Acara

INOBU Launches Sustainable Indigenous Nutmeg Program in Fakfak, West Papua

March 22, 2017

Indonesia dominates world production and export of nutmeg. This week, Inovasi Bumi (INOBU)’s researchers and experts are on the ground in Fakfak district of West Papua to launch a mapping program that will systematically gather data on all growers of nutmeg in the forests of Fakfak District, to build a foundation for a jurisdiction-wide increase in the productivity of nutmeg agro-farmers in West Papua. INOBU also signed an MOU this week with AKAPe, a local NGO in West Papua. This partnership is designed to galvanize our work in West Papua, building on our research to begin developing policy innovations. We are building a sustainable indigenous commodity framework which has potential to later be replicated in other districts of West Papua, and extended to other key commodities, especially sago.

Customary Rights Context

INOBU has been working in West Papua since 2013, in partnership with our sister organization Earth Innovation Institute to find solutions to the poverty-environment nexus. In 2016 INOBU began work to trial an innovative new approach for sustainable indigenous commodities in West Papua focused on understanding how pressures on forests can be reduced through alternative, more sustainable livelihoods. Finding these alternatives became especially important after the Indonesian Constitutional Court Ruling 35/2012 that enabled customary owned lands to be relinquished from the national forest estate. In West Papua, finding sustainable alternative livelihoods is more pressing as customary groups have claims to all forests in the province.

INOBU researchers meet with local NGOs and local government representatives in Fakfak to launch the program for sustainable indigenous nutmeg

 

Sustainable Indigenous Commodities: The Nutmeg Potential

Fakfak district is famous for Papuan nutmeg (M. Argentina). For hundreds of years, nutmeg has been exported from the district to buyers and consumers around the world. Known as pala in Indonesia, nutmeg is one of two spices derived from several species of tree in the genus Myristica (the other spice is mace).Nutmeg forests can be found throughout most of Fakfak. Nutmeg is the primary commodity supporting the livelihoods of communities here. As a result, it is inextricably linked to customary rights. Leveraging our early years of research in West Papua, along with our experiences working in Central Kalimantan on jurisdictional sustainability (palm oil), in 2016 INOBU commenced foundational research work to better understand the forest aspects of nutmeg as well as the customary context. Working closely with the local government and customary leaders, INOBU is developing policy innovations that would recognize customary rights, increase productivity and improve the livelihoods of communities in the district.

The launch of the mapping program comes at the heels of a pilot study conducted by INOBU on the ecology and productivity of nutmeg in Fakfak, beginning by mapping of land rights based on ownership of nutmeg.  The project objectives were to: (1) map the nutmeg areas owned individually (hak dusun pala) and collect social economy and livelihood data; (2) compare and evaluate the mapping methodology and technology used; and (3) collect village baseline data to develop village profiles. Based on this research, INOBU is moving ahead with the development of policy interventions and innovation. The mapping process is expected to provide a robust framework for integrating growers of nutmeg in West Papua’s forests, ultimately supporting the recognition of customary rights and an increase in productivity.

ABOUT INOBU

INOBU (Institut Penelitian Inovasi Bumi) is an Indonesian research institute that works towards the vision of an Indonesia where land and seascapes are managed sustainably and benefit the communities that depend on them. Through innovative research, policy analysis, technology and alliance-building, INOBU seeks to improve public policies and strengthen civil society to sustainably manage Indonesia's natural resources and agricultural production systems, throughout the life-cycle of products. Our work in Fakfak is made possible by a sub-grant from the Forest Farms & Finance Institute (FFFI), the German International Climate Initiative (IKI) through Earth Innovation Institute.

