Workshop Pengembangan Sistem Penanganan Konflik Perkebunan dan PADIATAPA Berbasis Yurisdiksi

Workshop bertema Pengembangan Sistem Penanganan Konflik Perkebunan dan PADIATAPA Berbasis Yurisdiksi. PADIATAPA atau Persetujuan dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan adalah istilah Indonesia yang dipakai untuk prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC).
FPIC merupakan prinsip sekaligus hak yang menjamin hak-hak masyarakat adat maupun lokal diakui dalam setiap rencana pembangunan.
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus di Aula Bupati Seruyan. Ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Seruyan, INOBU dan Forest Peoples Programme (FPP).
Dari Pemerintah Kabupaten Seruyan, workshop dipimpin langsung oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Seruyan dan dilanjutkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dari INOBU, hadir Bernadinus Steni. Sementara dari FPP adalah Marcus Colchester.
Workshop ini merupakan rintisan awal dalam upaya lembaga-lembaga ini mengembangkan sistem lacak konflik dari tingkat desa, membangun sistem penanganan yang terkoneksi dari desa hingga kabupaten, mendorong penyelesaian konflik dengan prinsip PADIATAPA dalam penyelenggaraan usaha perkebunan.
Kegiatan ini telah menyepakati setidaknya tiga hal:

(1) untuk mengatasi konflik maka perlu pemetaan hak secara partisipatif dari unit sosial paling kecil seperti kampung atau desa.
(2) mengundang tim independen untuk memantau penyelesaian konflik perkebunan dan penggunaan prinsip PADIATAPA oleh perusahaan perkebunan.
(3) perlu diselenggarakan pertemuan dengan sektor swasta berkenaan dengan konflik-konflik yang terjadi, sehingga upaya mendorong penyelesaian konflik dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak.