Pekerjaan Kami Apa Perairan

Perairan

Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau yang berada di pusat Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle), Indonesia memiliki beberapa kawasan perairan laut dengan keanekaragaman hayati di dunia. Di mulai dari Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat sampai Kepulauan Tukang Besi di Taman Laut Wakatobi, terumbu karang Indonesia telah menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Hutan mangrove yang menutupi sebagian besar kawasan pesisir di Indonesia tidak hanya menjadi habitat ekosistem namun juga untuk melindungi kawasan pesisir dari gelombang badai dan tsunami. Komoditas perikanan Indonesia merupakan sumber protein bagi penduduk dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk 6,03 juta orang. Mulai dari penangkapan ikan komersial berskala kecil dan besar sampai budidaya rumput laut serta pertambakan udang, perikanan dan budaya perariran (aqua culture) di Indonesia. Bisnis tersebut menghasilkan komoditas yang berharga untuk tujuan ekspor maupun kebutuhan penduduk Indonesia sendiri. Di INOBU, kami berupaya mencari cara-cara pengelolaan laut, terumbu karang dan ekosistem laut lainnya secara berkelanjutan.

Sepanjang tahun, kami mengadakan banyak acara, beberapa di antaranya terbuka bagi masyarakat umum.

icon

UU Pemerintahan Daerah yang Baru

Pada September 2014 Pemerintah mengesahkan UU Pemerintah Daerah yang baru (UUPDB), UU No 23/2014 untuk menggantikan UU Pemerintahan Daerah yang lama (UUPDL), yakni UU No 32/2004. Walaupun menarik beberapa kewenangan kembali ke pusat, namun pengaturan dalam UUPDB  sudah lebih pasti dalam hal penunjukan dan pembagian urusan Pusat-Daerah secara lebih tegas. Artikel ini ditulis untuk merangkum analisis legal yang dilakukan terhadap UUPDB dan UUPDL. Secara khusus artikel ini akan menganalisa pergeseran kewenangan dan pembagian urusan kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten, terutama terkait sektor berbasis lahan, antara lain kehutanan, pertanahan, pertanian dan tata ruang.

BACA SELANJUTNYA

icon

Menuju Kabupaten Kelapa Sawit yang Berkelanjutan

Pada tanggal 17 November 2015, Earth Innovation Institute (EII) menyelenggarakan acara tambahan dalam Pertemuan Tahunan ke-13 Forum Meja Bundar untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO) untuk mengumumkan sebuah inisiatif bersejarah di Kabupaten Seruyan. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan semua kelapa sawit yang diproduksi dan diolah di Kabupaten Seruyan disertifikasi sebagai produk yang berkelanjutan. Inisiatif ini juga disebut dengan sertifikasi yurisdiksi.

BACA SELANJUTNYA

icon

Transfer Fiskal Antar Pemerintahan, Konservasi Hutan dan Perubahan Iklim

Transfer fiskal antar pemerintahan (IFTs) merupakan salah satu cara yang inovatif dalam memberikan insentif kepada para pelaku publik di tingkat lokal untuk mendukung  kegiatan konservasi. Publikasi ini mendorong pembahasan mengenai metode melestarikan hutan tropis  dengan melaksanakan mekanisme penurunan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).

BACA SELANJUTNYA