Blockchain: Teknologi Pengarsipan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Diskusi pemetaan lahan petani pala di Kabupaten Fakfak.

Pasar adalah salah satu motif utama sekaligus pendorong terbesar dalam proses ekonomi produksi. Adanya permintaan dari konsumen atau pasar, baik pelaku individu maupun kelompok, mendorong produsen untuk terus melakukan peningkatan produksi dan memaksimalkan keuntungan. Salah satu sektor perdagangan yang permintaannya terus meningkat adalah sektor pangan.

Permintaan bahan pangan saat ini banyak dipenuhi dari praktik-praktik pertanian yang kurang baik. Intensifikasi dan ekstensifikasi dilakukan untuk memenuhi permintaan yang meningkat namun dalam praktiknya seringkali mengabaikan aspek kelestarian sosial dan lingkungan. Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial.

Blockchain adalah salah satu teknologi yang dapat menjadi solusinya. Blockchain pada prinsipnya adalah teknologi yang mengarsipkan serangkaian catatan data yang diinput dan dikelola oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pencatatan data tersebut. Seluruh data (disebut sebagai block) yang diinput ini saling terkait menjadi jaringan ‘rantai’. Karena berbasis platform, kehadiran Blockchain dapat memungkin proses transparansi dan keterlacakan data menjadi lebih cepat dan lebih baik.

Pendataan petani pala di Kampung Patimburak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat

Secara literasi, blockchain pertama kali diperkenalkan oleh dunia fintech dan perbankan untuk membantu pelacakan proses transaksi yang menggunakan mata uang digital (cryptocurrency). Dan jika dikaitkan dengan konteks produksi pangan, maka blockchain dapat membantu mewujudkan rantai produksi yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan serta tetap memberikan nilai ekonomi.

Kontribusi terhadap keberlanjutan

Saat ini, blockchain mulai digunakan di banyak sektor untuk membantu mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN). Dalam bidang pertanian maupun pengelolaan sumberdaya alam, blockchain memfasilitasi pendataan terdesentralisasi suatu produk sehingga memungkinkan peningkatan kemampuan pelacakan data ke sumbernya menjadi lebih cepat serta dalam mendeteksi adanya kecurangan atau pelanggaran. Tiap pihak nantinya, dalam hal ini smallholders, pemerintah, produsen skala kecil, produsen skala besar dan konsumen memiliki akses yang sama terhadap data dalam jaringan. Data juga akan tersimpan di setiap pihak terkait sehingga kemungkinan kehilangan atau kerusakan data sangat kecil karena data tidak tersimpan pada satu pihak saja.

Blockchain memberikan kesempatan untuk mendukung jurisdictional approach to zero deforestation yang disebabkan oleh praktik pertanian maupun perkebunan yang tidak lestari terutama dalam proses pemantauan, pelaporan, dan verifikasi data. Teknologi ini dapat memangkas biaya untuk sertifikasi hingga setengahnya melalui fungsi smart tagging. Fungsi ini memberikan informasi asal usul produk termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menyertainya kepada konsumen. Konsumen dapat memilih produk yang akan dibelinya berasal dari sumber yang mana. Begitu pula untuk produsen, mereka dapat memantau sendiri produk seperti apa yang banyak diminati oleh konsumen. Hal ini akan menjadi timbal balik yang positif jika produsen dapat menangkap sinyal pasar yang menginginkan produk yang berasal dari proses yang berkelanjutan.

Beberapa contoh data yang dapat dihimpun dalam blockchain adalah data umum terkait identitas dan latar belakang petani; data hasil geo-tagging, seperti luas dan lokasi lahan; aktivitas pertanian, seperti produk yang ditanam dan kuantitas panen; data terkait ekologi, seperti cuaca dan karakteristik tanah serta; data terkait pasar, harga, dan transaksi. Dengan demikian, blockchain tidak hanya bermanfaat untuk aspek ekonomi saja, yaitu penyelarasan harga dan penentuan marketplace, namun juga termasuk untuk memantau praktik budidaya agar lebih berkelanjutan. Hal tersebut dapat terwujud jika semua pihak mengerti, mau menerima, dan menjalankan teknologi ini.

Langkah yang bisa diambil meliputi peningkatan literasi dan kapasitas setiap pihak terutama smallholders dan konsumen. Seluruh pihak, dari proses hulu hingga ke hilir, dapat saling mengontrol dan meningkatkan transparansi proses rantai pasok. Namun, untuk mewujudkannya tetap memerlukan adanya political will dari pemerintah untuk membuat sebuah regulasi yang mendukung praktik budidaya yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.

Pada akhirnya, pendekatan pararel dan antarpihak diperlukan. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan sebagai payung hukum untuk mendukung terlaksanya praktik budidaya berkelanjutan yang terintegrasi dengan perkembangan teknologi seperti blockchain ini, sementara konsumen sendiri perlu ditingkatkan literasinya mengenai praktik ekonomi yang berkelanjutan. Ketika konsumen sudah semakin paham dan lebih banyak memilih untuk membeli produk-produk baik yang berasal dari sumber yang baik, maka diharapkan produsen juga ikut terdorong untuk hanya memproduksi produk dengan cara-cara yang baik sesuai dengan aturan. *Diani Nafitri