KEE dan Kawasan Strategis Alternatif Lain Perlindungan Karst Flores

Ada satu konsep lain untuk konservasi yang mencakup bentangan alam yg luas. Namanya KEE (Kawasan Ekosistem Esensial). Konsep ini cukup berkembang dalam 10 tahun belakangan ini, pasca penerbitan Peraturan Pemerintah No 28/2011. Dalam PP ini, istilah KEE disebut dan diatur dalam satu pasal (pasal 24).

Beberapa inisiatif pun sudah dilakukan antara lain mencakup perlindungan kars, seperti karst di Kabupaten Maros Sulsel, Karst Sangkulirang Mangkalihat di Kabupaten Berau Kaltim (lihat diagram). Sayangnya, revisi UU Konservasi untuk memasukan konsep ini belum berjalan.

Usulan Peraturan Menteri-nya pun masih digodok. Saat ini, aturan pendukungnya masih sebatas Perdirjen, sehingga secara hukum lemah. Meski demikian, berbeda dengan KBAK yang berada di bawah mandat ESDM, isu perlindungan karst dalam PP ini dikembalikan ke institusi utamanya yakni KLHK.

Apa itu KEE

Dalam pasal 24 sangat jelas, terutama bagian penjelasannya. Yang dimaksud dengan “kawasan ekosistem esensial” adalah ekosistem karst, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau, dan wilayah pasang surut yang tidak lebih dari 6 (enam) meter), mangrove dan gambut yang berada di luar KSA dan KPA.

Selain itu disebutkan pula bahwa perlindungan terhadap KEE dilakukan dengan tujuan:

  1. terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya;
  2. Menjaga, mencegah, dan membatasi kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi dan kawasan serta perubahan fungsi kawasan, baik yang disebabkan oleh manusia, ternak, kebakaran, alam, spesies invasif, hama, dan penyakit;
  3. Menjaga hak negara, masyarakat, dan perorangan atas potensi, kawasan, ekosistem, investasi, dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan KSA (Kawasan Suaka Alam) dan KPA (Kawasan Pelestarian Alam);
  4. Menjamin keutuhan potensi, kawasan, dan fungsi kawasan.

Ruang lingkup dan tujuan KEE memang demikian luas. Banyak sektor dan aktor yang akan disenggol oleh penetapan ini. Apalagi, sistem pembagian kewenangan saat ini menghadirkan manajemen fragmentasi pengelolaan sumber daya yang membuat ego-sektoral bergurat akar di masing-masing lembaga/kementerian. Sehingga otoritas yang mengajukannya seharusnya lintas batas dan lintas sektor.

KEE dan Kawasan Strategis Nasional

Salah satu solusi lintas batas adalah tata ruang. Jika menyimak aturan tata ruang saat ini, KEE sebetulnya sudah terakomodasi. Peluangnya adalah melalui ruang yang disebut kawasan strategis dengan alasan daya dukung lingkungan hidup atau kawasan strategis kepentingan lingkungan hidup (KS LH).

Menurut PP 26/2008, PP 15/2010, Permen ATR 1/2018, kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup mempunyai dengan kriteria sebagai berikut: (a) merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati, (b) merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan, (c) memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian, (d) memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro, (e) menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup, (f) memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau (g) sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Semua kriteria dalam KS LH ada pada KEE. Memasukkan KEE ke dalam tata ruang, selain menerobos ego instansi, juga mempunyai keuntungan bahwa regim hukum tata ruang sudah baku dan memberi mandat yang jelas bagi setiap instansi. Selain itu, proses perencanaannya sudah tentu disertai anggaran agar identifikasi kriteria-kriteria di atas dapat dilakukan. Secara kelembagaan pun, usulan dalam tata ruang ini tidak hanya monopoli Kabupaten/Kota atau Provinsi. Tapi juga dari kepentingan nasional, yang disebut dengan Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Dalam konteks ekosistem karst Flores, KLHK dapat mengajukan kawasan ini sebagai KSN LH. Pertimbangan utamanya adalah pada ekosistem ini terdapat komodo yang bukan hanya kekayaan lokal, tapi negara dan juga dunia. Caranya, KLHK membuat kajian terlebih dahulu untuk mengidentifikasi kriteria-kriteria di atas. Selanjutnya, diajukan sebagai kawasan strategis nasional untuk ditetapkan oleh Presiden.

Saat ini, KSN LH menempati urutan kedua dari segi jumlah yakni sebanyak 25 KSN, hanya terpaut 2 angka dari KSN Ekonomi yang tercatat sebanyak 27 KSN. Salah satu di antara yang telah ditetapkan adalah KSN Komodo. Alasan penetapan KSN Komodo adalah karena di kawasan itu terdapat buaya darat Varanus komodoensisyang langka, purba dan satu-satunya di dunia. Status itu pun disematkan untuk satu pulau.

Sayangnya tidak banyak yang tahu bahwa satwa yang sama hidup juga di Pulau Flores barat bagian utara. Pamornya kalah tenar dari komodo yang telah ditemukan lebih dahulu. Habitatnya pun terancam oleh kepungan tambang. Salah satunya adalah tambang batu gamping dan pabrik semen di Kabupaten Manggarai Timur yang sedang jadi polemik saat ini. Jika hal-hal seperti ini dibiarkan maka ke depannya akan jadi preseden, yang tidak hanya memusnahkan sumber air bagi masyarakat lokal. Tetapi juga melenyapkan peninggalan tersisa dari sejarah kehidupan di bumi. Untuk mencegah hal seperti ini terjadi, pemerintah pusat harus melindungi kawasan ini. Sepatutnya, dengan alasan yang sama seperti KSN Komodo, pemerintah menetapkan kawasan serupa di Flores Barat bagian utara.

Rasionalenya makin jelas karena pada 16 Juli 2019, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT, Timbul Batubara, pernah mengutarakan bahwa Komodo pada TN Komodo dan Pulau Flores secara genetik tidak menunjukkan perbedaan genetik signifikan. Perbedaan tubuh dan warna kulit terjadi karena perbedaan habitat. Karena itu, tunggu apa lagi. KSN Flores Barat bagian utara harus ditetapkan segera.

*Bernadinus Steni, Chief Legal Officer Yayasan Inobu

Tulisan ini sudah dimuat di Mata News dan dapat dilihat pada link berikut ini: 

https://matanews.net/2020/07/14/kee-dan-kawasan-strategis-alternatif-lain-perlindungan-karst-flores/ 

Judul

KEE dan Kawasan Strategis Alternatif Lain Perlindungan Karst Flores

Penerbit

Tahun Penerbitan

2020

Topik

KEE, Keanekaragaman Hayati, Kawasan Strategis Nasional.

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Share on whatsapp