Sumber Daya Blog

How can REDD+ protect the rights of West Papuans and the environment?

The Indonesian central government recently announced economic development as a national priority in West Papua. With commercial interests set to expand, there is an urgent need to implement land-use management systems that safeguard the welfare and rights of indigenous people and their natural environment in the province. 

The EU REDD Facility is working together with a local NGO called INOBU to develop a jurisdictional land-use management system to define, monitor and encourage sustainable rural development. West Papua is governed autonomously, and the project presents an opportunity to develop a provincial-level performance mechanism that is based on local conditions and needs, including those of indigenous communities.

Selengkapnya

Ketika Kabut Asap di Indonesia Hilang

Ketika musim penghujan tiba dan kebakaran hutan di wilayah Indonesia barat mulai padam, kita bertanya kepada diri kita sendiri: bagaimana kita dapat mencegah agar kebakaran hutan yang terjadi secara masif seperti itu tidak terulang kembali?  Sebenarnya sebanyak apa pun kita ingin menyalahkan seseorang atas kebakaran tersebut, jawabannya tidak pernah semudah itu. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan gambut di Indonesia memerlukan banyak upaya bersama yang melibatkan pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat petani swadaya.

Di Indonesia, mayoritas penggunaan lahan komersial ada di lahan yang dikuasai pemerintah. Lahan-lahan tersebut biasanya tidak terawat sebagaimana mestinya. Hal tersebut khususnya terjadi pada komoditas pertanian, seperti kelapa sawit, yang seringkali dituding sebagai penyebab kebakaran hutan, deforestasi dan konflik sosial. Apakah ada cara yang menjamin komoditas diproduksi tanpa menyebabkan deforestasi, degradasi lahan gambut, kebakaran hutan dan lahan gambut atau pengambilalihan tanah-tanah adat?

Di seluruh dunia, ada banyak upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa komoditas ditanam secara berkelanjutan. Salah satu inisiatif di antaranya adalah Forum Meja Bundar Untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO), sebuah standar internasional untuk memastikan bahwa kelapa sawit diproduksi secara berkelanjutan. Sertifikasi RSPO saat ini meliputi sekitar 20 persen dari seluruh kelapa sawit yang diproduksi secara global. Standar RSPO diberlakukan bagi setiap pabrik dan pemasoknya. Tentu tidak mudah mencegah atau mengendalikan kebakaran di seluruh Kabupaten/Kota atau Provinsi melalui sertifikasi RSPO karena kebakaran hutan merupakan masalah lanskap, yang seringkali dipicu oleh satu pelaku dan kemudian menyebar ke sistem-sistem produksi di sekitarnya.

Kita perlu beraksi lebih banyak. Apakah momentum yang berkembang untuk memastikan kelapa sawit diproduksi secara berkelanjutan dapat menjadi dasar bagi solusi regional yang lebih luas cakupannya terhadap masalah deforestasi, kebakaran hutan dan konflik sosial?

Earth Innovation Institute, bersama  organisasi Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU), telah menguji coba inisiatif yang unik dalam mempromosikan rantai pasok yang berkelanjutan di tingkat yurisdiksi. Yurisdiksi adalah politik formal geografis yang mencakup wilayah sub-nasional seperti negara bagian, kabupaten/kota dan provinsi. Pendekatan ini dikembangkan berdasarkan model pendekatan “pabrik-ke-pabrik” untuk menyelesaikan masalah keberlanjutan di wilayah administratif yang lebih luas.

Dalam pertemuan Meja Bundar untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan yang ketiga-belas, pendekatan keberlanjutan di tingkat yurisdiksi dibahas untuk pertama kalinya. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Seruyan di Kalimantan Tengah, Indonesia, akan menyatakan komitmennya untuk memproduksi seluruh kelapa sawit melalui sertifikasi sebagai produk yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari pernyataan ini, Pemerintah Seruyan juga akan menandatangani sebuah Nota Kesepahaman (MoU) dengan beberapa perusahaan yang beroperasi di daerahnya untuk bekerja sama dalam mewujudkan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Inisiatif sertififikasi di tingkat yurisdiksi ini juga baru pertama kali diperkenalkan kepada pihak RSPO.

Sertifikasi yurisdiksi merupakan suatu model yang akhirnya dapat diterapkan pada komoditas-komoditas lain atau banyak komoditas. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita tidak hanya akan memastikan bahwa ada mekanisme yang diberlakukan untuk mencegah dan menangggulangi kebakaran melainkan juga rakyat di daerah bersangkutan akan termotivasi untuk mencegah kebakaran hutan dengan mempertahankan sertifikasi keberlanjutan yang telah mereka capai.

Selengkapnya

Sepanjang tahun, kami mengadakan banyak acara, beberapa di antaranya terbuka bagi masyarakat umum.

icon

UU Pemerintahan Daerah yang Baru

Pada September 2014 Pemerintah mengesahkan UU Pemerintah Daerah yang baru (UUPDB), UU No 23/2014 untuk menggantikan UU Pemerintahan Daerah yang lama (UUPDL), yakni UU No 32/2004. Walaupun menarik beberapa kewenangan kembali ke pusat, namun pengaturan dalam UUPDB  sudah lebih pasti dalam hal penunjukan dan pembagian urusan Pusat-Daerah secara lebih tegas. Artikel ini ditulis untuk merangkum analisis legal yang dilakukan terhadap UUPDB dan UUPDL. Secara khusus artikel ini akan menganalisa pergeseran kewenangan dan pembagian urusan kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten, terutama terkait sektor berbasis lahan, antara lain kehutanan, pertanahan, pertanian dan tata ruang.

BACA SELANJUTNYA

icon

Menuju Kabupaten Kelapa Sawit yang Berkelanjutan

Pada tanggal 17 November 2015, Earth Innovation Institute (EII) menyelenggarakan acara tambahan dalam Pertemuan Tahunan ke-13 Forum Meja Bundar untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO) untuk mengumumkan sebuah inisiatif bersejarah di Kabupaten Seruyan. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan semua kelapa sawit yang diproduksi dan diolah di Kabupaten Seruyan disertifikasi sebagai produk yang berkelanjutan. Inisiatif ini juga disebut dengan sertifikasi yurisdiksi.

BACA SELANJUTNYA

icon

Transfer Fiskal Antar Pemerintahan, Konservasi Hutan dan Perubahan Iklim

Transfer fiskal antar pemerintahan (IFTs) merupakan salah satu cara yang inovatif dalam memberikan insentif kepada para pelaku publik di tingkat lokal untuk mendukung  kegiatan konservasi. Publikasi ini mendorong pembahasan mengenai metode melestarikan hutan tropis  dengan melaksanakan mekanisme penurunan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).

BACA SELANJUTNYA