Acara Events Siaran Pers: “Keberlanjutan Yurisdiksi: Dasar-Dasar bagi Para Praktisi”

Siaran Pers: “Keberlanjutan Yurisdiksi: Dasar-Dasar bagi Para Praktisi”

10 Februari 2017

Tidak sulit untuk berjanji mengatasi deforestasi dan aktivitas ilegal, yang sulit adalah mempraktikkannya di lapangan.” Dr. Ruth Nussbaum, Direktur, ProForest

Hilangnya hutan tropis adalah salah satu tantangan terbesar bagi umat manusia saat ini. Bagaimana mengatasinya dengan cara yang akan meningkatkan ketahanan pangan dan memperbaiki penghidupan masyarakat perdesaan? Sebuah publikasi baru menyoroti pertanyaan ini.

Kesadaran global mengenai pentingnya hutan tropis kian besar dalam beberapa tahun terakhir dan telah muncul sejumlah pendekatan baru yang kuat untuk mempertahankan dan memulihkannya. Berbagai provinsi dan negara berhutan tropis menjalankan kebijakan publik dan program baru yang inovatif guna memperlambat deforestasi tropis. Masyarakat internasional merancang mekanisme yang disebut “REDD+” sebagai kompensasi atas pengurangan emisi gas rumah kaca yang diraih oleh provinsi dan negara. Selain itu, puluhan perusahaan baru-baru ini telah memberikan komitmen formal untuk ikut serta menghilangkan deforestasi tropis dari rantai pasok kedelai, minyak kelapa sawit, sapi, dan komoditas lainnya.

Namun, masih banyak yang dapat dilakukan, seperti dinyatakan oleh Juliana de Lavor Lopes, Direktur Keberlanjutan dan Komunikasi AMAGGI:

Bersikap asertif dalam hal deforestasi cukup rumit. Menghilangkan deforestasi di sebuah daerah atau negara hanya dapat terjadi jika sektor-sektor produktif dari berbagai rantai, semua bagian pemerintahan, dan organisasi masyarakat madani bekerja sama untuk tujuan yang sama. Bagi perusahaan, penting untuk menangani langsung rantai pasoknya dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di sebuah daerah karena semua aktivitas tersebut saling berkaitan. Bekerja sama dengan pemangku kepentingan sangat penting demi menghasilkan dampak global, dan keberlanjutan yurisdiksi adalah pendekatan terbaik untuk menjawab tantangan ini.

Sejauh ini, sebagian dari masalahnya adalah ketiga pendekatan tersebut biasanya dijalankan saling terpisah satu sama lain. “Keberlanjutan yurisdiksi” muncul sebagai strategi untuk menyatukan ketiganya secara sinergis. Seperti dijelaskan oleh Darrel Weber, Direktur Jenderal RSPO:

“Pendekatan yurisdiksi membawa pemerintah daerah, petani, dan rantai pasok ke meja diskusi sebagai mitra dalam mengatasi masalah sistemik dan karena itu, mempercepat perjalanan menuju pembangunan berkelanjutan”

Dengan sasaran membangun pemahaman bersama akan keberlanjutan yurisdiksi—bagaimana mendefinisikannya, mengapa keberlanjutan yurisdiksi penting, dan cara mempraktikkannya pada skala besar—sekelompok praktisi berkumpul pada Januari 2015 dan Juni 2016 untuk berbagi perspektif dan pengalaman. Sebuah publikasi yang merangkumkan hasil utama pertemuan tersebut akan diterbitkan pada 14 Februari pukul 11 siang Waktu Eropa Tengah. Publikasi tersebut berjudul: “Keberlanjutan Yurisdiksi: Dasar-Dasar bagi Para Praktisi” dan tersedia dalam bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, Indonesia, dan Prancis.

“Pengurangan deforestasi tropis, pengelolaan sistem air tawar yang baik, ketahanan pangan dan inklusi sosial, semuanya dapat dicapai bersama-sama melalui strategi regional untuk keberlanjutan yurisdiksi yang dimiliki oleh masyarakat setempat”, jelas Daniel Nepstad, Direktur Eksekutif Earth Innovation Institute, yang mengadakan pertemuan tersebut.

Publikasi ini bisa diperoleh Kamis, 9 Februari dengan menghubungi Tathiana Bezerra ( Alamat E-mail ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya ). Artikel mengenai publikasi bersangkutan akan diembargo sampai pukul 12 siang Waktu Eropa Tengah pada 14 Februari.

 

Para ahli yang dapat memberikan wawancara:

Dan Nepstad, Earth Innovation Institute ( Alamat E-mail ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya ), Brazil, keberlanjutan yurisdiksi, REDD+

Ruaraidh Petre, Global Roundtable on Sustainable Beef ( Alamat E-mail ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya ), ternak berkelanjutan dan pendekatan yurisdiksi

Joko Arif ( Alamat E-mail ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya ), pendekatan yurisdiksi di Indonesia

Gustavo Suarez de Freitas ( Alamat E-mail ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya ), pendekatan yurisdiksi di Peru

Maria Theresa Becerra ( Alamat E-mail ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya ), pendekatan yurisdiksi di Colombia

Seth Shames ( Alamat E-mail ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya ), manajemen lansekap terpadu

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Dan Nepstad di +1 508 566 1963 ( Alamat E-mail ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya )

Sepanjang tahun, kami mengadakan banyak acara, beberapa di antaranya terbuka bagi masyarakat umum.

icon

UU Pemerintahan Daerah yang Baru

Pada September 2014 Pemerintah mengesahkan UU Pemerintah Daerah yang baru (UUPDB), UU No 23/2014 untuk menggantikan UU Pemerintahan Daerah yang lama (UUPDL), yakni UU No 32/2004. Walaupun menarik beberapa kewenangan kembali ke pusat, namun pengaturan dalam UUPDB  sudah lebih pasti dalam hal penunjukan dan pembagian urusan Pusat-Daerah secara lebih tegas. Artikel ini ditulis untuk merangkum analisis legal yang dilakukan terhadap UUPDB dan UUPDL. Secara khusus artikel ini akan menganalisa pergeseran kewenangan dan pembagian urusan kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten, terutama terkait sektor berbasis lahan, antara lain kehutanan, pertanahan, pertanian dan tata ruang.

BACA SELANJUTNYA

icon

Menuju Kabupaten Kelapa Sawit yang Berkelanjutan

Pada tanggal 17 November 2015, Earth Innovation Institute (EII) menyelenggarakan acara tambahan dalam Pertemuan Tahunan ke-13 Forum Meja Bundar untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO) untuk mengumumkan sebuah inisiatif bersejarah di Kabupaten Seruyan. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan semua kelapa sawit yang diproduksi dan diolah di Kabupaten Seruyan disertifikasi sebagai produk yang berkelanjutan. Inisiatif ini juga disebut dengan sertifikasi yurisdiksi.

BACA SELANJUTNYA

icon

Transfer Fiskal Antar Pemerintahan, Konservasi Hutan dan Perubahan Iklim

Transfer fiskal antar pemerintahan (IFTs) merupakan salah satu cara yang inovatif dalam memberikan insentif kepada para pelaku publik di tingkat lokal untuk mendukung  kegiatan konservasi. Publikasi ini mendorong pembahasan mengenai metode melestarikan hutan tropis  dengan melaksanakan mekanisme penurunan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).

BACA SELANJUTNYA