Tata Kelola Multi-Pemangku Kepentingan

Kekuatan tata kelola yang terdiri dari banyak pemangku kepentingan terletak pada kemampuannya untuk menganalisis masalah dan mengembangkan target-target yang dapat dicapai untuk memecahkan masalah tersebut dari berbagai macam sudut pandang. Para pemangku kepentingan yang beragam akan menyumbangkan keahlian yang beragam pula ke dalam sebuah platform untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi yang lebih kuat. Meskipun seluruh kerja INOBU dikembangkan melalui pendekatan multipihak, dua proses berikut ini secara khusus menunjukkan komitmen kami terhadap keterwakilan yang beragam dalam menyelesaikan berbagai masalah lingkungan:

  • Koordinasi Gugus Tugas GCF – Indonesia
  • Fasilitasi Kelompok Kerja untuk Keberlanjutan Yurisdiksional

GCF.  INOBU mengkoordinasikan berbagai upaya Indonesia sebagai bagian dari aliansi subnasional terdepan untuk mengurangi deforestasi, Governor’s Climate & Forests Task Force (GCF). Platform GCF beranggotakan 35 negara bagian dan provinsi dari sembilan (9) negara, termasuk tujuh (7) provinsi di Indonesia yang memiliki tutupan hutan tertinggi. Dengan Gubernur sebagai pemimpin, GCF mempromosikan pendekatan multipihak dengan merangkul baik sektor publik, swasta, maupun masyarakat adat untuk menjawab permasalahan penggundulan hutan tropis.

Kelompok Kerja. Dalam kerja kami di bidang rantai pasokan komoditas, kami memfasilitasi perubahan dengan melibatkan para pelaku di seluruh rantai aktivitas, termasuk sektor swasta, pemerintah, komunitas, dan petani (baik komersil maupun petani kecil). Kami membangun platform multi-pemangku kepentingan-dalam wujud Kelompok Kerja-untuk mencapai tujuan yuridiksi, sebagai contoh, untuk mengurangi deforestasi atau mencapai Nol Deforestasi. Tiga kebupaten di Kalimantan Tengah telah membentuk Kelompok Kerja untuk membantu mereka mencapai keberlanjutan yuridiksi. Kelompok Kerja tersebut terdiri dari: pemerintah daerah (dengan keterlibatan Bupati), penanam kelapa sawit, organisasi non-pemerintah, masyarakat adat dan pertani pekebun kecil. INOBU ditunjuk oleh gubernur untuk menjadi fasilitator platform tersebut.

Tugas dari Kelompok Kerja antara lain:

  • Menghapus risiko deforestasi dan konflik sosial dari rantai pasokan minyak sawit.
  • Membangun rencana kerja dan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mempromosikan sertifikasi yuridiksi bagi minyak sawit; dan
  • Menyediakan input untuk mendukung sertifikasi yuridiksi dan melaksanakan langkah-langkah operasional lainnya yang relevan bagi sertifikasi yuridiksi minyak sawit.

Baca lebih lanjut mengenai Tata Kelola Multi-Pemangku Kepentingan dalam uraian ringkas Pendekatan Yuridiksi untuk Bentang Alam yang Lestari.

Ikuti perkembangan Kelompok Kerja di sini:

shutterstock_226535251-1024x683 Tata Kelola Multi-Pemangku Kepentingan