Pekerjaan Kami Dimana Papua Barat

Papua Barat

Provinsi Papua Barat di Indonesia terletak di paling barat pulau New Guinea atau Papua. Provinsi ini meliputi wilayah-wilayah yang sangat berbeda-beda: dari barisan pegunungan seperti Pegunungan Arfak sampai terumbu karang dengan keanekaragaman hayati di kepulauan Raja Ampat. Hutan masih menutupi sebagian besar daratan Papua Barat. Papua Barat adalah salah satu provinsi termiskin namun memiliki hutan paling lebat di Indonesia. Mayoritas masyarakat adati Papua miskin dan sebagian besar hak mereka atas sumber daya alam tidak diakui secara resmi dalam undang-undang Indonesia. Apakah ada cara untuk mengentaskan kemiskinan di Papua Barat yang mengakui hak-hak masyarakat adat Papua namun tetap melestarikan lingkungan alam?

INOBU dan Institut Kehutanan Eropa (EFI), telah bekerja sama sejak tahun 2013 untuk mencari solusi atas masalah ini. Keduanya telah menguji coba pendekatan inovatif yang baru untuk pembangunan berkelanjutan di tingkat yurisdiksi. Tujuan dari kerjasama ini adalah agar tersedia instrumen kebijakan, peraturan dan sistem pemantauan di tingkat yurisdiksi sehingga komoditas dapat diproduksi secara berkelanjutan dan adil dengan mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat Papua.

Masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan di Papua Barat. Dukungan dibutuhkan bagi Pemerintah Papua Barat untuk merancang dan melaksanakan sistem pemantauan dan memastikan agar data yang relevan dikumpulkan dalam sistem pemantauan. Dialog antara pemerintah dan sektor swasta perlu dilakukan untuk mencari cara-cara yang dapat mendukung pendekatan yang inovatif dalam menciptakan dan memperluas peluang usaha yang berkelanjutan di provinsi ini.

Sepanjang tahun, kami mengadakan banyak acara, beberapa di antaranya terbuka bagi masyarakat umum.

icon

UU Pemerintahan Daerah yang Baru

Pada September 2014 Pemerintah mengesahkan UU Pemerintah Daerah yang baru (UUPDB), UU No 23/2014 untuk menggantikan UU Pemerintahan Daerah yang lama (UUPDL), yakni UU No 32/2004. Walaupun menarik beberapa kewenangan kembali ke pusat, namun pengaturan dalam UUPDB  sudah lebih pasti dalam hal penunjukan dan pembagian urusan Pusat-Daerah secara lebih tegas. Artikel ini ditulis untuk merangkum analisis legal yang dilakukan terhadap UUPDB dan UUPDL. Secara khusus artikel ini akan menganalisa pergeseran kewenangan dan pembagian urusan kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten, terutama terkait sektor berbasis lahan, antara lain kehutanan, pertanahan, pertanian dan tata ruang.

BACA SELANJUTNYA

icon

Menuju Kabupaten Kelapa Sawit yang Berkelanjutan

Pada tanggal 17 November 2015, Earth Innovation Institute (EII) menyelenggarakan acara tambahan dalam Pertemuan Tahunan ke-13 Forum Meja Bundar untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO) untuk mengumumkan sebuah inisiatif bersejarah di Kabupaten Seruyan. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan semua kelapa sawit yang diproduksi dan diolah di Kabupaten Seruyan disertifikasi sebagai produk yang berkelanjutan. Inisiatif ini juga disebut dengan sertifikasi yurisdiksi.

BACA SELANJUTNYA

icon

Transfer Fiskal Antar Pemerintahan, Konservasi Hutan dan Perubahan Iklim

Transfer fiskal antar pemerintahan (IFTs) merupakan salah satu cara yang inovatif dalam memberikan insentif kepada para pelaku publik di tingkat lokal untuk mendukung  kegiatan konservasi. Publikasi ini mendorong pembahasan mengenai metode melestarikan hutan tropis  dengan melaksanakan mekanisme penurunan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).

BACA SELANJUTNYA