Catatan Lapangan Pemetaan Petuanan: Menyusuri Sejarah Wilayah Adat Suku Mbaham Matta di Kabupaten Fakfak

Oleh: Adinda Canserera Milaba

Johari Patiran (bertopi hitam) dan utusan Nadi Wertuar menemani penulis menyusuri sungai untuk menjelajahi batas suatu wilayah adat petuanan

di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. (Dok: Tim Pemetaan Petuanan Inobu-AKAPe)

Perahu bermesin, yang disebut oleh masyarakat lokal dengan istilah Johnson, mengantar saya dan tim pemetaan petuanan yang terdiri dari Yayasan Inobu [1] dan AKAPe [2] serta beberapa orang utusan Nadi Wertuar untuk pengambilan data wilayah adat yang sebagian batasnya berada di muara sungai dan tengah laut.

Wertuar adalah salah satu dari tujuh petuanan [3] yang secara administratif berada di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Petuanan merupakan sistem kerajaan yang dipimpin oleh raja, yang dalam bahasa lokal disebut dengan Nadi atau Rati, beserta perangkat adatnya yang terdiri dari Kapitan, Warnemen, Tua Adat, Mayor, dan Orang Tua.

Kami memetakan tujuh petuanan, yakni Petuanan Wertuar, Arguni, Rumbati, Patipi, Fatagar, Atiati, dan Pegpeg Sekar. Tujuh wilayah adat suku Mbaham Matta ini membagi habis wilayah administratif Kabupaten Fakfak baik darat maupun laut. Masing-masing petuanan memiliki wilayah adat beserta cerita sejarah yang diturunkan secara tutur dari generasi ke generasi.

Hampir semua patok batas wilayah antar petuanan menggunakan tanda alam seperti pohon, batu, sungai, air terjun, pulau kecil di tengah laut, dan bahkan titik di tengah laut yang tidak kasat mata. Selain tanda alam, nenek moyang juga menggunakan manusia sebagai penjaga batas.

Karena sebagian besar patok batas merupakan tanda alam dan manusia, maka tentu saja tim pemetaan tidak dapat berjalan sendiri. Kegiatan pemetaan selalu diawali dengan rapat adat bersama Nadi dan perangkat adat, terutama penjaga batas, untuk menceritakan sejarah bagaimana tempat-tempat tertentu menjadi batas wilayah adat. Beberapa tempat dipercaya sebagai tempat munculnya marga tertentu atau pernah menjadi tempat di mana kesepakatan batas antar petuanan dibuat bahkan dengan harga manusia. Itu sebabnya dalam perjalanan pemetaan terkadang kami harus singgah untuk memberi salam dan meminta izin kepada leluhur.

Salah seorang anak Nadi Patipi (berkerudung merah muda), perangkat adat, serta penjaga batas menemani kami mengambil titik batas wilayah petuanan yang ditandai dengan batu kecil di bagian utara Kabupaten Fakfak. Kami singgah untuk mengambil titik koordinat sekaligus meminta izin dengan meninggalkan sepiring sirih, pinang, kapur, dan tabaki, yakni rokok tradisional yang terbuat dari daun nipah. (Dok: Tim Pemetaan Petuanan Inobu-AKAPe)

Selain batas di pesisir dan laut yang harus ditempuh dengan Johnson, terdapat pula batas petuanan yang berada di hutan berbukit yang harus ditempuh dengan mendaki. Tidak sedikit pula batas petuanan yang dengan terpaksa kami harus perkiraan di peta saja karena letaknya terlalu jauh dan medan yang terlalu berat. Tentu saja perkiraan didasarkan dengan keterangan jarak, waktu, serta medan lokasi dari penjaga batas. Beberapa lokasi tidak dapat dimasuki oleh sembarang orang, terutama saya sebagai pendatang, karena lokasi tersebut dilindungi secara adat atau biasa disebut dengan tempat pamali.

