Seruyan District Working Group

1. First meeting – 11 March 2016

  • Achieving 2016 target, i.e. mapping all oil palm smallholder farmers in Seruyan Districts and empowering smallholders in three pilot villages to achieve ISPO/RSPO certification.
  • Large Commercial Plantations (PBS) and Palm Oil Mills (PKS) in Seruyan District to support the mapping program and smallholder empowerment. PBS and PKS will coordinate with the Forestry and Plantation Agency of Seruyan District along with INOBU for implementing smallholder mapping.
  • INOBU to help the Forestry and Plantation Agency of Seruyan District in following up the assessment of high conservation value and high carbon value areas in the district, including preparing the Terms of Reference (TOR).

Minutes of Meeting

2. Second meeting – 6 October 2016

  • Mapping activities should involve direct land owners and land boundary witnesses as well as village government representatives in order to avoid conflicts regarding land boundaries.
  • There is urgent need to educate the public on the difference between certificates and certification through socialization of mapping.
  • The Committee has been established to solve land dispute problems, particularly for land communities located within the concessions.
  • The District Government will encourage the provision of Registration Letter of Cultivation to farmers who are already mapped and located outside forest areas. In parallel to this, the government has been preparing a decree at the district level regarding Letter of Cultivation registration for farmers.
  • To empower farmers, there is need to explore the development of the Agricultural Facility in cooperation with stakeholders;  which consists of representatives of district governments, palm oil companies, farmer organizations and INOBU. The Facility will help empower farmers in the field, such as organizational development, training, supply of fertilizers and seeds, etc.

Minutes of meeting

Sepanjang tahun, kami mengadakan banyak acara, beberapa di antaranya terbuka bagi masyarakat umum.

icon

UU Pemerintahan Daerah yang Baru

Pada September 2014 Pemerintah mengesahkan UU Pemerintah Daerah yang baru (UUPDB), UU No 23/2014 untuk menggantikan UU Pemerintahan Daerah yang lama (UUPDL), yakni UU No 32/2004. Walaupun menarik beberapa kewenangan kembali ke pusat, namun pengaturan dalam UUPDB  sudah lebih pasti dalam hal penunjukan dan pembagian urusan Pusat-Daerah secara lebih tegas. Artikel ini ditulis untuk merangkum analisis legal yang dilakukan terhadap UUPDB dan UUPDL. Secara khusus artikel ini akan menganalisa pergeseran kewenangan dan pembagian urusan kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten, terutama terkait sektor berbasis lahan, antara lain kehutanan, pertanahan, pertanian dan tata ruang.

BACA SELANJUTNYA

icon

Menuju Kabupaten Kelapa Sawit yang Berkelanjutan

Pada tanggal 17 November 2015, Earth Innovation Institute (EII) menyelenggarakan acara tambahan dalam Pertemuan Tahunan ke-13 Forum Meja Bundar untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO) untuk mengumumkan sebuah inisiatif bersejarah di Kabupaten Seruyan. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan semua kelapa sawit yang diproduksi dan diolah di Kabupaten Seruyan disertifikasi sebagai produk yang berkelanjutan. Inisiatif ini juga disebut dengan sertifikasi yurisdiksi.

BACA SELANJUTNYA

icon

Transfer Fiskal Antar Pemerintahan, Konservasi Hutan dan Perubahan Iklim

Transfer fiskal antar pemerintahan (IFTs) merupakan salah satu cara yang inovatif dalam memberikan insentif kepada para pelaku publik di tingkat lokal untuk mendukung  kegiatan konservasi. Publikasi ini mendorong pembahasan mengenai metode melestarikan hutan tropis  dengan melaksanakan mekanisme penurunan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).

BACA SELANJUTNYA