Pembangunan tanpa deforestasi: Jalur alternatif bagi petani Indonesia?

Agroforestry garden in Southeast Sulawesi, Indonesia

Meskipun dalam beberapa dekade terakhir Indonesia diidentikkan dengan penggundulan hutan tropis, namun masih tersedia model alternatif pembangunan pedesaan yang melindungi keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sistem agroforestri yang beragam, yang secara tradisional mendominasi pertanian Indonesia selama ratusan hingga ribuan tahun, dapat menjadi fondasi untuk melestarikan keanekaragaman hayati sambil memulihkan lanskap yang terdegradasi. Untuk itu, petani dan masyarakat adat memerlukan insentif agar mempertahankan dan memperluas sistem budidaya pertanian yang beragam ini antara lain melalui akses pasar dan harga komoditas yang lebih baik. Inobu berkeinginan agar masyarakat petani pala di Kabupaten Fakfak dapat mengakses pasar premium sebagai insentif bagi sistem pertanian mereka saat ini.

Ladang berpindah sebagai bagian dari sistem agroforestri di Sulawesi Tenggara, Indonesia

Sejarah mencatat bahwa petani Indonesia mengandalkan sistem pertanian yang beragam untuk penghidupan dan kehidupan. Kebun hutan biasanya merupakan perpaduan antara sistem hutan yang kompleks dan beragam secara biologis, dengan ladang berpindah, dan campuran tanaman subsisten dan tanaman komersial, seperti rempah-rempah dan karet. Para petani kecil ini, terutama petani tradisional, dengan sistem pertanian mereka, melindungi keanekaragaman hayati, menyerap karbon, dan menyediakan jasa ekosistem lainnya seperti pengaturan air

Akan tetapi, dalam beberapa dekade terakhir, Kepulauan Indonesia yang membentang di beberapa wilayah bio-geografis, telah mengalami transformasi secara besar-besaran. Didorong oleh penggunaan lahan skala industri, didukung oleh kebijakan pemerintah, bentang alam yang beragam secara biologis telah terdegradasi dan diubah menjadi hamparan hutan monokultur dan komoditas perkebunan.

Masyarakat pedesaan dihadapkan pada beberapa jalur alternatif untuk pertanian. Dalam banyak kasus, petani kehilangan tanah mereka akibat perampasan tanah atau akuisisi paksa melalui skema-skema pemerintah. Sebagian petani memilih untuk berpartisipasi secara formal dalam skema perkebunan. Sebagian yang lain memilih untuk tetap mandiri dengan melanjutkan sistem pertanian secara tradisional, atau mengubah sebagian atau seluruh tanah mereka menjadi pertanian monokultur, seperti kelapa sawit.

Batas ekologis dan ekonomis dari transisi ini mulai terlihat. Di beberapa daerah di Indonesia, perkebunan menyebabkan bencana banjir. Degradasi telah mendorong degradasi lebih lanjut, karena lahan gambut yang terbuka dan hutan yang terdegradasi telah terbakar selama musim kemarau yang panjang dan kering. Akibatnya, larangan keras untuk membakar memaksa petani pada pilihan untuk mengubah ke pertanian monokultur, terus bertani secara ilegal, atau menghadapi kesulitan.

Turunnya permintaan dan harga minyak kelapa sawit mengakibatkan banyak petani kecil kehilangan pendapatan yang memengaruhi kesejahteraan keluarga mereka.

Apakah jalur alternatif itu memungkinkan untuk petani Indonesia?

Berdasarkan sejarah, kerangka kerja kebijakan dan peraturan di Indonesia terfokus pada pemberian dukungan kepada petani melalui skema-skema kerja sama dengan perusahaan. Infrastruktur kelembagaan untuk mendukung petani swadaya di Indonesia agar dapat bertani secara produktif dan berkelanjutan, sebagian besar tidak ada. Petani mandiri memiliki keterbatasan atau bahkan tidak memiliki akses formal sama sekali terhadap tanah dan sumber daya. Keterbatasan akses juga terjadi pada pelatihan, pengetahuan teknis, input dan teknologi, baik yang disalurkan melalui pemerintah ataupun sektor swasta.

Model pembangunan yang baru diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada para petani mempertahankan sistem kebun hutan mereka yang beragam dan memformalkan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya sambil meningkatkan keuntungan dari hasil pertanian bagi masyarakat pedesaan.

Agroforestri pala di Fakfak, Papua Barat

Di Papua Barat, Inobu bekerja sama dengan lembaga adat setempat, AKAPe dan pemerintahan daerah, berupaya mencari model pengembangan produksi pala Papua yang bermanfaat bagi masyarakat lokal dan melindungi hutan di Kabupaten Fakfak. Tantangan yang dihadapi para petani pala di Papua Barat adalah tantangan yang sama yang dihadapi petani-petani di seluruh Indonesia, meskipun peluang tetap ada. Keberadaan instrumen kebijakan dan peraturan baru yang mengakui hak-hak masyarakat adat, instrumen keuangan, dan peningkatan permintaan untuk produk yang dihasilkan secara berkelanjutan, menunjukkan bahwa model yang layak masih mudah dijangkau. Permintaan untuk produk yang dihasilkan secara berkelanjutan dan inklusif, baik di Indonesia maupun pasar global, sudah mulai berkembang. Namun, petani dan masyarakat lokal membutuhkan bantuan untuk meningkatkan kualitas dan volume produk mereka agar dapat memenuhi permintaan tersebut, serta dukungan untuk memproses produk mentah menjadi produk bernilai tinggi agar dapat dijual kepada konsumen.

Sebagai bagian dari sistem agroforestri di Fakfak, tanaman subsisten ditanam di daerah yang berdekatan dengan hutan pala dan ekosistem hutan

Tantangan yang sedang berlangsung di Papua Barat, dan lebih luas lagi di Indonesia, adalah bagaimana membuat instrumen ini dapat dilaksanakan di lapangan untuk kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat. Pelajaran yang dapat dipetik dari inisiatif percontohan ini adalah membantu memberikan informasi kepada pemerintah tentang cara memperbaiki kebijakan dan peraturan lingkungan untuk mendukung petani swadaya dan masyarakat adat agar dapat bertani secara berkelanjutan dan produktif.

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Share on whatsapp