Pekerjaan Kami Dimana Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di bagian Borneo Indonesia merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia. Provinsi Kalimantan Tengah adalah tempat hidup bagi satwa yang mempunyai daya tarik menakjubkan seperti orangutan, bekantan dan beruang madu yang hidup di hutan dan rawa gambut dengan keanekaragaman hayati. Penduduk Kalimantan Tengah juga beragam: suku Dayak tinggal di antara suku Banjar dan para pendatang baru dari daerah-daerah lain di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, provinsi ini telah mengalami perkembangan yang pesat, terutama karena adanya ekspansi pertanian komersial dan eksploitasi sumber daya alam. Akan tetapi, pembangunan ekonomi seringkali dilakukan dengan mengorbankan lingkungan alam. Hutan dan lahan gambut dikonversi menjadi lahan pertanian yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan habitat satwa, dan meningkatnya emisi gas rumah kaca. Apakah ada cara agar pembangunan ekonomi di Kalimantan Tengah tidak menimbulkan degradasi lingkungan alam namun tetap bermanfaat bagi rakyat miskin dan menghormati hak-hak masyarakat adat?

Sejak tahun 2012, Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) dan Earth Innovation Institute (EII) telah bekerja sama dengan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan agar budidaya kelapa sawit dilakukan secara berkelanjutan dan adil, serta mengakui hak-hak masyarakat adat. Bersama-sama, kami telah mendukung penyusunan “Peta Jalan Kalimantan Tengah untuk Pembangunan Pedesaan Rendah Deforestasi.” Di dua kabupaten, Kotawaringin Barat dan Seruyan, kami bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk menguji sertifikasi yurisdiksi terhadap produksi kelapa sawit. Kegiatan ini mencakup pemetaan lahan petani sawit rakyat dan dukungan pendaftaran lahan, pembentukan kelompok kerja antara pemerintah dan pengusaha agribisnis, dan pengembangan sistem pemantauan perkebunan. Kedua kabupaten ini juga telah terpilih sebagai lokasi percontohan pelaksanaan inisiatif Forum Meja Bundar untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO) dalam rangka sertifikasi yurisdiksi.

Inisiatif percontohan perlu didukung oleh sektor swasta, pemerintah pusat dan masyarakat internasional agar dapat dilaksanakan dan diperluas ke daerah-daerah kabupaten lain. Kami akan bekerja bersama-sama dengan sektor swasta untuk mendukung inisiatif pembelian kelapa sawit bersertifikat berkelanjutan dari kabupaten. Dukungan dari pemerintah pusat dibutuhkan untuk mengakui inisiatif dari kabupaten-kabupaten ini, memvalidasi sistem pemantauan dan mendukung desain mekanisme untuk mendorong penerapan inisiatif keberlanjutan. Kami juga membutuhkan dukungan dari masyarakat internasional untuk mendanai mekanisme insentif dan memperluas insentif ke kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan di provinsi-provinsi lain.

Sepanjang tahun, kami mengadakan banyak acara, beberapa di antaranya terbuka bagi masyarakat umum.

icon

UU Pemerintahan Daerah yang Baru

Pada September 2014 Pemerintah mengesahkan UU Pemerintah Daerah yang baru (UUPDB), UU No 23/2014 untuk menggantikan UU Pemerintahan Daerah yang lama (UUPDL), yakni UU No 32/2004. Walaupun menarik beberapa kewenangan kembali ke pusat, namun pengaturan dalam UUPDB  sudah lebih pasti dalam hal penunjukan dan pembagian urusan Pusat-Daerah secara lebih tegas. Artikel ini ditulis untuk merangkum analisis legal yang dilakukan terhadap UUPDB dan UUPDL. Secara khusus artikel ini akan menganalisa pergeseran kewenangan dan pembagian urusan kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten, terutama terkait sektor berbasis lahan, antara lain kehutanan, pertanahan, pertanian dan tata ruang.

BACA SELANJUTNYA

icon

Menuju Kabupaten Kelapa Sawit yang Berkelanjutan

Pada tanggal 17 November 2015, Earth Innovation Institute (EII) menyelenggarakan acara tambahan dalam Pertemuan Tahunan ke-13 Forum Meja Bundar untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO) untuk mengumumkan sebuah inisiatif bersejarah di Kabupaten Seruyan. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan semua kelapa sawit yang diproduksi dan diolah di Kabupaten Seruyan disertifikasi sebagai produk yang berkelanjutan. Inisiatif ini juga disebut dengan sertifikasi yurisdiksi.

BACA SELANJUTNYA

icon

Transfer Fiskal Antar Pemerintahan, Konservasi Hutan dan Perubahan Iklim

Transfer fiskal antar pemerintahan (IFTs) merupakan salah satu cara yang inovatif dalam memberikan insentif kepada para pelaku publik di tingkat lokal untuk mendukung  kegiatan konservasi. Publikasi ini mendorong pembahasan mengenai metode melestarikan hutan tropis  dengan melaksanakan mekanisme penurunan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).

BACA SELANJUTNYA