Ekonomi Biru dari Timur Indonesia

Laut di timur Indonesia

Indonesia merupakan produsen hasil laut terbesar di dunia, terutama untuk ikan tuna sirip kuning, cakalang dan bandeng. Selain itu, negara kepulauan ini juga penghasil kedua terbesar setelah China untuk komoditas udang, rumput laut dan kepiting, dan penghasil teripang terbesar kelima di dunia.[1]

Melimpahnya sumber daya laut mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan transformasi ekonomi untuk periode 2020–2024 dengan membangun industri kelautan dan perikanan yang berdaya saing tinggi [2]. Pembangunan industri kelautan dan perikanan haruslah tetap berada di jalur pengembangan berkelanjutan, yakni suatu konsep yang tidak hanya mementingkan ekonomi, namun juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah pengembangan budidaya laut berkelanjutan (sustainable marine-culture development).

Berdasarkan data produksi terlihat bahwa budidaya laut masih tertinggal dibandingkan dengan budidaya perairan tawar dan air payau[3]. Produksi perikanan dunia saat ini didominasi oleh perkembangan pesat dari sektor budidaya perikanan dalam satu dekade terakhir, mengingat produksi tangkap yang cenderung stagnan [4, 5].

Laut Arafura yang mencakup wilayah Papua dan Maluku telah ditetapkan sebagai lumbung ikan di Indonesia, artinya pengembangan budidaya laut berkelanjutan dapat dilaksanakan secara optimal.

Tentunya pengembangan budidaya laut tidak serta merta menghapus perikanan tangkap, namun dapat menjadi alternatif yang baik bagi masyarakat pesisir di Papua. Sayangnya, tidak banyak studi mengenai budidaya laut di Papua.

Ada dua hal utama yang perlu dilakukan untuk pengembangan budidaya laut di Papua. Pertama, mengubah paradigma masyarakat yang terbiasa dengan perikanan tangkap menjadi tertarik pada kegiatan perikanan budidaya sebagai alternatif. Perubahan paradigma tersebut memang memerlukan waktu yang cukup panjang sebab usaha budidayakan ikan jarang ditemukan di masyarakat pesisir di kawasan Papua. Berbeda lagi dengan masyarakat Sidoarjo, Jawa Timur, yang kegiatan budidaya perikanan tersebut sudah berlangsung sejak 300 tahun lalu [6].

Kedua, menemukan cara agar peralihan menjadi pembudidaya ikan dapat dilakukan tanpa merusak lingkungan. Perubahan aspirasi yang berujung pada intensifikasi cenderung dapat mengubah kebiasaan masyarakat lokal yang awalnya melakukan praktik ramah lingkungan menjadi praktik yang dapat merusak lingkungan[7]. Untuk itulah studi kesesuaian kapasitas lingkungan, ekonomi dan sosial sangat diperlukan.

Laut di timur Indonesia

Kapasitas lingkungan

Permasalahan pada kapasitas lingkungan yang dihadapi di Papua mungkin tidak sama dengan permasalahan yang dihadapi di beberapa kawasan lain di Indonesia. Tapi kita bisa belajar dari penurunan kualitas air sungai yang digunakan sebagai sumber air tambak di Sidoarjo atau menurunnya kapasitas lingkungan waduk untuk membudidayakan ikan di Cirata.

Kedua contoh ini mungkin terjadi di daerah pesisir Papua. Namun, karena budidaya perikanan relatif baru di kawasan ini, penentuan komoditas dan teknik budidaya menjadi sangat krusial. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari teknik budidaya yang tidak ramah lingkungan, seperti penebangan mangrove dan pembuangan limbah budidaya yang mencemari air sungai atau laut.

Kapasitas ekonomi

Komoditas dan teknik budidaya yang tepat juga harus selaras dengan keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh masyarakat. Pengembangan budidaya laut berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dengan memberi alternatif mata pencaharian kepada masyarakat lokal. Secara khusus, pemberdayaan perempuan melalui usaha pengelolaan hasil budidaya harus menjadi tujuan dari pengembangan budidaya laut berkelanjutan. Beberapa hal penting untuk pengembangan budidaya laut berkelanjutan adalah efisiensi dalam penggunaan input, keterampilan untuk berbudidaya, ketersediaan pasar, akses kepada pasar, serta sarana dan prasarana khususnya di desa-desa pesisir.

Kapasitas sosial

Kapasitas sosial seperti kelompok pembudidaya dan kearifan lokal dapat menunjang pengembangan budidaya berkelanjutan. Kehadiran kelompok pembudidaya dapat memudahkan transfer pengetahuan, khususnya mengenai keterampilan budidaya ikan.

Sasi, kearifan lokal di Papua, merupakan kesepakatan masyarakat lokal untuk tidak mengambil ikan dari area tertentu pada masa tertentu. Tentunya budidaya laut tidak boleh berkonflik dengan kearifan lokal yang ada.

Pengembangan budidaya berkelanjutan juga memerlukan good political will dari pemerintah setempat. Kebijakan yang berpihak pada masyarakat lokal, mengingat industri perikanan dan kelautan rentan terhadap eksploitasi sumber daya apabila tidak dibarengi oleh kesadaran masyarakat lokal dan niat baik pemerintah daerah.

Perlu juga dilakukan pembagian hak untuk mengelola sumber daya antara masyarakat lokal dan pemerintah, yang dikenal dengan istilah co-management. Metode ini terbukti dapat meningkatkan efisiensi teknis dalam berbudidaya dan ketahanan pembudidaya terhadap stresor lingkungan dań ekonomi [8].

Pengembangan budidaya laut berkelanjutan bukan hanya soal keuntungan ekonomi, namun juga keberpihakan kepada lingkungan dan masyarakat lokal. Hal ini dapat tercapai dengan melaksanakan tiga hal berikut ini. Pertama, peningkatan keterampilan budidaya untuk masyarakat lokal melalui pendampingan. Kedua, tetap menghargai kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan laut adat, sekaligus mengedepankan co-management. Dan ketiga, investasi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun industri terkait harus tetap menunjukan keberpihakan terhadap masyarakat lokal.

Masyarakat lokal Papua

Referensi:

[1] FAO Statistics 2020. Global Statistical Collections. Retrieved from: http://www.fao.org/fishery/statistics/en

[2] KKP 2020. Retrieved from : https://kkp.go.id/djprl/artikel/25398-transformasi-ekonomi-laut-berkelanjutan-perlu-aksi-kolektif-nasional

[3] KKP Statistics 2020. Retrieved from : https://statistik.kkp.go.id/home.php

[4] FAO. 2020. The state of world fisheries and aquaculture 2020. Retrieved from: http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture/en/

[5] Rimmer, M. A., Sugama, K., Rakhmawati, D., Rofiq, R., & Habgood, R. H. (2013). A review and SWOT analysis of aquaculture development in Indonesia. Reviews in Aquaculture, 5(4), 255–279.

[6] Murai, Y., 1988. Shrimp and Japanese. Iwanami-shoten, Tokyo.

[7] Watts, J. D. (2020). Community living standards and rural household decision making. Journal of Rural Studies, 80, 23–33.

[8] Hukom, V., R. Nielsen, M. Nielsen. Effects of co-management on technical efficiency and environmental stressors: an application to small scale shrimp polyculture in Indonesia. Forthcoming.