Sumber Daya Publikasi kami UU Pemerintahan Daerah yang Baru

UU Pemerintahan Daerah yang Baru

Membedah UU Pemerintahan Daerah yang Baru
Apa yang Baru dalam Pembagian Urusan dan Kewenangan Pusat-Daerah di Bidang Sumber Daya Alam?


Pada September 2014 Pemerintah mengesahkan UU Pemerintah Daerah yang baru (UUPDB), UU No 23/2014 untuk menggantikan UU Pemerintahan Daerah yang lama (UUPDL), yakni UU No 32/2004. Walaupun menarik beberapa kewenangan kembali ke pusat, namun pengaturan dalam UUPDB  sudah lebih pasti dalam hal penunjukan dan pembagian urusan Pusat-Daerah secara lebih tegas. Artikel ini ditulis untuk merangkum analisis legal yang dilakukan terhadap UUPDB dan UUPDL. Secara khusus artikel ini akan menganalisa pergeseran kewenangan dan pembagian urusan kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten, terutama terkait sektor berbasis lahan, antara lain kehutanan, pertanahan, pertanian dan tata ruang.


Temuan dalam analisis ini menunjukan bahwa terdapat sejumlah perubahan yang signifikan atas beberapa urusan dan kewenangan. Di sektor kehutanan, pemerintah pusat mempertahankan kewenangan atas kawasan hutan, yakni pada tingkat perencanaan, perijinan dan implementasi pengelolaan hutan dan pengawasan. Pemerintah Pusat masih mempertahankan kewenangan atas pemberian izin-izin komersial yang dapat mempengaruhi tutupan hutan. Secara khusus kewenangan pada tingkat implementasi di sektor kehutanan berkaitan erat dengan kewenangan terkait dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kewenangan yang sebelumnya berada di bawah Kabupaten/Kota maupun Provinsi saat ini semuanya ditarik ke Provinsi. Di bidang pertanahan, UUPDB menyerahkan sebagian besar urusan pertanahan ke tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. Bahkan Kabupaten/Kota mendapat kewenangan perizinan di bidang pertanahan yang lebih banyak daripada Pusat dan Provinsi. Terkait dengan tata ruang, tidak ada perubahan pembagian urusan yang signifikan dari UUPDL ke UUPDB. Dari aspek perizinan, Kabupaten/Kota menurut UUPDB mempunyai kewenangan pemberian izin yang lebih banyak daripada Pusat. Provinsi bahkan tidak memiliki kewenangan perizinan dari segi aspek tata ruang tetapi hanya mengkoordinasikan usulan tata ruang dari tingkat Kabupaten/Kota.


Implementasi UUPDB tentu saja masih menunggu beberapa peraturan pelaksanaannya. Salah satunya adalah revisi PP No 41/2007 tentang organisasi perangkat daerah yang digawangi oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan ketidakhadiran peraturan-peraturan tersebut, artikel ini menyajikan beberapa skenario yang mungkin akan dilaksanakan oleh Pemerintan Pusat dalam mengimplementasikan UUPDB.

Baca...

Sepanjang tahun, kami mengadakan banyak acara, beberapa di antaranya terbuka bagi masyarakat umum.

icon

UU Pemerintahan Daerah yang Baru

Pada September 2014 Pemerintah mengesahkan UU Pemerintah Daerah yang baru (UUPDB), UU No 23/2014 untuk menggantikan UU Pemerintahan Daerah yang lama (UUPDL), yakni UU No 32/2004. Walaupun menarik beberapa kewenangan kembali ke pusat, namun pengaturan dalam UUPDB  sudah lebih pasti dalam hal penunjukan dan pembagian urusan Pusat-Daerah secara lebih tegas. Artikel ini ditulis untuk merangkum analisis legal yang dilakukan terhadap UUPDB dan UUPDL. Secara khusus artikel ini akan menganalisa pergeseran kewenangan dan pembagian urusan kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten, terutama terkait sektor berbasis lahan, antara lain kehutanan, pertanahan, pertanian dan tata ruang.

BACA SELANJUTNYA

icon

Menuju Kabupaten Kelapa Sawit yang Berkelanjutan

Pada tanggal 17 November 2015, Earth Innovation Institute (EII) menyelenggarakan acara tambahan dalam Pertemuan Tahunan ke-13 Forum Meja Bundar untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO) untuk mengumumkan sebuah inisiatif bersejarah di Kabupaten Seruyan. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan semua kelapa sawit yang diproduksi dan diolah di Kabupaten Seruyan disertifikasi sebagai produk yang berkelanjutan. Inisiatif ini juga disebut dengan sertifikasi yurisdiksi.

BACA SELANJUTNYA

icon

Transfer Fiskal Antar Pemerintahan, Konservasi Hutan dan Perubahan Iklim

Transfer fiskal antar pemerintahan (IFTs) merupakan salah satu cara yang inovatif dalam memberikan insentif kepada para pelaku publik di tingkat lokal untuk mendukung  kegiatan konservasi. Publikasi ini mendorong pembahasan mengenai metode melestarikan hutan tropis  dengan melaksanakan mekanisme penurunan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).

BACA SELANJUTNYA