Save the Date: Governors' Climate and Forests Task Force Annual Meeting

 

Catat tanggalnya: Pertemuan Tahunan Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan

 

Membangun Ekonomi yang Hijau dan Inklusif

Kalimantan Timur, Indonesia

25-30 September 2017

 

Informasi lebih lanjut akan menyusul

Siaran Pers: “Keberlanjutan Yurisdiksi: Dasar-Dasar bagi Para Praktisi”

10 Februari 2017

Tidak sulit untuk berjanji mengatasi deforestasi dan aktivitas ilegal, yang sulit adalah mempraktikkannya di lapangan.” Dr. Ruth Nussbaum, Direktur, ProForest

Hilangnya hutan tropis adalah salah satu tantangan terbesar bagi umat manusia saat ini. Bagaimana mengatasinya dengan cara yang akan meningkatkan ketahanan pangan dan memperbaiki penghidupan masyarakat perdesaan? Sebuah publikasi baru menyoroti pertanyaan ini.

Kesadaran global mengenai pentingnya hutan tropis kian besar dalam beberapa tahun terakhir dan telah muncul sejumlah pendekatan baru yang kuat untuk mempertahankan dan memulihkannya. Berbagai provinsi dan negara berhutan tropis menjalankan kebijakan publik dan program baru yang inovatif guna memperlambat deforestasi tropis. Masyarakat internasional merancang mekanisme yang disebut “REDD+” sebagai kompensasi atas pengurangan emisi gas rumah kaca yang diraih oleh provinsi dan negara. Selain itu, puluhan perusahaan baru-baru ini telah memberikan komitmen formal untuk ikut serta menghilangkan deforestasi tropis dari rantai pasok kedelai, minyak kelapa sawit, sapi, dan komoditas lainnya.

Namun, masih banyak yang dapat dilakukan, seperti dinyatakan oleh Juliana de Lavor Lopes, Direktur Keberlanjutan dan Komunikasi AMAGGI:

Bersikap asertif dalam hal deforestasi cukup rumit. Menghilangkan deforestasi di sebuah daerah atau negara hanya dapat terjadi jika sektor-sektor produktif dari berbagai rantai, semua bagian pemerintahan, dan organisasi masyarakat madani bekerja sama untuk tujuan yang sama. Bagi perusahaan, penting untuk menangani langsung rantai pasoknya dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di sebuah daerah karena semua aktivitas tersebut saling berkaitan. Bekerja sama dengan pemangku kepentingan sangat penting demi menghasilkan dampak global, dan keberlanjutan yurisdiksi adalah pendekatan terbaik untuk menjawab tantangan ini.

Sejauh ini, sebagian dari masalahnya adalah ketiga pendekatan tersebut biasanya dijalankan saling terpisah satu sama lain. “Keberlanjutan yurisdiksi” muncul sebagai strategi untuk menyatukan ketiganya secara sinergis. Seperti dijelaskan oleh Darrel Weber, Direktur Jenderal RSPO:

“Pendekatan yurisdiksi membawa pemerintah daerah, petani, dan rantai pasok ke meja diskusi sebagai mitra dalam mengatasi masalah sistemik dan karena itu, mempercepat perjalanan menuju pembangunan berkelanjutan”

Dengan sasaran membangun pemahaman bersama akan keberlanjutan yurisdiksi—bagaimana mendefinisikannya, mengapa keberlanjutan yurisdiksi penting, dan cara mempraktikkannya pada skala besar—sekelompok praktisi berkumpul pada Januari 2015 dan Juni 2016 untuk berbagi perspektif dan pengalaman. Sebuah publikasi yang merangkumkan hasil utama pertemuan tersebut akan diterbitkan pada 14 Februari pukul 11 siang Waktu Eropa Tengah. Publikasi tersebut berjudul: “Keberlanjutan Yurisdiksi: Dasar-Dasar bagi Para Praktisi” dan tersedia dalam bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, Indonesia, dan Prancis.

“Pengurangan deforestasi tropis, pengelolaan sistem air tawar yang baik, ketahanan pangan dan inklusi sosial, semuanya dapat dicapai bersama-sama melalui strategi regional untuk keberlanjutan yurisdiksi yang dimiliki oleh masyarakat setempat”, jelas Daniel Nepstad, Direktur Eksekutif Earth Innovation Institute, yang mengadakan pertemuan tersebut.

