Jalur Berkelanjutan untuk Pala Papua

Usaha keluarga: Seorang petani lokal dan keluarganya mengupas buah pala di Dusun Air Besar, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, pada 14 November. Petani menjual biji pala dengan harga Rp 50.000 (US$3,50) per kilogram dan bunga pala Rp 205.000 per kg. (Antara/ Gusti Tanati) 

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengumumkan pada 23 November rencana perusahaan Belanda untuk mengembangkan 40.000 hektar perkebunan di Kabupaten Fakfak dan Kaimana di Papua Barat. Sebulan kemudian, The Jakarta Post mengutip pernyataan BKPM yang mengatakan bahwa “perusahaan berkomitmen untuk bekerja sama dengan petani pala lokal di Papua Barat dan menyediakan teknologi untuk proses pengupasan, pengeringan, dan pembersihan pala” dan bahwa “kerjasama tersebut berpotensi mempekerjakan 50.000 petani pala Indonesia”. 

Rincian investasi belum diumumkan dan masih ada pertanyaan tentang bagaimana proyek tersebut akan mempengaruhi masyarakat adat dan hutan mereka. 

Faktanya, 86 persen lahan di Fakfak ditutupi oleh hutan alam. Masyarakat Mbham Mbhatta, pemilik adat hutan, memanen pala yang tumbuh secara alami di hutan seperti halnya hasil hutan non-kayu lainnya. Kebun hutan pala merupakan bagian dari mosaik hutan yang kaya dan beragam di kabupaten tersebut. 

Investasi yang bertanggung jawab di Papua Barat amat disambut baik, tetapi ada baiknya membahas potensi risiko terhadap masyarakat dan lingkungan alam akibat perluasan perkebunan. 

Selama ribuan tahun, perdagangan rempah-rempah telah menghubungkan kepulauan yang sekarang disebut Indonesia dengan dunia. Salah satu rempah utamanya adalah pala. Menurut antropolog Inggris Roy Ellen, pala asli yang diperdagangkan bukanlah pala Banda (Myristica fragrans), melainkan pala panjang (Myristica argentea Warb) dari Papua. Pala Papua, juga dikenal sebagai pala tomandin, tumbuh di hutan Fakfak dan Kaimana di Papua Barat. 

Pala Banda lebih dikenal daripada pala Papua, khususnya di Eropa. Di Indonesia, misalnya, pemerintah saat ini mendasarkan standar nasional pala pada karakteristik dan sifat pala Banda. Jadi, semua pala yang diekspor diasumsikan sebagai pala Banda karena memiliki Kode HS yang sama, yakni kode yang digunakan oleh otoritas pabean di seluruh dunia untuk menerapkan bea masuk dan pajak pada produk yang diperdagangkan secara internasional. 

Sering dianggap lebih rendah kualitasnya dari pala Banda, pala Papua memiliki komponen kimia yang berbeda, menciptakan rasa dan aroma yang unik. Akan tetapi, potensinya sebagian besar masih belum dimanfaatkan. Baru belakangan ini pemerintah mulai merevisi standar nasional pala untuk mengakomodasi pala Papua. 

Petani di Fakfak memanen pala dua kali setahun dan menjualnya ke pedagang informal yang kemudian memasoknya ke pedagang daerah. Harga ditentukan oleh sejumlah kecil pedagang daerah yang membentuk oligopoli. Petani lebih suka menjual pala mentah untuk mendapatkan uang cepat. Mereka juga menghabiskan banyak uang untuk panen karena merupakan upacara penting bagi masyarakat Mbham Mbhatta. Penduduk setempat menggunakan pala sebagai mata uang dan jaminan untuk kebutuhan sehari-hari atau pengeluaran lainnya. 

Menambahkan investor asing tunggal (selain pasar pala lokal yang tidak kompetitif) tanpa syarat dan ketentuan yang melindungi petani pala asli dapat meningkatkan kerentanan petani saat ini. Intervensi dan transformasi yang tiba-tiba di pasar pala akan menyebabkan petani komunitas adat, yang memproduksi dan mengolah pala secara tradisional, tertinggal. 

Pada titik tertentu, mengingat inefisiensi produksi tradisional, petani komunitas adat dapat dikeluarkan dari rantai pasokan pala. 

Karena pala daerah tersebut tidak dibudidayakan, hasilnya saat ini relatif rendah serta kuantitas dan kualitas pasokan pala Papua tidak konsisten. Perubahan pola panen dan pasca panen petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pala harus dilakukan melalui kelompok tani. 

Akan tetapi, mayoritas petani pala Papua tidak tergabung dalam kelompok tani. Diperlukan dukungan untuk meningkatkan partisipasi – dan kepengurusan – kelompok tani. 

Saat ini, belum terdapat data lengkap tentang petani tradisional. Yayasan Inobu bersama AKAPe, sebuah LSM lokal yang berbasis di Fakfak, telah memetakan 1.268 hektar kebun hutan pala milik 659 petani. Jumlah ini hanya mencakup 36 dari 142 desa di Fakfak. Tanpa data yang tepat, kita hanya dapat menebak total potensi hasil dan produktivitas pala Papua di Kabupaten Fakfak dan Kaimana. 

Komoditas pertanian industri selalu membawa risiko bagi masyarakat dan lingkungan alamnya karena bersaing dengan penggunaan lahan lainnya, termasuk konservasi hutan. Terdapat empat risiko penting yang harus diperhatikan oleh calon-calon investor. 

Pertama, setiap investasi dalam industri pala di Papua harus meningkatkan produksi pala asli Papua (Myristica argentea Warb), ketimbang memperkenalkan pala Banda (Myristica fragrans). Upaya peningkatan produksi harus menjaga fungsi ekologis hutan, dan tidak boleh membuka hutan untuk penanaman pala baru. 

Kedua, hak-hak petani adat atas tanah harus diakui. Pengaturan kontrak untuk produksi dan penjualan pala kepada entitas komersial tidak boleh mengurangi hak kepemilikan ini. 

Ketiga, calon investor sebaiknya menghindari membangun perkebunan tetapi dan memilih membeli pala dari petani komunitas adat. Kontrak harus dibuat langsung dengan organisasi produsen, seperti kelompok tani adat, berdasarkan harga dan persyaratan yang wajar. 

Keempat, penanaman modal di industri hilir yang berada di kabupaten, yang dapat mencakup pengemasan dan branding rempah mentah, pengolahan buah-buahan dan fasilitas untuk mengekstraksi minyak atsiri dan minyak lemak (fixed oil) serta oleoresin. Pengolahan lebih lanjut ekstrak ini untuk menjadi barang konsumsi dan kosmetik akan membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat lokal.  

*** Penulis adalah direktur eksekutif Yayasan Inobu, sebuah lembaga penelitian nirlaba Indonesia, yang memiliki gelar PhD dalam Pengelolaan dan Pengembangan Lingkungan dari Australian National University.

Tulisan ini sudah dimuat di The Jakarta Post dan dapat dilihat pada link berikut ini: 

https://www.thejakartapost.com/paper/2020/12/29/a-sustainable-pathway-for-papuan-nutmeg.html

Judul

Jalur Berkelanjutan untuk Pala Papua

Penerbit

Tahun Penerbitan

2020

Penulis

Topik

Pala, Petani Adat, Berkelanjutan

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Share on whatsapp