Menjembatani hukum Indonesia, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Prinsip Sertifikasi Komoditas dan Kriteria untuk mendefinisikan keberlanjutan kabupaten

Briefing ini terbuka untuk melihat dan mengukur manfaat keberlanjutan di tingkat Propinsi dan Kabupaten. Briefing ini melihat beberapa komponen yang mungkin untuk melihat keberlanjutan yurisdiksi dan serta mengeksplorasi bagaimana SDG’s dapat menjembatani standar sertifikasi dengan undang-undang dan peraturan. Sebagai penutup ini dapat merefleksikan tentang bagaimana melihat indikator yang mungkin untuk mengukur kemajuan menuju yurisdiksi berkelanjutan dapat diluncurkan

Unduh File

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Share on whatsapp