Sertifikasi Yurisdiksi Minyak Kelapa Sawit

Apa yang dimaksud dengan sertifikasi yurisdiksi minyak kelapa sawit?

Sertifikasi yurisdiksi minyak kelapa sawit mengacu pada penerapan prinsip dan kriteria keberlanjutan di tingkat yurisdiksi. Dengan mensertifikasi suatu yurisdiksi, semua pelaku dalam rantai pasok minyak kelapa sawit – termasuk petani swadaya, perkebunan skala menengah hingga industri, pabrik, pedagang, dan tengkulak – harus memenuhi prinsip dan kriteria keberlanjutan.

Apa yang dimaksud dengan yurisdiksi?

Yurisdiksi adalah wilayah administrasi resmi yang dipimpin oleh pemerintah dengan kewenangan mengeluarkan peraturan yang berlaku untuk semua orang yang tinggal atau bekerja di daerah tersebut. Di Indonesia, yurisdiksi bisa berupa provinsi, kabupaten, atau desa. Sertifikasi yurisdiksi melihat skala menengah, yang tidak terlalu besar atau kecil. Sebaliknya, pemerintah desa kurang memiliki kewenangan dan skala yang memadai untuk mengatasi tantangan keberlanjutan. Akibatnya, pendekatan yurisdiksi berfokus di tingkat kabupaten atau provinsi. Tingkat terbaik untuk implementasi pendekatan yurisdiksi tergantung pada skala kewenangan pemerintahannya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Apa elemen utama dari sertifikasi yurisdiksi?

  1. Melalui proses multi-pemangku kepentingan, keberlanjutan, dan bagaimana mencapainya dalam yurisdiksi yang ditentukan dan disepakati bersama;
  2. Proses tersebut dipimpin langsung oleh pemerintah daerah, yang kemudian mengeluarkan peraturan yang diperlukan untuk memastikan semua produsen minyak kelapa sawit di suatu yurisdiksi mematuhi prinsip dan kriteria keberlanjutan;
  3. Sebuah lembaga dan entitas yang bertanggung jawab atas implementasi rencana aksi membawa seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai target dan tonggak yang disepakati;
  4. Sebuah sistem pemantauan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tonggak dan target, dan memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip keberlanjutan;
  5. Insentif bagi produsen dan pemerintah untuk melakukan transisi menuju keberlanjutan.

Apa manfaat dari sertifikasi yurisdiksi?

  1. Menyederhanakan proses dan mengurangi biaya bagi petani kecil. Sertifikasi yurisdiksi menawarkan banyak manfaat bagi produsen skala kecil dan menengah, terutama petani mandiri yang saat ini memiliki sumber daya terbatas untuk mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi yurisdiksi akan mencapai skala ekonomi untuk sertifikasi, dan akibatnya akan mengurangi biaya transaksi untuk petani kecil.
  2. Mengatasi keberlanjutan di tingkat lanskap. Banyak permasalahan yang saat ini menghambat produsen untuk mendapatkan sertifikasi yang tidak dapat diatasi di tingkat perkebunan, seperti deforestasi, kebakaran hutan, dan banjir. Isu-isu tersebut harus ditangani oleh pemerintah melalui pengelolaan lahan yang baik, seperti tata ruang, peraturan, dan kebijakan.
  3. Meningkatkan dampak sosial dalam skala besar. Sertifikasi yurisdiksi juga memberikan manfaat sosial yang lebih besar, seperti dukungan kelembagaan yang lebih besar bagi petani kecil dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
  4. Menyelaraskan berbagai inisiatif untuk melakukan transisi menuju keberlanjutan. Proses sertifikasi suatu yurisdiksi dapat menyelaraskan banyak inisiatif berbeda untuk mencapai produksi komoditas yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia, misalnya, telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB), yang mewajibkan pemerintah daerah menyusun rencana aksi untuk mencapai produksi kelapa sawit berkelanjutan. Pemangku kepentingan lainnya mungkin juga memiliki inisiatif serupa yang dapat diselaraskan untuk memobilisasi sumber daya untuk mencapai keberlanjutan.

Siapa yang akan disertifikasi pada sertifikasi yurisdiksi?

Produsen akan disertifikasi melalui entitas yurisdiksi independen dan bukan oleh pemerintah suatu yurisdiksi. Entitas yurisdiksi harus menjadi unit yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan standar keberlanjutan, prinsip dan kriteria di antara produsen yang akan disertifikasi. Entitas tersebut kemudian akan diaudit untuk menilai kepatuhan anggotanya.

Siapa yang akan mengesahkan entitas yurisdiksi?

Satu atau beberapa skema sertifikasi. Saat ini terdapat banyak skema sertifikasi keberlanjutan termasuk Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO), Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO), dan skema International Sustainability & Carbon Certification (ISCC). Meskipun menekankan pada bidang yang berbeda, skema tersebut bertujuan untuk mencapai prinsip keberlanjutan menyeluruh yang sama.

Setiap label sertifikasi memungkinkan adanya sertifikasi grup, namun, sertifikasi yurisdiksi baru untuk semua skema. Melalui sertifikasi yurisdiksi, gubernur atau bupati harus mengeluarkan peraturan yang diperlukan untuk memastikan penerapan standar tertentu di seluruh yurisdiksi. Tidak semua standar dapat didelegasikan ke tingkat yurisdiksi yang lebih tinggi. Bagaimanapun, isu keberlanjutan seperti deforestasi, pencegahan kebakaran, dan konflik sosial, harus diatur pada tingkat tersebut. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah kemudian akan diberlakukan untuk semua produsen di dalam yurisdiksi.

RSPO saat ini sedang menyelesaikan sistem dokumen sertifikasi tentang sertifikasi yurisdiksi, sementara skema sertifikasi lainnya sedang mempertimbangkan untuk membuat mekanisme untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam produksi komoditas berkelanjutan. Pemerintah Indonesia, misalnya, sedang mengembangkan sistem Terpercaya untuk mengukur kinerja pemerintah kabupaten dalam mencapai keberlanjutan.

Bagaimana pengalaman dari Kabupaten Korawaringin Barat dan Seruyan dalam sertifikasi yurisdiksi?

Dua dari kabupaten penghasil kelapa sawit terbesar di Kalimantan Tengah, Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat, menyatakan komitmen mereka untuk sertifikasi yurisdiksi kelapa sawit pada 2015. Capaian utama kedua kabupaten tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima fokus kerja.