Pekerjaan Kami Dimana Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan Indonesia

Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan Indonesia

Enam gubernur di Indonesia bergabung untuk mencari cara-cara dalam menghentikan deforestasi dan menanggulangi perubahan iklim. Keenam gubernur itu berasal dari provinsi-provinsi dengan hutan terbesar di Indonesia: Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, Papua, dan Papua Barat. Keenam gubernur ini adalah anggota dari Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan (GCF), yaitu suatu aliansi subnasional unik yang beranggotakan 29 provinsi dan negara bagian dari delapan negara, termasuk Indonesia. GCF berupaya mendukung pembangunan pedesaan rendah emisi (LED-R) maupun pengurangan emisi dari deforestasi dan tata guna lahan (REDD+) di tingkat yurisdiksi. Di Indonesia, INOBU bertindak sebagai koordinator negara untuk GCF. Kami melakukan penelitian dan memberikan bantuan teknis dan logistik kepada para anggota GCF untuk mendukung peralihan ke pembangunan pedesaan rendah emisi.

Sepanjang tahun, kami mengadakan banyak acara, beberapa di antaranya terbuka bagi masyarakat umum.

icon

UU Pemerintahan Daerah yang Baru

Pada September 2014 Pemerintah mengesahkan UU Pemerintah Daerah yang baru (UUPDB), UU No 23/2014 untuk menggantikan UU Pemerintahan Daerah yang lama (UUPDL), yakni UU No 32/2004. Walaupun menarik beberapa kewenangan kembali ke pusat, namun pengaturan dalam UUPDB  sudah lebih pasti dalam hal penunjukan dan pembagian urusan Pusat-Daerah secara lebih tegas. Artikel ini ditulis untuk merangkum analisis legal yang dilakukan terhadap UUPDB dan UUPDL. Secara khusus artikel ini akan menganalisa pergeseran kewenangan dan pembagian urusan kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten, terutama terkait sektor berbasis lahan, antara lain kehutanan, pertanahan, pertanian dan tata ruang.

BACA SELANJUTNYA

icon

Menuju Kabupaten Kelapa Sawit yang Berkelanjutan

Pada tanggal 17 November 2015, Earth Innovation Institute (EII) menyelenggarakan acara tambahan dalam Pertemuan Tahunan ke-13 Forum Meja Bundar untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO) untuk mengumumkan sebuah inisiatif bersejarah di Kabupaten Seruyan. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan semua kelapa sawit yang diproduksi dan diolah di Kabupaten Seruyan disertifikasi sebagai produk yang berkelanjutan. Inisiatif ini juga disebut dengan sertifikasi yurisdiksi.

BACA SELANJUTNYA

icon

Transfer Fiskal Antar Pemerintahan, Konservasi Hutan dan Perubahan Iklim

Transfer fiskal antar pemerintahan (IFTs) merupakan salah satu cara yang inovatif dalam memberikan insentif kepada para pelaku publik di tingkat lokal untuk mendukung  kegiatan konservasi. Publikasi ini mendorong pembahasan mengenai metode melestarikan hutan tropis  dengan melaksanakan mekanisme penurunan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).

BACA SELANJUTNYA