Publikasi ini bisa diperoleh Kamis, 9 Februari dengan menghubungi Tathiana Bezerra ( Alamat E-mail ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya ). Artikel mengenai publikasi bersangkutan akan diembargo sampai pukul 12 siang Waktu Eropa Tengah pada 14 Februari.

 

Para ahli yang dapat memberikan wawancara:

Dan Nepstad, Earth Innovation Institute ( Alamat E-mail ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya ), Brazil, keberlanjutan yurisdiksi, REDD+

Ruaraidh Petre, Global Roundtable on Sustainable Beef ( Alamat E-mail ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya ), ternak berkelanjutan dan pendekatan yurisdiksi

Joko Arif ( Alamat E-mail ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya ), pendekatan yurisdiksi di Indonesia

Gustavo Suarez de Freitas ( Alamat E-mail ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya ), pendekatan yurisdiksi di Peru

Maria Theresa Becerra ( Alamat E-mail ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya ), pendekatan yurisdiksi di Colombia

Seth Shames ( Alamat E-mail ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya ), manajemen lansekap terpadu

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Dan Nepstad di +1 508 566 1963 ( Alamat E-mail ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya )

Pembeli Komoditas yang Mewakili 70% Impor Minyak Kelapa Sawit China tiba di Kalimantan Tengah dalam rangka Kunjungan Lapangan yang Diadakan oleh Institut Penelitian Bumi (INOBU) dan Solidaridad Network

Pembeli Komoditas yang Mewakili 70% Impor Minyak Kelapa Sawit China tiba di Kalimantan Tengah dalam rangka Kunjungan Lapangan yang Diadakan oleh Institut Penelitian Bumi (INOBU) dan Solidaridad Network

22 November 2016

Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Permintaan terbesar atas minyak kelapa sawit Indonesia datang dari India, China, dan Uni Eropa. Petani sawit skala kecil telah menjadi bagian penting dari rantai pasok minyak kelapa sawit global dan menyumbang sekitar 40% dari pasokan sawit di pasar komoditas. Mewujudkan komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan tanpa mengeksklusikan segmen rantai pasok ini mensyaratkan pemahaman akan petani skala kecil sekaligus pembeli minyak kelapa sawit.

Untuk mempromosikan kerja sama dan dialog antara pembeli terbesar minyak kelapa sawit Indonesia dan petani skala kecil dengan memenuhi sejumlah besar tuntutan mereka, minggu ini Institut Penelitian Bumi (INOBU) bekerja sama dengan Solidaridad Network akan membawa delegasi pembeli minyak kelapa sawit dari China ke provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan Kunjungan Lapangan bersama bupati, perwakilan kelompok tani, dan para pemangku kepentingan kunci lainnya. Delegasi China terdiri dari perwakilan COFCO, Sinograin, Julong, Wilmar China, dan Fang Shun yang mewakili sekitar 70% impor minyak kelapa sawit China dari Indonesia. Pekerjaan ini merupakan bagian dari Forest, Farms & Finance, yang dipelopori oleh Earth Innovation Institute (EII) dan didanai oleh Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD). INOBU juga menerima pendanaan dari Yayasan David dan Lucille Packard dan juga dari Kementerian Federal Lingkungan, Konservasi Alam, Pembangunan & Keamanan Nuklir Jerman.

Provinsi Kalimantan Tengah adalah focal point pengembangan kelapa sawit berkelanjutan melalui sertifikasi yurisdiksional. Dua kabupaten di Kalimantan Tengah, Kotawaringin Barat dan Seruyan, tengah mengujicobakan pendekatan ini dengan dukungan dari INOBU. Pemerintah kedua kabupaten telah menyatakan komitmen mereka untuk mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan di daerah mereka masing-masing dengan menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, pengurangan deforestasi, dan peningkatan pengakuan atas hak-hak budaya dan adat.

