Komoditas Skala Kecil Masyarakat Tani untuk Hutan yang Lebih Lestari

Gambar 1. Petani pala hutan tengah memetik hasil panen dari pohon yang sudah ditanam leluhurnya. Foto: Inobu

Masyarakat tani hutan, dalam definisi negara, disebut sebagai Kelompok Tani Hutan (KTH). Menurut Peraturan Menteri (Permen) Kehutanan No. P.57/MenhutII/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan, KTH didefinisikan sebagai kumpulan petani atau perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, baik di hilir maupun di hulu. KTH dibentuk berdasarkan usulan, didaftarkan, dibina, dan juga dibiayai oleh negara (Permen-LHK No. P.89/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2019 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan). KTH merupakan istilah yang populer saat ini, namun sejatinya interaksi antara manusia dan hutan sudah berlangsung sejak lama.

Masyarakat pedesaan di Indonesia, baik di dalam maupun sekitar hutan, telah akrab memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya, bahkan sejak zaman prakolonial. Masyarakat dapat mengkombinasikan pengelolaan sumber daya alam, baik tanaman jangka pendek maupun jangka panjang, dan telah teruji kelestariannya secara turun-temurun. Model pengelolaan sumber daya alam khas masyarakat, dalam dan sekitar hutan ini, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai nama oleh sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Pendamping. Misalnya, Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) [1], Wilayah Kelola Rakyat [2], Hutan Adat [3].

Masing-masing istilah itu meyakini bahwa masyarakat lokal dengan pengalaman dan pengetahuannya mampu mengelola hutan secara arif, adil, dan lestari. Mengingat sumbangan sektor hasil hutan terhadap devisa negara yang jumlahnya mencapai 12,17 miliar dolar AS [4], sudah semestinya masyarakat sekitar hutan mampu bertahan hidup dan sejahtera. Namun, penelitian justru menyebutkan bahwa 50% dari 32 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia berlokasi di dalam dan sekitar hutan [5].

Salah satu faktor eksternal penyebab kemiskinan penduduk, di dalam dan sekitar hutan, adalah aspek kebijakan kehutanan yang tidak memihak kepada kepentingan masyarakat sekitar hutan, bahkan memarjinalkan posisi dan peran mereka terhadap akses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam [6]. Kebijakan pemerintah yang membawa arus modernisasi yang berorientasi materialistik, skala besar, seragam, dan jangka pendek, mengakibatkan tersingkirnya kearifan lokal dalam pemanfaatan kekayaan hutan. Pemberian manfaat dan peluang kepada para pemodal dan pengusaha rupanya hanya meninggalkan kerusakan hutan, kemiskinan masyarakat sekitar hutan, serta bencana alam [7].

Pelibatan Masyarakat Sekitar Hutan Sebagai Solusi

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) berperan dalam pengurangan kemiskinan di desa-desa sekitar hutan [5]. Skema Hutan Desa dari program Perhutanan Sosial juga disebutkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan laju deforestasi, meski tidak berlaku di semua lokasi [8]. Sistem agroforestri disebutkan menjadi solusi untuk mengatasi deforestasi dan degradasi lahan, serta terbukti mampu mencukupi kebutuhan penduduk dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi [9].

Pemberian ruang kepada masyarakat atau petani lokal untuk mengembangkan jenis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti tanaman pangan, umbi-umbian, hortikultura, dan tanaman perkebunan, menjadi salah satu alternatif pemberian hak kelola [7]. Hal ini tentu menjadi peluang yang menguntungkan bagi masyarakat sekitar hutan mengingat 90–95% potensi hutan berasal dari HHBK [10]. Terdapat setidaknya 494 jenis tumbuhan dan 63 jenis hewan yang menjadi daftar komoditi HHBK yang diurus oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (Permenhut No. P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu) [11]. Termasuk diantaranya adalah Pala (Myristica sp.), Masohi (Cryptocarya massoy), dan Madu (Apis spp.).

Gambar 2. Pala, salah satu komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu dari Fakfak, Papua Barat. Foto: Inobu

Apakah Hutan Lebih Lestari di Tangan Masyarakat Tani?

Dari berbagai sumber yang dicantumkan dalam tulisan ini, rasanya dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hutan masa depan yang paling tepat adalah dengan berbasis masyarakat. Dengan kembali atau bertahannya hak kelola hutan pada pemilik asli yang telah hidup berdampingan dengan hutan secara turun-temurun, rasanya tidak mustahil akan tercipta pengelolaan hutan yang lestari baik secara ekologi, ekonomi, maupun sosial. Salah satu upaya penting yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat pengelolaan hutan oleh masyarakat adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia dan finansial [8].

Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah maupun LSM saat ini berfokus pada pendampingan masyarakat untuk mengelola hutan dan hasil hutan, baik kayu maupun bukan kayu. Mengembangkan modal dan pasar komoditas skala kecil masyarakat tani sebaiknya diutamakan oleh pemerintah dan LSM ketimbang memberikan izin kepada perusahaan besar dengan hasil yang sudah diketahui bersama dan tidak berpihak pada masyarakat.* Adinda Canserera Milaba

Referensi:

[1] Panduan Pelaksanaan ToT Kader SHK Melalui Kelompok Tani Hutan. Halim, A dan Nurhidayat, M. Konsorsium KpSHK. 2017. http://kpshk.org/wp-content/uploads/2017/04/Kelompok-Tani-Hutan.pdf

[2] https://www.walhi.or.id/berkeadilan-dan-berkelanjutan-sebuah-catatan-wilayah-kelola-rakyat

[3] http://www.aman.or.id/apa-itu-hutan-adat/

[4] http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1724

[5] Strategi Pengurangan Kemiskinan di Desa-Desa Sekitar Hutan. Aji, Gutomo B dkk. Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. https://kependudukan.lipi.go.id/id/kajian-kependudukan/kemiskinan/120-strategi-pengurangan-kemiskinan-di-desa-desa-sekitar-hutan-pengembangan-model-phbm-dan-hkm

[6] Governance Brief: Kemiskinan Masyarakat Desa Sekitar Hutan dan Penanggulangannya. Rositah, Erna. 2005. http://www.cifor.org/publications/pdf_files/govbrief/GovBrief0602.pdf

[7] Trend Politik Pembangunan Kehutanan: Menuju Pengelolaan Hutan Berbasis Petani. Hakim, I., Triyono, P., dan Budi, M. http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/reformasi-kebijakan-menuju/BAB-II-7.pdf

[8] https://theconversation.com/riset-perhutanan-sosial-di-indonesia-mampu-lindungi-lingkungan-dan-turunkan-tingkat-kemiskinan-130607

[9] https://www.forestdigest.com/detail/480/penyebab-utama-deforestasi-dan-degradasi-lahan

[10] https://www.rimbawan.com/berita/potensi-hasil-hutan-bukan-kayu-hhbk-sangat-menjanjikan/

[11] http://ifcc-ksk.org/documents/documents/regulation/P35_2007_HASIL_HUTAN_BUKAN_KAYU.pdf