Central Kalimantan

Multi-stakeholder governance for sustainability: Working Groups for Jurisdictional Certification in Central Kalimantan


Since 2011, the provincial government of Central Kalimantan has been committed to developing sustainable plantations throughout the province. The provincial government issued Provincial Regulation (Perda) No. 5/2011 to provide the legal basis for ensuring sustainable plantation development in the province. To support the implementation of Perda 5/2011, the previous governor of Central Kalimantan, Teras Narang, launched the Roadmap to Low-Emission Rural Development in 2013, focusing on oil palm. Developed with input and support from several districts in Central Kalimantan, palm oil companies, and civil society organizations, this roadmap summarizes the plan for reducing deforestation while increasing palm oil production and improving the incomes of small-scale farmers. Since the issuance of the Roadmap, the government has made significant progress in improving the sustainability of the palm oil sector. Every year, the government provides an update to the public on their performance in achieving the target set in the Roadmap (Figure 1).

 


Figure 1. Timeline of Central Kalimantan Work

 

In May 2015, the governor established a Working Group to expedite the implementation of the Roadmap. The governor set a target of certifying the entire palm oil supply chain in Central Kalimantan by 2019, with the focus on three pilot districts namely Kotawaringin Barat, Seruyan, and Gunung Mas.  The Working Group is known as the Jurisdictional Certification Working Group.

The mandates of the Working Group are:

  • to remove the risk of deforestation and social conflict from the palm oil supply chain;
  • to develop a work plan and resources needed to promote jurisdictional certification of palm oil; and
  • to provide inputs to support jurisdictional certification and perform other operational steps that are relevant to the jurisdictional certification of palm oil.

The members of the Working Group are:  local governments, oil palm growers, non-government organizations, indigenous people and smallholder farmers. Institute Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) was appointed by the governor to serve as the facilitator of the working group.

 

Further information:

 

Related documents:

Sepanjang tahun, kami mengadakan banyak acara, beberapa di antaranya terbuka bagi masyarakat umum.

icon

UU Pemerintahan Daerah yang Baru

Pada September 2014 Pemerintah mengesahkan UU Pemerintah Daerah yang baru (UUPDB), UU No 23/2014 untuk menggantikan UU Pemerintahan Daerah yang lama (UUPDL), yakni UU No 32/2004. Walaupun menarik beberapa kewenangan kembali ke pusat, namun pengaturan dalam UUPDB  sudah lebih pasti dalam hal penunjukan dan pembagian urusan Pusat-Daerah secara lebih tegas. Artikel ini ditulis untuk merangkum analisis legal yang dilakukan terhadap UUPDB dan UUPDL. Secara khusus artikel ini akan menganalisa pergeseran kewenangan dan pembagian urusan kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten, terutama terkait sektor berbasis lahan, antara lain kehutanan, pertanahan, pertanian dan tata ruang.

BACA SELANJUTNYA

icon

Menuju Kabupaten Kelapa Sawit yang Berkelanjutan

Pada tanggal 17 November 2015, Earth Innovation Institute (EII) menyelenggarakan acara tambahan dalam Pertemuan Tahunan ke-13 Forum Meja Bundar untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO) untuk mengumumkan sebuah inisiatif bersejarah di Kabupaten Seruyan. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan semua kelapa sawit yang diproduksi dan diolah di Kabupaten Seruyan disertifikasi sebagai produk yang berkelanjutan. Inisiatif ini juga disebut dengan sertifikasi yurisdiksi.

BACA SELANJUTNYA

icon

Transfer Fiskal Antar Pemerintahan, Konservasi Hutan dan Perubahan Iklim

Transfer fiskal antar pemerintahan (IFTs) merupakan salah satu cara yang inovatif dalam memberikan insentif kepada para pelaku publik di tingkat lokal untuk mendukung  kegiatan konservasi. Publikasi ini mendorong pembahasan mengenai metode melestarikan hutan tropis  dengan melaksanakan mekanisme penurunan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).

BACA SELANJUTNYA