Sertifikasi Yuridiksi

Pendekatan yurisdiksi terkait sertifikasi minyak kelapa sawit pada praktiknya merujuk pada penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO di tingkat yurisdiksi. Idealnya, pendekatan ini harus menyederhanakan dan mengurangi biaya sertifikasi sehingga memperluas cakupan RSPO sekaligus meningkatkan capaian lingkungan dan sosial. Semua pelaku dalam rantai pasok minyak kelapa sawit, mulai dari petani swadaya, perkebunan skala menengah hingga industri, perusahaan besar kelapa sawit, pedagang dan pengangkut harus tercakup dalam pendekatan ini. Tantangan utama dari pendekatan yurisdiksi adalah bagaimana menyederhanakan, memperluas, dan mengurangi biaya penerapan Prinsip dan Kriteria tanpa melemahkannya.

Dua kabupaten penghasil minyak kelapa sawit terbesar di Kalimantan Tengah, yakni Seruyan dan Kotawaringin Barat, menyatakan komitmen mereka untuk sertifikasi yurisdiksi minyak kelapa sawit sesuai dengan standar RSPO pada tahun 2015. Deklarasi ini diformalkan melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh masing-masing bupati pada tahun 2016, yaitu menetapkan kelompok kerja untuk sertifikasi yurisdiksi minyak kelapa sawit. Sebagai implikasinya, kedua kabupaten percontohan ini telah mengambil pendekatan bertahap untuk sertifikasi yurisdiksi yang menekankan pada pentingnya petani kecil dan swadaya. Untuk mengatasi tantangan dalam mencapai pengembangan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan dan inklusif, di kedua kabupaten telah dan/atau sedang dilakukan langkah-langkah berikut:

  • Membentuk kelompok kerja multi-pemangku kepentingan tingkat kabupaten untuk sertifikasi yurisdiksi;
  • Memetakan dan mendaftarkan petani swadaya;
  • Mendukung semua produsen untuk mematuhi persyaratan legalitas;
  • Membangun fasilitas pertanian kabupaten untuk secara sistematis memberikan pelatihan dan input kepada petani kelapa sawit;
  • Merevisi rencana tata ruang kabupaten untuk melindungi kawasan hutan dan lahan gambut dan memulihkan area kritis yang diperlukan;
  • Mengembangkan protokol dan mekanisme kabupaten untuk mencegah dan menengahi konflik sosial dari pengembangan perkebunan;
  • Mengembangkan protokol dan mekanisme kabupaten untuk melacak transaksi antara petani kecil mandiri, pedagang dan pabrik; dan
  • Melibatkan perusahaan pembeli untuk berkomitmen mendapatkan sumber minyak kelapa sawit yang diproduksi secara berkelanjutan dari kabupaten.

Kemajuan

Progres di Seruyan dan Kotawaringin Barat sejak tahun 2014

TahunSeruyanKotawaringin Barat
2014Kotawaringin Barat menyatakan komitmennya untuk sertifikasi yurisdiksi
2015
  • Seruyan menyatakan komitmennya untuk sertifikasi yurisdiksi
  • Peluncuran program pemetaan dan registrasi yang komprehensif untuk petani swadaya dengan dukungan dari perusahan sawit
  • Peluncuran program pemetaan dan registrasi yang komprehensif untuk petani swadaya dengan dukungan dari perusahan sawit
    2016Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Surat Keputusan Bupati untuk sertifikasi yurisdiksi dan pembentukan kelompok kerja untuk sertifikasi yurisdiksi.
  • Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Surat Keputusan Bupati untuk sertifikasi yurisdiksi dan pembentukan kelompok kerja untuk sertifikasi yurisdiksi.
  • Bupati Kotawaringin Barat mengeluarkan Surat Keputusan No. 525/500/513/UT/2016 terkait Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)
  • 2017
  • Perusahaan sawit berkomitmen untuk memenuhi persyaratan menuju perkebunan kelapa sawit petani swadaya
  • Peluncuran penilaian lingkungan berbasis yurisdiksi
  • Perusahaan sawit berkomitmen untuk memenuhi persyaratan menuju perkebunan kelapa sawit petani swadaya
  • Peluncuran penilaian lingkungan berbasis yurisdiksi
  • 2018
  • Pembentukan Fasilitas Pertanian (FP) PELITA Seruyan
  • Pelatihan petani swadaya gelombang pertama diselenggarakan oleh FP Pelita Seruyan
  • 4 perusahaan besar sawit berkomitmen untuk mendukung pelatihan petani swadaya
  • Mengujicobakan protokol untuk mencegah dan menengahi konflik
  • Kesepakatan tentang komposisi Kelompok Kerja dengan perwakilan yang merata dari organisasi masyarakat sipil, sektor swasta dan pemerintah
  • Bupati Kotawaringin Barat berkomitmen untuk memasukkan program pemetaan petani swadaya ke dalam rancangan anggaran biaya
    2019
  • Membangun konsensus multipihak, platform tata kelola dan strategi
  • Kegiatan percontohan restorasi di 1 desa
  • Finalisasi rencana tata ruang yang berkelanjutan secara ekologis (RTRWK) dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)
  • Penyelesaian sertifikasi petani swadaya dengan Unilever dan RSPO
  • Inisiasi proses penilaian lingkungan yurisdiksi (Daya Dukung Daya Tampung dan Kajian Lingungan Hidup Strategis)
  • Share on facebook
    Share on twitter
    Share on google
    Share on email
    Share on whatsapp