In the News

27
Sep

GCF dan Platform untuk Partisipasi yang Penuh dan Efektif dari Masyarakat Adat

UNTUK SEGERA DISIARKAN

GCF dan Platform untuk Partisipasi yang Penuh dan Efektif dari Masyarakat Adat

Jakarta, 25 September 2017

Pertemuan tahunan para Gubernur anggota GCF (Governors’ Climate and Forest Task Force – Satuan Tugas Gubernur untuk Hutan dan Perubahan Iklim) yang sedang berlangsung di tanggal 25-28 September ini akan mengusung langkah baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yakni keterlibatan langsung masyarakat adat dan komunitas lokal dalam dialog aktif dengan para Gubernur dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat sub-nasional untuk mencapai target pembangunan rendah emisi di masing-masing yurisdiksi.

Sejak Deklarasi Rio Branco pada 2014, para Gubernur menyadari pentingnya peranan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai aktor penting dan strategis di Provinsi dan Negara Bagian anggota GCF dalam rangka mencapai komitmen mengatasi perubahan iklim. Studi yang dilakukan oleh Earth Innovation Institute (2014) menunjukan bahwa masyarakat adat merupakan penjaga karbon hutan yang sangat penting bagi iklim global. Wilayah adat di seluruh bentang Amazonia sendiri berkontribusi sebesar 32.8 % (28.247 MtC) dari total karbon di atas permukaan tanah di wilayah itu. Sementara gabungan berbagai negara hutan tropis (Indonesia, Democratic Republic of Congo, Amerika Tengah, Cekungan Amazon) menunjukan 20 % karbon hutan berada di wilayah adat. Karena itu, Provinsi dan negara bagian anggota GCF menyadari dan mengakui peran itu sehingga menuangkannya ke dalam prinsip, program maupun aksi yang akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan tahunan di Balikpapan.

Sejumlah putaran diskusi persiapan pra pertemuan Tahunan GCF di Balikpapan telah berlangsung antara organisasi masyarakat adat di masing-masing negara dan provinsi anggota GCF. Di tingkat global, organisasi masyarakat adat dan perwakilan pemerintah telah melangsungkan pertemuan di Klamath California 21-24 Agustus 2017. Dalam pertemuan itu, organisasi masyarakat adat dari berbagai belahan dunia telah menuangkan usulan yang disebut “Klamath Letter” yang berisi prinsip dan usulan pekerjaan rumah untuk pemerintahan sub-nasional, nasional dan global.

Cándido Mezúa Salazar yang merupakan anggota Badan Pengurus Aliansi Masyarakat di Sekitar Hutan Amerika Tengah (Mesoamerican Alliance of Peoples and Forests – AMPB) menegaskan Klamath Letter sebagai pilar dan usulan yang telah disepakati bersama di antara organisasi masyarakat adat di tingkat global.

Di samping itu, beberapa kelompok masyarakat adat juga telah menyampaikan usulan yang lebih konkrit untuk membantu Pemerintah anggota GCF dalam memproyeksikan rencana kerja yang sejalan dengan agenda yang diusulkan masyarakat adat. Terkait hal ini, Rukka Sombolongi, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mengutarakan bahwa masyarakat adat tidak hanya berhenti pada upaya mendorong pilar atau prinsip tetapi membawa upaya di tingkat sub-nasional dalam sejumlah kerangka kerja yang lebih aksional dan berdampak nyata terhadap masyarakat adat. “Kami telah memiliki rencana aksi yang konkrit dan akan disampaikan kepada para Gubernur anggota GCF”, kata Rukka.

Alfonso Chavez dari COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca), sebuah organisasi masyarakat adat yang mengkoordinir masyarakat adat dari 9 negara di lembah amazon juga mengharapkan GCF tidak hanya menjadi forum tukar pikiran, tetapi berbuah aksi nyata untuk perlindungan hutan dan masyarakat adat di berbagai belahan dunia.

Pernyataan masyarakat adat diakui oleh Gubernur anggota GCF. Awang Faroek Ishak, Gubernur Kaltim sekaligus tuan rumah pertemuan tahunan GCF akan mengundang masukan berbagai kelompok masyarakat adat dalam pertemuan tahunan kali ini. Menurut Gubernur Awang, GCF seharusnya memainkan peran sebagai katalisator yang mempercepat terwujudnya capaian sejumlah kebutuhan fundamental yang menyangkut eksistensi masyarakat adat, seperti pengakuan wilayah adat, partisipasi dan konsultasi yang efektif dengan kelompok masyarakat adat, dan mekanisme pembagian manfaat yang jelas dari berbagai pendanaan iklim saat ini.

 

KONTAK MEDIA

Sekretariat Indonesia untuk GCF

Inovasi Bumi (INOBU)

Seruni Soewondo

gcfindonesiasecretariat@inobu.org

+6281295695011/+628161874849 (Whatsapp)

 

Sekretariat GCF
Governors’ Climate and Forests Task Force
Michelle White
Michelle.b.white@colorado.edu
+18608782205

INOVASI BUMI (INOBU)

INOBU adalah perpaduan dinamis dari tenaga ahli terpandang yang berkomitmen untuk membantu petani menghasilkan komoditas-komoditas pertanian tanpa merusak lingkungan dan kehidupan sosial. Melalui penelitian, INOBU mengembangkan inovasi-inovasi kebijakan dan aplikasi teknologi informasi yang telah diuji di lapangan dan kemudian dapat diadopsi oleh mitra-mitra.

 

SATUAN TUGAS GUBERNUR UNTUK HUTAN DAN IKLIM (GCF)

Diluncurkan pada tahun 2009, GCF dibuat untuk mengedepankan pendekatan yurisdiksi dalam upaya memenuhi skema global Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) dan menuju pembangunan rendah emisi. Semenjak itu, anggota GCF telah bertambah tiga kali lipat (dari 10 anggota menjadi 35 anggota) dan telah berkembang meliputi yurisdiksi dari sembilan negara bagian (Brazil, Kolombia, Indonesia, Pantai Gading, Meksiko, Nigeria, Peru, Spanyol, dan Amerika Serikat). Anggota GCF meliputi provinsi dan negara bagian di wilayah tropis yang melakukan program-program pendekatan yurisdiksi untuk melindungi hutan dan iklim, dan juga untuk meningkatkan penghidupan pedesaan.

#BalikpapanStatement #inobu

Leave a Reply