Sumber Daya Publikasi kami Seluk Beluk Pekebun Kelapa Sawit dan Tantangan Budi Daya Sawit Secara Swadaya: Studi Kasus Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia

Seluk Beluk Pekebun Kelapa Sawit dan Tantangan Budi Daya Sawit Secara Swadaya: Studi Kasus Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia

Keberlanjutan rantai pasok minyak kelapa sawit global bergantung pada kemampuan untuk menentukan siapa yang memproduksi minyak kelapa sawit, di mana kelapa sawit dibudidayakan, dan seperti apa proses budidayanya. Rantai pasok minyak kelapa sawit menjadi semakin rumit terlacak khususnya yang berasal dari pekebun kelapa sawit swadaya berskala kecil. Kondisi ini berbanding terbalik dengan perkebunan besar atau pekebun plasma (pekebun yang bermitra dengan perkebunan besar). Informasi yang kita ketahui mengenai pekebun kelapa sawit swadaya sangat sedikit, termasuk mengenai di mana lokasi perkebunan mereka, bagaimana cara mereka bertani, dan kepada siapa mereka menjual hasil perkebunan mereka. Pekebun swadaya berskala kecil menanam kelapa sawit hampir tanpa dukungan dari pemerintah ataupun perusahaan perkebunan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas tandan buah segar yang mereka hasilkan. Memastikan bahwa pekebun kelapa sawit swadaya skala kecil memproduksi kelapa sawit secara berkelanjutan dan produktif adalah langkah tak terpisahkan dari upaya mengurangi dampak negatif kelapa sawit terhadap lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, pertama-tama kita harus mengetahui mengenai kondisi para pekebun ini dan di mana sesungguhnya mereka berada.

Kajian ini ditujukan untuk memberi kontribusi pada upaya meningkatkan pemahaman mengenai pekebun kelapa sawit swadaya skala kecil di Indonesia. Demi konsistensi, di dalam laporan ini kami akan menyebut pekebun kelapa sawit swadaya skala kecil sebagai pekebun swadaya. Kajian ini melaporkan temuan-temuan dari kegiatan survei dan pemetaan pekebun swadaya yang sedang berjalan hingga saat ini di dua kabupaten di Kalimantan Tengah, Indonesia, yakni Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan. Dari tahun 2014 hingga akhir tahun 2015, sebanyak 1.229 pekebun di dua kabupaten tersebut berhasil disurvei dan lahan mereka berhasil dipetakan, yakni mencakup delapan desa di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 1.671,61 hektar dan delapan desa di Kabupaten Seruyan seluas 2.182,75 hektar. Angka-angka ini mewakili sekitar 6 persen dari keseluruhan jumlah pekebun kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat dan 9 persen dari keseluruhan jumlah pekebun kelapa sawit di Kabupaten Seruyan. Di Kotawaringin Barat, para pekebun yang dimaksud sebagian besar berasal dari masyarakat transmigrasi (87 persen), sedangkan pekebun lokal atau masyarakat adat proporsinya lebih kecil (12 persen). Akan tetapi, di Kabupaten Seruyan, sebagian besar pekebun yang disurvei merupakan masyarakat lokal (81 persen).

Laporan ini menganalisa tantangan utama yang dihadapi para pekebun swadaya untuk menanam kelapa sawit secara produktif dan berkelanjutan. Dibangun dari kajian-kajian terkait pekebun swadaya yang ada sebelumnya, kami melihat bahwa hambatan utama yang dihadapi pekebun untuk mendapatkan manfaat dari budidaya kelapa sawit adalah:

  • Pengakuan hukum hak-hak atas tanah mereka;
  • Akses terhadap pendanaan, material tanaman, pupuk, dan pelatihan; serta
  • Persyaratan perdagangan dan harga yang adil dari penjualan tandan buah segar yang mereka panen.

Unduh laporan lengkap disini.

Sepanjang tahun, kami mengadakan banyak acara, beberapa di antaranya terbuka bagi masyarakat umum.

icon

UU Pemerintahan Daerah yang Baru

Pada September 2014 Pemerintah mengesahkan UU Pemerintah Daerah yang baru (UUPDB), UU No 23/2014 untuk menggantikan UU Pemerintahan Daerah yang lama (UUPDL), yakni UU No 32/2004. Walaupun menarik beberapa kewenangan kembali ke pusat, namun pengaturan dalam UUPDB  sudah lebih pasti dalam hal penunjukan dan pembagian urusan Pusat-Daerah secara lebih tegas. Artikel ini ditulis untuk merangkum analisis legal yang dilakukan terhadap UUPDB dan UUPDL. Secara khusus artikel ini akan menganalisa pergeseran kewenangan dan pembagian urusan kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten, terutama terkait sektor berbasis lahan, antara lain kehutanan, pertanahan, pertanian dan tata ruang.

BACA SELANJUTNYA

icon

Menuju Kabupaten Kelapa Sawit yang Berkelanjutan

Pada tanggal 17 November 2015, Earth Innovation Institute (EII) menyelenggarakan acara tambahan dalam Pertemuan Tahunan ke-13 Forum Meja Bundar untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO) untuk mengumumkan sebuah inisiatif bersejarah di Kabupaten Seruyan. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan semua kelapa sawit yang diproduksi dan diolah di Kabupaten Seruyan disertifikasi sebagai produk yang berkelanjutan. Inisiatif ini juga disebut dengan sertifikasi yurisdiksi.

BACA SELANJUTNYA

icon

Transfer Fiskal Antar Pemerintahan, Konservasi Hutan dan Perubahan Iklim

Transfer fiskal antar pemerintahan (IFTs) merupakan salah satu cara yang inovatif dalam memberikan insentif kepada para pelaku publik di tingkat lokal untuk mendukung  kegiatan konservasi. Publikasi ini mendorong pembahasan mengenai metode melestarikan hutan tropis  dengan melaksanakan mekanisme penurunan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).

BACA SELANJUTNYA