Pentingnya kolaborasi antara pembeli minyak kelapa sawit asal China dan petani sawit skala kecil tidak dapat lebih ditekankan lagi. China mengimpor 2,7 juta ton Minyak Kelapa Sawit Bersertifikasi setiap tahunnya. Indonesia memasok sekitar 1,2 juta ton Minyak Kelapa Sawit ke China, hampir setengah dari total impor minyak kelapa sawit negara tersebut. Melalui kunjungan lapangan ini, para pembeli dan petani dapat berdiskusi secara langsung untuk mulai menjawab berbagai tantangan yang ada dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Solidaridad Network mencatat pentingnya peran pembeli dalam mendukung pasokan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan di tahap ini agar petani sawit skala kecil dapat ikut serta di dalam pasar.

Managing Director INOBU, Joko Arif, mendeskripsikan Kunjungan Lapangan dua hari tersebut sebagai kegiatan yang sangat diperlukan dan ruang penting untuk menghubungkan pembeli dan kabupaten/kota untuk menghasilkan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Delegasi ini akan mengunjungi perkebunan kelapa sawit lokal, pusat konservasi orang utan, petani sawit mandiri skala kecil yang mengintegrasikan perkebunan mereka dengan peternakan sapi, dan perkebunan dan pabrik kelapa sawit skala besar. Di Kabupaten Kotawaringin Barat, para delegasi akan mengunjungi perkebunan-perkebunan yang sedang berproses untuk mendapatkan sertifikasi ISPO dan RSPO. Mereka juga akan mengunjungi perkebunan besar dan pabrik kelapa sawit untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai proses produksi dan pemrosesan minyak kelapa sawit.

“Kami di Kabupaten Seruyan memiliki visi bahwa seluruh penghasil minyak kelapa sawit di Seruyan memproduksinya secara berkelanjutan. Kami paham bahwa proses untuk mendapatkan sertifikasi tidaklah mudah, terutama bagi petani sawit skala kecil. Proses tersebut membutuhkan partisipasi semua pemangku kepentingan, termasuk pembeli, untuk mempercepat transisi menuju keberlanjutan,” ujar Bupati Sudarsono yang terhormat.

SIARAN PERS - Kabupaten Seruyan di Kalimantan Tengah Memimpin Inisiatif Global dalam Mendukung Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan: Laporan dari Pertemuan Tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

SIARAN PERS - UNTUK DISIARKAN SEGERA

Kabupaten Seruyan di Kalimantan Tengah Memimpin Inisiatif Global dalam Mendukung Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan: Laporan dari Pertemuan Tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Bangkok, 8 November 2016. Bupati Kabupaten Seruyan, Sudarsono, hari ini menjelaskan tentang kemajuan daerahnya yang menjadi pionir dalam mendorong produksi minyak sawit berkelanjutan. Pendekatan ini, yang juga didukung oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), merupakan inisiatif sertifikasi pada tingkat yurisdiksi yang melibatkan pemerintah, perusahaan, petani kecil dan komunitas masyarakat menuju produksi minyak sawit berkelanjutan.

Pada pertemuan RSPO tahun lalu, Kabupaten Seruyan dipilih sebagai salah satu lokasi percontohan pendekatan inovatif di tingkat yurisdiksi untuk sertifikasi minyak sawit berkelanjutan. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan sertifikasi selama ini yang lebih berfokus pada kebun dan pabrik. Melalui pendekatan ini, isu berkelanjutan seperti deforestasi, perlindungan daerah yang memiliki nilai konservasi tinggi dan pemberdayaan petani menjadi perhatian pada tingkat yurisdiksi.

Bupati Sudarsono menjelaskan visi Kabupaten Seruyan: "Mimpi kami di Seruyan adalah untuk memastikan bahwa semua komoditas yang berasal dari kabupaten kami, seperti kelapa sawit, diproduksi secara berkelanjutan. Untuk ini kami berkomitmen dalam menerapkan pendekatan sertifikasi yurisdiksi sebagaimana yang didorong oleh RSPO. Jadi pembeli dan konsumen minyak sawit mengetahui bahwa perusahaan dan petani di Seruyan memproduksi minyak sawit tanpa menyebabkan deforestasi ataupun merusak lahan gambut, serta tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan ataupun perampasan lahan masyarakat adat.”

