Acara Events Menuju Kabupaten Kelapa Sawit yang Berkelanjutan: Langkah Seruyan menuju Sertifikasi Yurisdiksi

Menuju Kabupaten Kelapa Sawit yang Berkelanjutan: Langkah Seruyan menuju Sertifikasi Yurisdiksi

Pada tanggal 17 November 2015, Earth Innovation Institute (EII) menyelenggarakan acara tambahan dalam Pertemuan Tahunan ke-13 Forum Meja Bundar untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO) untuk mengumumkan sebuah inisiatif bersejarah di Kabupaten Seruyan. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan semua kelapa sawit yang diproduksi dan diolah di Kabupaten Seruyan disertifikasi sebagai produk yang berkelanjutan. Inisiatif ini juga disebut dengan sertifikasi yurisdiksi. Sebelum acara, Kabupaten Seruyan telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, perusahaan- perusahaan perkebunan kelapa sawit utama yang beroperasi di Kabupaten Seruyan, dan Earth Innovation Institute atau Institut Penelitian Inovasi Bumi. Lembaga-lembaga ini berkomitmen untuk mendukung Kabupaten Seruyan dalam upaya mencapai keberlanjutan di seluruh kabupaten, termasuk dengan: 1) mendampingi petani kecil dalam melakukan transisi ke praktek-praktek yang berkelanjutan; dan 2) menghilangkan risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan petani kecil dalam mencapai keberlanjutan, termasuk deforestasi dan konflik sosial.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari organisasi-organisasi yang terlibat dalam rantai pasokan kelapa sawit global baik sebagai produsen, pembeli, pengolah, bank, organisasi non-pemerintah, donor dan petani kecil. Ian Suwarganda, Manajer Senior Bidang Keberlanjutan dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan Golden Agri Resources (GAR), sebagai salah seorang penandatangan MoU, mengatakan: “Sekarang kita mempunyai kesempatan untuk menampilkan model kemitraan pemerintah-swasta dalam mencapai keberlanjutan dalam skala yang lebih luas, seperti di tingkat kabupaten. Mudah-mudahan, model ini dapat direplikasi di provinsi dan kabupaten lainnya di Indonesia.” Dalam pernyataan penutupnya, Bapak Suwarganda mengatakan, “GAR menyampaikan visi ini kepada pemerintah Kabupaten Seruyan dan Provinsi Kalimantan Tengah.”

Simon Siburat, General Manager dari Group Sustainability of Wilmar, yang juga turut menandatangani MoU, mengatakan dalam pidatonya bahwa: “Sertifikasi Yurisdiksi merupakan langkah maju karena dalam hal keberlanjutan, kepatuhan pada hukum merupakan landasan.” Ia kemudian menambahkan, “Jika seluruh volume dapat disertifikasi dengan mengubah keseimbangan massa (mass balance) menjadi Segregasi dan Penjagaan Identitas (IP) maka kita bisa mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mencari pasar bagi produk kelapa sawit, khususnya pada Inti Sawit (palm kernel).”

Sepanjang tahun, kami mengadakan banyak acara, beberapa di antaranya terbuka bagi masyarakat umum.

icon

UU Pemerintahan Daerah yang Baru

Pada September 2014 Pemerintah mengesahkan UU Pemerintah Daerah yang baru (UUPDB), UU No 23/2014 untuk menggantikan UU Pemerintahan Daerah yang lama (UUPDL), yakni UU No 32/2004. Walaupun menarik beberapa kewenangan kembali ke pusat, namun pengaturan dalam UUPDB  sudah lebih pasti dalam hal penunjukan dan pembagian urusan Pusat-Daerah secara lebih tegas. Artikel ini ditulis untuk merangkum analisis legal yang dilakukan terhadap UUPDB dan UUPDL. Secara khusus artikel ini akan menganalisa pergeseran kewenangan dan pembagian urusan kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten, terutama terkait sektor berbasis lahan, antara lain kehutanan, pertanahan, pertanian dan tata ruang.

BACA SELANJUTNYA

icon

Menuju Kabupaten Kelapa Sawit yang Berkelanjutan

Pada tanggal 17 November 2015, Earth Innovation Institute (EII) menyelenggarakan acara tambahan dalam Pertemuan Tahunan ke-13 Forum Meja Bundar untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO) untuk mengumumkan sebuah inisiatif bersejarah di Kabupaten Seruyan. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan semua kelapa sawit yang diproduksi dan diolah di Kabupaten Seruyan disertifikasi sebagai produk yang berkelanjutan. Inisiatif ini juga disebut dengan sertifikasi yurisdiksi.

BACA SELANJUTNYA

icon

Transfer Fiskal Antar Pemerintahan, Konservasi Hutan dan Perubahan Iklim

Transfer fiskal antar pemerintahan (IFTs) merupakan salah satu cara yang inovatif dalam memberikan insentif kepada para pelaku publik di tingkat lokal untuk mendukung  kegiatan konservasi. Publikasi ini mendorong pembahasan mengenai metode melestarikan hutan tropis  dengan melaksanakan mekanisme penurunan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).

BACA SELANJUTNYA