Tempat pamali ini biasanya berupa hamparan hutan di puncak gunung (Gunung Iha), mata air di tengah hutan (Heremba Hut Mbere), air terjun (Kekehig Ma Wri), teluk (Teluk Sueri), dan pulau (Pulau Was).

Tempat pamali dilindungi berdasarkan perintah leluhur atau mitos-mitos tertentu yang dipercaya oleh masyarakat adat. Namun, sebenarnya mudah dipahami bahwa tujuan dari adanya tempat pamali tidak lain adalah untuk melindungi alam. Contoh pamali di tempat-tempat yang dilindungi adalah tidak boleh menangkap hewan buruan atau hewan laut dan tidak boleh menebang pohon.

Satu pamali yang cukup unik adalah tidak boleh membuang apapun ke laut termasuk air ludah. Melihat hal ini, tentu saja nenek moyang suku Mbaham Matta mewariskan hal yang sangat berharga bagi generasi penerus, yaitu hutan dan laut yang masih terjaga hingga saat ini.

Salah satu anggota tim pemetaan petuanan menunjukkan ikan-ikan yang berkumpul di tepi pantai Pulau Was, suatu pulau yang di lindungi adat di dalam wilayah Petuanan Rumbati. Di waktu-waktu tertentu ikan berkumpul untuk berlindung dari ombak pasang surut air laut. (Dok: Tim Pemetaan Petuanan Inobu-AKAPe)

Perjalanan memetakan wilayah adat tujuh petuanan suku Mbaham Matta di Kabupaten Fakfak ini bagi saya bukan perjalanan biasa, melainkan napak tilas sejarah petuanan yang penting untuk dituliskan, sehingga menjadi bukti kuat bahwa hutan dan laut yang secara administratif berada di Kabupaten Fakfak bukanlah tanah kosong tanpa pemilik.

Masyarakat adat suku Mbaham Matta bukan hanya sebagai pemilik asli wilayah adat, melainkan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hutan dan laut itu sendiri yang perlu diakui dan dilindungi haknya baik oleh pemerintah maupun pihak lainnya.

Catatan kaki:

1) Yayasan Inobu adalah yayasan penelitian nirlaba Indonesia yang berfokus pada pengembangan penelitian terapan kolaboratif dan inovasi kebijakan yang mengarah pada produksi komoditas berkelanjutan dan adil serta penggunaan sumber daya alam. Inobu membantu Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Fakfak untuk melakukan pemetaan profil adat dan wilayah hukum adat sebagai syarat pengakuan MHA.

2) AKAPe adalah lembaga swadaya masyarakat lokal yang berbasis di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. AKAPe dan Yayasan Inobu melakukan pemetaan lahan petani pala serta pemetaan profil adat dan wilayah hukum adat tujuh petuanan di Kabupaten Fakfak.

3) Berdasarkan pengertian yang saya dapatkan dari perjalanan pengambilan data pemetaan wilayah adat, petuanan merupakan sistem kerajaan yang dipimpin oleh raja/nadi/rati yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Dalam wilayah adat petuanan terdapat masyarakat adat yang merupakan suku Mbaham Matta yang terdiri dari kurang lebih 143 marga. Wilayah adat petuanan tidak membatasi hak ulayat dan hak kelola dari marga, atau dengan kata lain, hak ulayat marga bisa berada di lebih dari satu petuanan. Kegiatan pemetaan wilayah adat petuanan ini bertujuan untuk mendokumentasikan profil dan peta wilayah sebagai syarat pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat di Kabupaten Fakfak.

Mace dengan sampan kecil sedang menunggu ikan memakan umpan (Dok: Tim Pemetaan Petuanan Inobu-AKAPe)
Berbagai macam hasil hutan dan kebun skala kecil dijual di pinggir jalan (Dok: Tim Pemetaan Petuanan Inobu-AKAPe)
Hasil tangkapan berbagai jenis ikan dalam sehari yang akan dijual ke kota (Dok: Tim Pemetaan Petuanan Inobu-AKAPe)