Investasi global untuk manfaat lokal: Jalur berkelanjutan untuk pala Papua

Hutan primer dan Hutan Sekunder di Fakfak pada 2018(Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

Kabar dari kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menarik perhatian pihak-pihak yang selama ini berupaya menarik investasi hijau di Papua Barat. “Saya baru pulang dari Belanda, saya bawa oleh-oleh untuk Papua. Itu ada perusahaan, yang dulunya VOC, sekarang perusahaan itu namanya Verstegen, itu akan membangun 40 ribu hektare kebun pala di Fakfak dan Kaimana,” ucap Bahlil Lahadaila pada 23 November 2020.[1]

Sebulan kemudian, siaran pers dimuat di media nasional. Ini dikutip dari The Jakarta Post: Perusahaan berkomitmen untuk bekerja dengan petani pala lokal di Papua Barat dan menyediakan teknologi untuk proses pengupasan, pengeringan dan pembersihan pala, ucap BKPM. Kerja sama ini berpotensi mempekerjakan 50.000 petani pala Indonesia.[2]

Rincian mengenai investasi ini belum diumumkan ke publik. Masih banyak pertanyaan tentang bagaimana pembiayaan akan mempengaruhi masyarakat lokal dan hutan adat mereka.

Apakah akan ada pohon pala baru yang ditanam atau akankah perusahaan membeli dari masyarakat adat yang saat ini memanen pala dari hutan leluhurnya? Jika akan ada perkebunan baru, jenis pala apa yang akan ditanam? Di mana pohon itu akan ditanam mengingat 86% lahan di Fakfak adalah hutan alami? Bagaimana Anda dapat memastikan di sana tidak ada konversi lahan dari hutan alam menjadi perkebunan pala sebagai bagian komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris untuk mengurangi deforestasi? Bagaimana dengan masyarakat adat yang memiliki tanah? Apakah mereka akan dipekerjakan oleh perusahaan sebagai pekerja buruh di tanah leluhurnya? Ataukah perusahaan akan membeli pala dari petani yang sudah ada?

Pala sebagai Identitas Suku Mbaham Matta

Selama ribuan tahun, perdagangan rempah-rempah telah menghubungkan kepulauan Indonesia dengan belahan dunia lainnya. Salah satu rempah utamanya ialah pala. Menurut antropolog Inggris, Roy Ellen, pala asli yang diperdagangkan bukanlah pala Banda (Myristica fragrans), tapi pala lonjong (Myristica argentea Warb.) dari Papua.

Pala Papua, yang juga dikenal sebagai Pala Tomadin, tumbuh di hutan-hutan di Kabupaten Fakfak dan Kaimana, Papua Barat. Hutan pala dimiliki oleh masyarakat Mbham Mbhatta, pemilik adat lahan. Kebun hutan pala membentuk mozaik hutan yang kaya dan beragam yang meliputi berbagai kabupaten. Petani, yang memiliki pohon pala yang tumbuh secara alami, memanen buah dari hutan seperti hasil hutan non-kayu lainnya.

Para petani lebih memilih untuk menjual pala mentah karena bisa memberi uang tunai secara cepat. Mereka juga harus mengeluarkan banyak uang untuk panen karena memanen pala adalah bagian dari tradisi yang bertahan lama. Dengan kata lain, musim panen adalah upacara penting yang ingin dilalui oleh setiap keluarga.

Penduduk setempat menggunakan pala sebagai jaminan mata uang dan pinjaman. Suatu hal umum bagi sebuah rumah tangga untuk menggunakan pala mentah sebagai aset untuk jaminan pinjaman dari orang lain atau menggunakan pala yang belum dipanen untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Namun, bagi masyarakat Mbaham Mbhatta, rempah beraroma wangi ini juga berperan penting dalam membentuk jati diri mereka. Saat bayi lahir, akan ada buah pala. Saat ada pernikahan, akan ada pala. Ketika pasangan ingin berkeluarga atau ketika orang tua ingin menyekolahkan anaknya, akan ada pala. Identitas budaya mereka terjalin erat dengan kehadiran pala dalam pengalaman hidup mereka.

Melestarikan pala dan budayanya berarti melestarikan identitas budaya masyarakat lokal tersebut.

Petani Pribumi dalam Rantai Pasokan Pala Internasional

Saat ini, pala Banda lebih terkenal jika dibandingkan dengan pala Papua terutama di pasaran Eropa. Namun, itu tidak pernah jelas apakah pala Papua pernah diekspor karena standar nasional pala yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia saat ini mengacu pada karakteristik pala Banda. Jadi, semua pala yang diekspor diasumsikan sebagai pala Banda karena semua spesies pala memiliki kode HS yang sama. Kode HS adalah identitas yang digunakan oleh otoritas bea cukai di seluruh dunia untuk menerapkan bea dan pajak produk yang diperdagangkan di pasar internasional.

Meskipun sering dianggap kalah dengan pala Banda, pala Papua dijual dengan harga yang lebih mahal di Fakfak dibandingkan pala Banda di Banda. Pala Papua memiliki komponen kimia yang berbeda dengan pala Banda, sehingga menghasilkan rasa dan aroma yang unik. Namun, potensinya sebagian besar masih belum maksimal. Baru belakangan ini, pemerintah merevisi standar nasional pala dengan memasukkan pala Papua.

Lebih jauh lagi, petani di Fakfak memanen pala dua kali setahun dan menjualnya ke pedagang informal yang kemudian memasoknya ke pedagang antar daerah. Harga ditentukan oleh sejumlah kecil pedagang antar daerah yang membentuk suatu pasar oligopoli. Menambah investor asing tunggal di atas pasar pala lokal yang tidak kompetitif saat ini tanpa syarat dan ketentuan untuk melindungi petani pala asli dapat membuat mata pencaharian petani lokal menjadi rentan.

Saat ini petani adat memproduksi dan mengolah pala secara tradisional. Dengan demikian, intervensi dan transformasi mendadak di pasar pala akan mebuat petani adat tertinggal. Saat ini, mengingat masih adanya inefisiensi dalam produksi pala tradisional, petani adat mungkin menyerah untuk berpartisipasi dalam industri pala. Tanpa pertimbangan yang matang dari pemerintah pusat dan daerah atas investasi asing yang tiba-tiba, efek lanjutan dari situasi ini dapat terjadi di mana saja mulai dari masalah kepemilikan lahan, deforestasi, atau bahkan pasar tenaga kerja.

Karena pala tidak dibudidayakan, hasil panennya relatif lebih rendah daripada perkebunan dengan intervensi eksternal seperti pupuk. Kuantitas dan kualitas pasokan pala Papua tidak konsisten. Saat ini belum ada data yang lengkap tentang petani tradisional. Inobu dan AKAPe, sebuah lembaga swadaya masyarakat lokal yang berbasis di Fakfak, sejauh ini telah memetakan 1.268 hektar dari 659 petani. Data ini baru mencakup 36 dari 142 desa. Jadi, masih banyak lagi yang harus dilakukan. Tanpa data yang lengkap, kita hanya bisa menebak hasil dan produktivitas pala Papua.

Perubahan perilaku petani dalam memanen pala dengan kualitas dan teknik tertentu harus dilakukan dalam kelompok tani. Namun, sebagian besar petani tidak tergabung dalam kelompok tani mana pun. Mereka yang menjadi anggota kelompok tani belum tentu mendapatkan hasil yang maksimal karena kelompok tani seringkali tidak dikelola secara optimal.

Kondisi Penting untuk Rantai Pasokan Pala yang Berkelanjutan

Komoditas pertanian industri selalu membawa risiko bagi masyarakat dan lingkungan alam karena komoditas bersaing dengan kegiatan penggunaan lahan lainnya, termasuk konversi hutan. Kami mengusulkan untuk mengelola risiko dengan mempertimbangkan semua faktor berikut.

Meningkatkan produksi pala Papua tanpa mengurangi nilai budaya dan ekologi. Setiap investasi di industri pala di Papua harus meningkatkan produksi pala varietas asli (Myristica argentea Warb.), daripada memperkenalkan pala Banda (Myristica fragrans). Selain itu, upaya peningkatan produksi harus memperhatikan tabu budaya dalam pembukaan dan penjarangan (thinning) hutan pala serta menjaga fungsi ekologis hutan tersebut. Selain itu, sebaiknya tidak ada hutan yang dibuka untuk penanaman pala baru.

Pengakuan hak-hak petani adat. Kebun hutan pala dimiliki oleh masyarakat adat menurut sistem kepemilikan adat, yang mengatur hak kepemilikan tanah serta pemanfaatannya bagi masing-masing marga dan keluarga. Pengaturan kontrak untuk produksi dan penjualan pala kepada entitas komersial tidak boleh menghilangkan hak kepemilikan tersebut.

Kontrak yang adil. Kontrak dengan petani pribumi harus didasarkan pada harga yang adil, yakni di atas harga yang sekarang, dan memastikan bahwa petani kecil tidak dikecualikan dari rantai pasokan. Jika memungkinkan, kontrak harus dinegosiasikan dengan organisasi produsen, seperti koperasi atau perusahaan desa. Selain harga yang adil, perusahaan juga harus berinvestasi pada infrastruktur bernilai tambah, seperti teknologi dan infrastruktur panen dan pasca panen. Selain itu, masyarakat marjinal yang sering diabaikan dalam negosiasi kontrak jangka panjang, seperti petani perempuan atau kelompok marga kecil, harus bisa berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan di masa depan sebagai upaya untuk melindungi dan mempromosikan kesetaraan bagi masyarakat adat.

Industri lokal. Untuk memastikan manfaat ekonomi daerah, investasi harus dilakukan di industri hilir yang terletak di kabupaten, yang dapat mencakup pengemasan dan pencitraan rempah-rempah mentah, pengolahan buah-buahan, serta fasilitas untuk mengekstraksi minyak atsiri dan minyak tetap dan oleoresin. Pengolahan lebih lanjut dari ekstrak ini untuk dijadikan produk barang konsumsi dan kosmetik akan memberikan kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

[1] https://ekonomi.bisnis.com/read/20201123/99/1321353/perusahaan-rempah-belanda-akan-bangun-kebun-pala-di-papua-barat

[2] https://www.thejakartapost.com/news/2020/12/18/dutch-firm-mulls-rp-4-trillion-investment-to-develop-indonesian-nutmeg-industry.html