 2013, Mahakamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) mengeluarkan putusan atas perkara permohonan pengujian UU №41/1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Dalam perkara ini, Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara (AMAN) bersama dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenagaraian Kuntu (Riau), dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu, bertindak sebagai Pemohon dan meminta MK RI untuk menguji konstitusionalitas beberapa klausul hukum dalam UU Kehutanan, yakni perihal yang berkenaan dengan status dan penetapan hutan adat, juga bentuk serta tata cara pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat.

Dalam putusan bernomor 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35) tersebut, majelis hakim MK mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon. Pasal-pasal yang dikabulkan antara lain, yang terkait dengan status dan penetapan hutan adat karena bertentangan secara norma dengan UUD 1945. Dengan Putusan MK 35 ini, paling tidak telah memberikan garis pemisah bahwa hutan/wilayah adat bukan merupakan bagian dari hutan/wilayah negara. Namun, meskipun sudah ada garansi hukum yang melingkupinya, tetapi pembicaraan tentang bagaimana pengaturan tentang wilayah adat di tingkat tapak, masih menjadi tantangan serius sampai dengan hari ini terutama pembahasan mengenai wilayah adat yang secara klaim dan letaknya berada di dua atau lebih entitas masyarakat hukum adat. Dari sini, terdapat dua pertanyaan mendasar yang yang muncul: (1) bagaimana proses (mekanisme) pemetaan wilayah adat itu seharusnya dilakukan? (2) jika kita berangkat dari perspektif sebagai subjek hukum, maka dimana letak dan kerterlibatan Masyarakt Hukum adat dalam proses pemetaan wilayah adat itu?

Inisiatif Lokal

Kabupaten Fakfak adalah salah satu kabupaten definitif di Provinsi Papua Barat yang memiliki luas wilayah 11.036 km². Selain secara administrasi, wilayah ini juga terbagi berdasarkan unsur wilayah adat (kerajaan) yang oleh bahasa lokal disebut petuanan. Terdapat tujuh wilayah petuanan yang mendiami kabupaten ini, yakni Petuanan Ati-Ati, Petuanan Fatagar, Petuanan Arguni, Petuanan Rumbati, Petuanan Patipi, Petuanan Pikpik-Sekar dan Petuanan Wertuar. Saat ini pemerintah kabupaten Fakfak sedang merancang satu kebijakan hukum khusus untuk meregistrasi masyarakat hukum adat dengan berdasar pada petuanan-petuanan yang ada.

Dalam rangka mendukung pelaksanaanya (registrasi MHA), Yayasan Inobu bekerja sama dengan Yayasan Aspirasi Kaki Abu untuk Perubahan (AKAPe), mendorong adanya satu inisiatif lokal untuk kepentingan pemetaan wilayah adat berbasis petuanan. Langkah ini dinilai tepat, sebab akan melibatkan para pemangku kepentingan adat (raja dan perangkat petuanan) untuk duduk bersama membicarakan tentang bagaimana pemetaan wilayah adat dilakukan.

Setidanya ada 2 (dua) model yang di dorong disini, yaitu pertama pemetaan mandiri. Dalam pemetaan ini, seluruh proses identifikasi dan verifikasi atas wilayah adat dilakukan secara swadaya oleh masing-masing petuanan. Kedua, pemetaan melibatkan pihak pemerintah. Model ini dilakukankan dengan mekanisme kolaborasi, dimana pada tahapan identifikasi awal sampai dengan kesepakatan tentang batas wilayah adat, akan dilakukan oleh pihak petuanan sendiri. Sedangkan pada tahapan lanjutan (verifikasi dan penetapan) pihak pemerintah akan terlibat melalui komitmen rencana kerja birokrasi serta kebijakan anggaran.

Guna menuju proses tersebut, ide awal yang sudah dilakukan adalah memfasilitasi forum diskusi para pemangku kepentingan adat. Selain adanya kesamaan persepsi tentang pemetaan wilayah adat, diskusi ini juga menghasilkan tiga hal penting yakni: (1) adanya rekomendasi untuk menggali informasi yang lebih mendalam terkait sejarah kepemilikan lahan dan pengelolaan lahan berdasarkan klasifikasi Petuanan dan Marga; (2) adanya usulan metodologi pemetaan wilayah adat berbasis kebun; (3) adanya skema rencana tindak lanjut berupa identifikasi dan verifikasi terhadap masyarkat hukum adat (kebun dan wilayah adat) yang berbasis inisiatif lokal di Kabupaten Fakfak.

Pasca ditemukan metode dan alur perencanaan pemetaan wilayah adat, tahapan kegiatan selanjutnya adalah mendiskusikan kesepakatan batas wilayah adat baik di internal petuanan maupun lintas petuanan. Proses ini pun akan ditempuh melalui “forum buka tikar” dimana para raja/nadi akan menyatakan kesepakatan bersama tentang wilayah adat berdasarkan tujuh petuanan yang ada dan selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara adat. Dan dengan landasan ini, nantinya yang akan menjadi rujukan utama bagi Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk melakukan penetapan MHA.

Walaupun berliku dan penuh tahapan, tetapi paling tidak kita dapat membayangkan bahwa warna demokratisasi dalam urusan penentuan wilayah adat yang berbasis inisiatif lokal, tergambar jelas dalam proses ini. Pendeketan berbasis hak asasi komunal ini semestinya bisa menjadi contoh untuk kegiatan- kegiatan serupa di tempat lain di Indonesia. Sebab, fakta dan kendala yang seungguhnya terjadi adalah bukan soal tidak mau diatur, tetapi bagaimana model pendekatan yang dibangun dan bagaimana pula cara menempatkan rasa hormat kepada entitas lokal (MHA) sebagai bagian dari subjek hukum yang berdaulat. * Gregorius Retas Daeng