Mengacu pada komitmen dalam mengimplementasikan sertifikasi yurisdiksi RSPO sebagaimana diumumkan tahun lalu, Sudarsono menjelaskan beberapa kemajuan yang telah dibuat di Kabupaten Seruyan dalam setahun belakangan ini.

Salah satu pencapaian yang telah dilakukan adalah pemetaan petani dan legalisasi. Saat ini total 2.560 petani kecil dengan luasan …… hektar telah dipetakan dan dalam proses pendaftaran Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) serta proses untuk memperoleh legalitas hak atas tanah. Pada bulan Oktober 2016, pemerintah daerah telah mengeluarkan 50 STDB yang akan terus bertambah dengan cepat dalam beberapa bulan mendatang. Proses pemetaan petani ini juga didukung oleh perusahaan perkebunan di kabupaten Seruyan. Saat ini, kabupaten Seruyan juga segera akan memulai program percontohan pemberdayaan petani, yang nantinya akan diperluas untuk mencakup seluruh petani di Kabupaten dalam beberapa tahun ke depan.

Prestasi lain yang telah dicapai adalah pengembangan dan implementasi dari SIPKEBUN (Sistem Informasi dan Pemantauan Kinerja Perkebunan Berkelanjutan). SIPKEBUN akan membantu dalam upaya besar pemantauan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Seruyan. Ini adalah upaya kolaborasi antara pemerintah Pusat dan Daerah. SIPKEBUN diluncurkan oleh Kementerian Pertanian pada tanggal 26 Oktober 2016, dengan penandatanganan kesepakatan Memorandum of Understanding (MOU) oleh Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tiga kabupaten percontohan termasuk Seruyan, dan Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) untuk mengembangkan dan menerapkan sistem ini

Sebagai langkah awal, SIPKEBUN menyimpan dan menampilkan data perkebunan kelapa sawit skala besar dan data petani kelapa sawit swadaya untuk Kabupaten Seruyan, mulai dari luas kebun, tingkat produksi dan kondisi sosial-ekonomi masing-masing petani.

Di luar pemetaan petani, pemerintah Kabupaten Seruyan juga telah membentuk Kelompok Kerja Sertifikasi Yurisdiksi untuk Kelapa Sawit. Kelompok Kerja ini terdiri dari perwakilan pemerintah kabupaten, perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan organisasi non-pemerintah termasuk INOBU. Kelompok ini bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana kerja dalam mendukung sertifikasi dan memberikan masukan tentang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengurangi risiko keberlanjutan seperti deforestasi, konflik sosial, emisi gas rumah kaca, serta perlindungan kawasan yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT).

"Semangat dan kepemimpinan Seruyan menunjukkan sebuah fase baru bagi pembangunan pedesaan berkelanjutan yang menyatukan kekuatan pemerintah dan kebijakan publik melalui peranan lincah perusahaan yang memproduksi atau yang membeli kelapa sawit. Dengan kolaborasi bersama petani, masyarakat lokal dan LSM, pendekatan ini benar-benar menjanjikan suatu harapan baru dalam pembangunan kelapa sawt yang berkelanjutan. Kami sangat senang menjadi bagian dari inisiatif ini,"kata Joko Arif, Direktur INOBU menyimpulkan.

***

Tentang:

Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah

Kabupaten Seruyan terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan terbesar dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bagi Kabupaten Seruyan. Setidaknya terdapat 35 perusahaan perkebunan besar kelapa sawit, 22 pabrik, dan sekitar 5.311 petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Seruyan. Sebanyak 76 persen dari petani kecil sawit merupakan masyarakat asli. Petani kelapa sawit di Seruyan rata-rata memiliki sekitar 4,53 hektar lahan per orang. Hanya sekitar 50 persen petani yang memiliki sertifikat kepemilikan lahan. Sekitar 55 persen dari petani kecil sawit memiliki tanah dalam kawasan konsesi perkebunan kelapa sawit, 13 persen berada dalam hutan produksi konversi, dan 32 persen dalam hutan produksi. Tidak ada petani kelapa sawit yang memiliki lahan di dalam kawasan konservasi.

