Pekerjaan Kami Bagaimana Pendekatan Keberlanjutan di Tingkat Yurisdiksi

Pendekatan Yurisdiksi untuk Mencapai Keberlanjutan

Apabila kita ingin mengadakan perubahan pada alam dan masyarakat agar lebih baik, kita perlu bertanya di mana kita akan melakukan perubahan dan bagaimana caranya. Sepanjang sejarah, manusia telah berupaya melestarikan lingkungan alam dengan menetapkan kawasan-kawasan lindung di darat maupun laut, dan menciptakan peraturan-peraturan, pendekatan berbasis masyarakat dan, baru-baru ini, pendekatan lanskap. Di lain pihak, dalam upaya menanggulangi kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh budidaya, pemanenan dan pengambilan komoditas, orang-orang telah berupaya membuat rantai pasokan yang lebih berkelanjutan melalui boikot konsumen dan inisiatif sertifikasi. Meskipun cukup berpengaruh, inisiatif-inisiatif itu saja masih belum cukup. Karena rantai pasokan komoditas bersifat kompleks dan sebagian orang memperoleh manfaat dari rantai pasokan dan yang lain tidak, maka dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Kami menyebut pendekatan seperti ini sebagai pendekatan yurisdiksi.

Pendekatan yurisdiksi berupaya memfasilitasi konsensus antara berbagai orang, pemerintah dan sektor swasta untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan di suatu yurisdiksi. Yurisdiksi atau wilayah administratif pemerintah dipilih berdasarkan apakah mereka mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Untuk sebagian besar daerah di Indonesia, pemerintah kabupaten mempunyai wewenang untuk menyelesaikan kebanyakan masalah yang berkaitan dengan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, dengan dukungan yang diperlukan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dan kementerian. Di provinsi-provinsi seperti Aceh, Papua dan Papua Barat, pemerintah provinsi telah diberikan wewenang khusus yang berarti bahwa mereka mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar daripada provinsi-provinsi lain di Indonesia. Di provinsi-provinsi tersebut, bekerja sama dengan pemerintah provinsi yang didukung oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dan lebih rendah, seperti kabupaten, dapat menjadi pendekatan yang paling efektif.

Sebagai negara kepulauan, semua provinsi di Indonesia wajib melakukan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam yang berasal dari darat maupun laut. Di setiap yurisdiksi, masyarakat dan pemerintah wajib mengelola bukan hanya satu rantai pasokan komoditas melainkan juga banyak komoditas beserta penggunaan lahan dan lautan untuk tujuan konsumsi lokal dan kebutuhan sendiri. Mencari solusi untuk yurisdiksi yang keberlanjutan mencakup menyelesaikan masalah persaingan penggunaan lahan dan air, pelestarian lingkungan alam dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang tinggal dan bekerja di wilayah tersebut. Untuk menemukan solusi, pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta dan komunitas harus bekerja sama dalam mengambil keputusan yang terinformasi mengenai pembangunan ekonomi di yurisdiksi bersangkutan.

Sepanjang tahun, kami mengadakan banyak acara, beberapa di antaranya terbuka bagi masyarakat umum.

icon

UU Pemerintahan Daerah yang Baru

Pada September 2014 Pemerintah mengesahkan UU Pemerintah Daerah yang baru (UUPDB), UU No 23/2014 untuk menggantikan UU Pemerintahan Daerah yang lama (UUPDL), yakni UU No 32/2004. Walaupun menarik beberapa kewenangan kembali ke pusat, namun pengaturan dalam UUPDB  sudah lebih pasti dalam hal penunjukan dan pembagian urusan Pusat-Daerah secara lebih tegas. Artikel ini ditulis untuk merangkum analisis legal yang dilakukan terhadap UUPDB dan UUPDL. Secara khusus artikel ini akan menganalisa pergeseran kewenangan dan pembagian urusan kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten, terutama terkait sektor berbasis lahan, antara lain kehutanan, pertanahan, pertanian dan tata ruang.

BACA SELANJUTNYA

icon

Menuju Kabupaten Kelapa Sawit yang Berkelanjutan

Pada tanggal 17 November 2015, Earth Innovation Institute (EII) menyelenggarakan acara tambahan dalam Pertemuan Tahunan ke-13 Forum Meja Bundar untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO) untuk mengumumkan sebuah inisiatif bersejarah di Kabupaten Seruyan. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan semua kelapa sawit yang diproduksi dan diolah di Kabupaten Seruyan disertifikasi sebagai produk yang berkelanjutan. Inisiatif ini juga disebut dengan sertifikasi yurisdiksi.

BACA SELANJUTNYA

icon

Transfer Fiskal Antar Pemerintahan, Konservasi Hutan dan Perubahan Iklim

Transfer fiskal antar pemerintahan (IFTs) merupakan salah satu cara yang inovatif dalam memberikan insentif kepada para pelaku publik di tingkat lokal untuk mendukung  kegiatan konservasi. Publikasi ini mendorong pembahasan mengenai metode melestarikan hutan tropis  dengan melaksanakan mekanisme penurunan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).

BACA SELANJUTNYA