Sistem pemantauan yurisdiksi berkelanjutan berbasis web untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik di provinsi Papua Barat

Badan Pusat Statistik Nasional mencatat pala menjadi komoditas utama ketiga setelah lada dan kayu manis untuk produk rempah asal Indonesia. Pada 2016 nilai ekspor komoditas pala mencapai 44.1 Juta Dollar Amerika atau dengai kurs hari ini, sekitar lebih dari 617 milyar rupiah. Sementara itu produksi pala dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat di tahun yang sama menghasilkan  1.1884 ton pala per tahun, itu sama dengan 11% dari total produksi pala nasional.

Pala di Papua Barat berada pada lahan yang dikuasai oleh Marga – salah satu struktur adat dalam Masyarakat Adat di Papua Barat; sebagian besar di antaranya menjadi hutan pala. Tanpa tata kelola pala yang baik dan perlindungan hukum terhadap lahan milik Masyarakat Adat ini dan pengelolaan sumber daya yang baik di dalamnya, akan membuka risiko penggundulan hutan dan degradasi fungsi hutan. Sejalan dengan hal ini, pengelolaan pala maupun komoditas lainnya harus berdasarkan data yang akurat yang melandasi dibentuknya sebuah kebijakan perkebunan. Hal ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang No.39 Tahun 2014 tentang perkebunan.

Pemerintah Papua Barat bersama dengan Yayasan Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) dengan dukungan dari The European Forest Institute (EFI) meluncurkan Sistem Pemantauan Yurisdiksi Berkelanjutan Berbasis Web di Provinsi Papua Barat.  Pemantauan Yurisdiksi berbasis web ini merupakan platform yang berisi indikator yurisdiksi berkelanjutan yang terdiri dari isu sosial, lingkungan, ekonomi. Platform ini terhubung pula dengan platform untuk komoditas perkebunan yang disebut SIPKEBUN atau Sistem Informasi dan Pemantauan Kinerja Perkebunan Berkelanjutan yang berisi data petani pala, antara lain: informasi sosio-ekonomi, peta lokasi dan polygon lahan,  pengelolaan kebun, pengelolaan pasca panen yang semuanya diperlukan dalam mendukung sistem rantai pasok pala secara berkelanjutan.

EFI-LAUNCH_Bapak-Nikolas-225x300 Sistem pemantauan yurisdiksi berkelanjutan berbasis web untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik di provinsi Papua Barat

 

Bapak Nikolas Saidui, Pelaksana Tugas Harian Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat menyambut baik diluncurkannya system pemantauan yurisdiksi berkelanjutan berbasis web ini. Beliau mengatakan “selama ini perencanaan pembangunan selalu terkendala ketersediaan data yang akurat. Sistem Pemantauan Yurisdiksi Berbasis Web ini akan sangat memudahkan kerja perencanaan pembangunan di Provinsi Papua Barat.”

 

 

Melalui Sistem Pemantauan Yurisdiksi Berbasis Web ini, Pemerintah Daerah Papua Barat, baik tingkat provinsi dan kabupaten, dapat mengakses dan memanfaatkan portal data secara optimal untuk membantu perencanaan dan mengukur kinerja implementasi kebijakan. SIPKEBUN menyediakan  informasi yang aktual tentang perkebunan, terutama petani pala swadaya, yang nanti diharapkan menjembatani petani dengan pasar dan informasi-informasi dasar lainnya.

Informasi tersebut akan tersedia secara online dan menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya menggerakkan kewenangan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan komoditas terkait isu keberlanjutan di Provinsi Papua Barat.