Menuju Pengelolaan Hutan Lestari pada Hutan Tanaman Rakyat

Konsep pengelolaan hutan yang pada awalnya berdasarkan kelangsungan produksi kayu kini telah berkembang menjadi konsep pengelolaan hutan lestari (PHL) untuk mencapai produksi hasil dan jasa ekosistem hutan secara terus menerus dengan mengurangi dampak lingkungan fisik dan sosial yang tidak diinginkan (ITTO 1992). Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan PHL diharapkan akan mampu mempertahankan kelestarian hutan berikut manfaat yang dapat disediakannya bagi generasi saat ini maupun generasi selanjutnya. Konsep PHL terus mengalami perkembangan seiring meningkatnya kesadaran dan pemahaman manusia akan pentingnya sumber daya hutan, serta adanya dorongan dari berbagai pihak yang menuntut pembangunan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi yang kemudian menjadi prinsip dan tolak ukur dalam penilaian PHL (Pratama dan Maryudi 2021, Djamal et al. 2018).

Prinsip kelestarian ekologi, sosial, dan ekonomi dikembangkan sebagai alat ukur oleh beberapa skema sertifikasi hutan baik yang bersifat wajib atau pun yang bersifat sukarela. Sejak tahun 2009, misalnya, Indonesia telah mengembangkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang saat ini bertransformasi menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Permen LHK No.8/2021). SVLK terdiri dari Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-Legalitas) yang bersifat wajib untuk produsen kayu bulat dan industri pengolahannya. Namun demikian, hanya S-Legalitas yang diwajibkan bagi pemegang izin perhutanan sosial dengan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), pemilik hutan hak, pemegang IPK, pemilik legalitas pemanfaatan hasil hutan kayu, dan sektor hilir kayu (Permen LHK No.21/2020).

Beberapa skema sertifikasi hutan sukarela yang saat ini diterapkan di Indonesia adalah Forest Stewardship Council (FSC) dan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) yang merupakan skema sertifikasi global (Kartika et al. 2020), dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang merupakan inisiator sertifikasi hutan dan kayu pertama di Indonesia (Wibowo et al. 2015). Sama halnya dengan SVLK, skema sertifikasi FSC, PEFC, dan LEI memiliki sistem dan standar pengelolaan hutan produksi lestari dan lacak balak.

Unduh File

Judul

Menuju Pengelolaan Hutan Lestari pada Hutan Tanaman Rakyat

Penerbit

Inobu

Tahun Penerbitan

2022

Penulis

Inobu

Topik

Pengelolaan Hutan, Kayu, SVLK, Sertifikasi Hutan.