SIPKEBUN

SIPKEBUN yang dikembangkan oleh Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan tiga pemerintah kabupaten di Kalimantan Tengah - merupakan sistem daring yang memadukan data dan peta dari semua perkebunan kelapa sawit, baik dari perkebunan skala industri hingga petani mandiri.

SIPKEBUN juga merupakan perangkat yang efektif bagi pemerintah untuk mendukung legalitas, produktivitas, dan profitabilitas petani. Sistem ini dapat membantu petani kelapa sawit untuk mendapatkan surat pendaftaran budidaya dan legalitas lahan. Data yang disimpan dalam SIPKEBUN memungkinkan pemerintah daerah untuk merampingkan proses sertifikasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang bersifat wajib secara hukum untuk petani kelapa sawit. SIPKEBUN memungkinkan pemerintah daerah untuk memahami bagaimana petani mengelola kebunnya, sehingga pemerintah dan pihak lainya dapat membantu petani agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan produktivitas dan profitabilitas kebun.

 

Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU)

Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) merupakan lembaga penelitian di Indonesia yang berupaya menggeser paradigma mengenai pengurangan deforestasi di daerah tropis dengan mengutamakan pendekatan di tingkat yurisdiksi untuk lanskap berkelanjutan. Dengan bantuan para peneliti dan staf ahli, INOBU mendorong pemerintah, sektor swasta, masyarakat adat, dan masyarakat sipil untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan sistem produksi pertanian di Indonesia secara berkelanjutan. Pendekatan yang dilakukan INOBU berdasarkan penelitian yang inovatif, analisis kebijakan, teknologi, dan membangun kerjasama dengan multi-pihak.

 

Kontak Media:

Budi Purwanto
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Seruyan
Kalimantan Tengah

 

+62 82255925825

 

Joko Arif
Direktur
Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU)
Alamat E-mail ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya
+628111805390

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Sepanjang tahun, kami mengadakan banyak acara, beberapa di antaranya terbuka bagi masyarakat umum.

icon

UU Pemerintahan Daerah yang Baru

Pada September 2014 Pemerintah mengesahkan UU Pemerintah Daerah yang baru (UUPDB), UU No 23/2014 untuk menggantikan UU Pemerintahan Daerah yang lama (UUPDL), yakni UU No 32/2004. Walaupun menarik beberapa kewenangan kembali ke pusat, namun pengaturan dalam UUPDB  sudah lebih pasti dalam hal penunjukan dan pembagian urusan Pusat-Daerah secara lebih tegas. Artikel ini ditulis untuk merangkum analisis legal yang dilakukan terhadap UUPDB dan UUPDL. Secara khusus artikel ini akan menganalisa pergeseran kewenangan dan pembagian urusan kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten, terutama terkait sektor berbasis lahan, antara lain kehutanan, pertanahan, pertanian dan tata ruang.

BACA SELANJUTNYA

icon

Menuju Kabupaten Kelapa Sawit yang Berkelanjutan

Pada tanggal 17 November 2015, Earth Innovation Institute (EII) menyelenggarakan acara tambahan dalam Pertemuan Tahunan ke-13 Forum Meja Bundar untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO) untuk mengumumkan sebuah inisiatif bersejarah di Kabupaten Seruyan. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan semua kelapa sawit yang diproduksi dan diolah di Kabupaten Seruyan disertifikasi sebagai produk yang berkelanjutan. Inisiatif ini juga disebut dengan sertifikasi yurisdiksi.

BACA SELANJUTNYA

icon

Transfer Fiskal Antar Pemerintahan, Konservasi Hutan dan Perubahan Iklim

Transfer fiskal antar pemerintahan (IFTs) merupakan salah satu cara yang inovatif dalam memberikan insentif kepada para pelaku publik di tingkat lokal untuk mendukung  kegiatan konservasi. Publikasi ini mendorong pembahasan mengenai metode melestarikan hutan tropis  dengan melaksanakan mekanisme penurunan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).

BACA SELANJUTNYA