Pekerjaan Kami Apa Tata Kelola, Kebijakan-kebijakan, dan Kelembagaan

Tata Kelola, Kebijakan dan Lembaga

Metode komoditas dibudidayakan, panen atau diambil dipengaruhi oleh proses tata kelola. Tata kelola, yang melibatkan sarana pengelolaan secara formal, informal, keadaan pasar dan adat, menentukan bagaimana dan siapa yang bisa memanfaatkan sumber daya dan bagaimana lingkungan  terpengaruh oleh produksi komoditas tersebut. Tata kelola melibatkan banyak jenjang: mulai dari proses  global seperti pasar dan rantai pasokan komoditas, sampai peraturan perundang-undangan nasional, lembaga pemerintah daerah dan lembaga adat. Dalam beberapa kasus, mungkin mudah dalam mengidentifikasi aturan penggunaan sumber daya dan produksi komoditas. Dalam kasus-kasus lain, peraturan perundang-undangan yang disusun untuk sektor-sektor lain seperti pertambangan, mampu mempengaruhi keberlanjutan sektor-sektor lain, misalnya pertanian. Di INOBU, kami berspesialisasi dalam mengkaji masalah tata kelola yang kompleks ini, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki kelestarian lingkungan dan penggunaan sumber daya alam dan produksi komoditas secara adil.

Sepanjang tahun, kami mengadakan banyak acara, beberapa di antaranya terbuka bagi masyarakat umum.

icon

UU Pemerintahan Daerah yang Baru

Pada September 2014 Pemerintah mengesahkan UU Pemerintah Daerah yang baru (UUPDB), UU No 23/2014 untuk menggantikan UU Pemerintahan Daerah yang lama (UUPDL), yakni UU No 32/2004. Walaupun menarik beberapa kewenangan kembali ke pusat, namun pengaturan dalam UUPDB  sudah lebih pasti dalam hal penunjukan dan pembagian urusan Pusat-Daerah secara lebih tegas. Artikel ini ditulis untuk merangkum analisis legal yang dilakukan terhadap UUPDB dan UUPDL. Secara khusus artikel ini akan menganalisa pergeseran kewenangan dan pembagian urusan kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten, terutama terkait sektor berbasis lahan, antara lain kehutanan, pertanahan, pertanian dan tata ruang.

BACA SELANJUTNYA

icon

Menuju Kabupaten Kelapa Sawit yang Berkelanjutan

Pada tanggal 17 November 2015, Earth Innovation Institute (EII) menyelenggarakan acara tambahan dalam Pertemuan Tahunan ke-13 Forum Meja Bundar untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO) untuk mengumumkan sebuah inisiatif bersejarah di Kabupaten Seruyan. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan semua kelapa sawit yang diproduksi dan diolah di Kabupaten Seruyan disertifikasi sebagai produk yang berkelanjutan. Inisiatif ini juga disebut dengan sertifikasi yurisdiksi.

BACA SELANJUTNYA

icon

Transfer Fiskal Antar Pemerintahan, Konservasi Hutan dan Perubahan Iklim

Transfer fiskal antar pemerintahan (IFTs) merupakan salah satu cara yang inovatif dalam memberikan insentif kepada para pelaku publik di tingkat lokal untuk mendukung  kegiatan konservasi. Publikasi ini mendorong pembahasan mengenai metode melestarikan hutan tropis  dengan melaksanakan mekanisme penurunan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).

BACA SELANJUTNYA