Pembelian Berbasis Yuridiksi

Rantai pasok komoditas memberikan manfaat sekaligus menghasilkan dampak pada wilayah geografis yang luas dengan jumlah komunitas yang banyak, serta merupakan titik temu beragam isu. Agar tercipta solusi yang berkelanjutan, keberagaman ini harus dirangkul. Pendekatan yurisdiksional adalah jawaban atas tantangan ini. Meskipun berbagai inisiatif lain hingga batas tertentu telah menghasilkan dampak dalam hal pemecahan masalah-masalah lingkungan hidup, pendekatan yurisdiksional berupaya untuk memfasilitasi konsensus di antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta yang beragam untuk mewujudkan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan di dalam sebuah yurisdiksi. Yurisdiksi atau yang lebih dikenal sebagai wilayah administrasi pemerintahan dipilih berdasarkan kriteria apakah mereka memiliki kewenangan untuk mengatasi berbagai tantangan terkait pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Untuk sebagian besar wilayah di Indonesia, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan yang diperlukan untuk menjawab sebagian besar tantangan terkait pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Kendati demikian, dukungan dari tingkat pemerintahan dan kementerian yang lebih tinggi juga dibutuhkan. Di beberapa provinsi seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat, pemerintah provinsi memiliki status otonomi khusus. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah di wilayah-wilayah tersebut memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar daripada provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Di tiga provinsi ini, kerja sama dengan pemerintah provinsi dengan disertai dukungan dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi dan lebih rendah, misalnya kabupaten, adalah pendekatan yang paling efektif.

Sebagai sebuah negara kepulauan, semua provinsi di Indonesia harus bergulat dengan masalah pengelolaan sumber daya alam darat dan laut yang berkelanjutan. Di tiap yurisdiksi, masyarakat dan pemerintah harus mengelola tidak hanya satu jenis rantai pasok komoditas saja, melainkan berbagai jenis yang beragam ditambah dengan pemanfaatan wilayah daratan dan lautan yang ditujukan untuk konsumsi lokal dan upaya bertahan hidup (kegiatan subsisten). Upaya untuk menemukan solusi bagi keberlanjutan yurisdiksional harus menjawab permasalahan terkait berbagai jenis pemanfaatan daratan dan lautan yang saling bersaing ini, konservasi alam dan lingkungan hidup, serta peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal dan bekerja di dalamnya. Untuk menemukan solusi atas berbagai permasalahan ini, pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas harus bekerja sama untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat mengenai pembangunan ekonomi yurisdiksi yang bersangkutan.

Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai hal ini, silakan unduh makalah singkat kami mengenai Pendekatan Yurisdiksional .

shutterstock_313620524-1024x682 Pembelian Berbasis Yuridiksi